“Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan rekrutmen mahasiswa teknik sipil sebagai konsultan infrastruktur.”
Kebijakan Perekrutan Mahasiswa Diumumkan Gubernur Jabar
Bandung, – Mediarjn.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan kebijakan baru dengan merekrut mahasiswa jurusan teknik sipil sebagai konsultan dan pengawas pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Jawa Barat. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Rabu (19/11/2025).
Langkah tersebut dinilai sebagai terobosan alternatif dalam peningkatan kualitas pengawasan proyek, sekaligus membuka kesempatan pendapatan mandiri bagi mahasiswa di bidang teknik.
Honorarium Rp 200.000–300.000 per Hari
Dalam pengumumannya, Gubernur Dedi menegaskan bahwa mahasiswa yang terlibat akan menerima honor harian sebesar Rp 200.000 hingga Rp 300.000, disesuaikan dengan tingkat tanggung jawab dan lokasi proyek.
“Saya sudah minta ke Kepala PU Pembangunan Infrastruktur Jawa Barat. Tenaga konsultannya, pengawasnya, saya akan melibatkan mahasiswa teknik sipil di seluruh Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi.
Mengapa Mahasiswa Teknik Sipil Dilibatkan?
Dedi Mulyadi menyatakan bahwa kebijakan ini memiliki dua tujuan utama:
- Memberikan kesempatan pendapatan bagi mahasiswa agar dapat membantu memenuhi kebutuhan kuliah dan biaya hidup.
- Mewujudkan pengawasan proyek yang lebih objektif, karena mahasiswa dinilai berada dalam posisi yang lebih idealis, kritis, dan tidak terikat kepentingan praktis.
“Skema ini bisa membantu kebutuhan mahasiswa untuk biaya kuliah dan keperluan lainnya,” ucapnya.
Mahasiswa Disebut Lebih Kritis dan Transparan
Menurut Dedi, kehadiran mahasiswa di lapangan akan menciptakan dinamika baru dalam pengawasan proyek.
“Mereka (kontraktor) akan berhadapan dengan anak-anak yang kritis, yang tanpa kebutuhan mendesak, lebih pada idealisme,” tuturnya.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap kualitas pembangunan meningkat, penyimpangan dapat diminimalkan, dan kontraktor terdorong untuk bekerja lebih transparan serta bertanggung jawab.
Model Baru Pengawasan Infrastruktur Daerah
Dalam skema ini, pemerintah provinsi akan menggandeng perguruan tinggi untuk menyeleksi mahasiswa teknik sipil yang siap terjun langsung ke lapangan. Para mahasiswa akan ditempatkan di berbagai proyek pembangunan seperti:
- ruas jalan provinsi,
- revitalisasi jembatan,
- pembangunan gedung layanan publik,
- hingga perbaikan infrastruktur desa.
Mahasiswa bertugas melakukan pencatatan lapangan, dokumentasi progress, verifikasi teknis awal, dan memberi masukan profesional sesuai disiplin ilmu mereka. Mereka tetap berada di bawah supervisi dinas terkait dan insinyur senior.
Lokasi dan Ruang Lingkup Penerapan
Program ini akan berlaku di seluruh wilayah Jawa Barat, terutama pada proyek-proyek infrastruktur strategis yang membutuhkan pengawasan intensif dari pemerintah daerah.
Sinergi Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat
Program ini diharapkan tidak hanya menambah kualitas pengawasan proyek, tetapi juga membawa manfaat jangka panjang bagi dunia pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui integrasi mahasiswa dalam proyek pembangunan daerah, pemerintah provinsi ingin menciptakan pola baru yang kolaboratif antara birokrasi, akademisi, dan masyarakat sipil.
Jika berjalan optimal, kebijakan ini dapat menjadi model nasional bagi provinsi lain dalam memperkuat pengawasan infrastruktur dengan pendekatan yang lebih inovatif, inklusif, dan efisien.
(Redaksi)
Redaksi Mediarjn