Aksi Unjuk Rasa Pemuda dan Mahasiswa di Pemda Bekasi, DPRD Diminta Revisi Tunjangan dan Perkuat Transparansi Anggaran

Massa aksi pemuda dan mahasiswa BPPM berunjuk rasa di depan Pemda Bekasi.

Bekasi, – Mediarjn.com – Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi di Sukamahi, Cikarang Pusat, menjadi lokasi aksi unjuk rasa yang digelar BPPM pada Selasa, 16 September 2025.

Jumlah Massa dan Kekuatan Pengamanan

Aksi diikuti sekitar 40 orang massa, sementara Polres Metro Bekasi menurunkan 426 personel gabungan untuk pengamanan.

Tuntutan Utama Massa Aksi

Massa menuntut efisiensi tunjangan DPRD, dukungan terhadap RUU Perampasan Aset, serta evaluasi Perda CSR dan THM.

Sorotan Ketimpangan Sosial dan Infrastruktur

Orator juga menyinggung ketimpangan sosial, banjir berulang, proyek mangkrak, hingga minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Orasi Sirajudin: Kritik Kemewahan Pejabat Daerah

Sirajudin menegaskan pejabat hidup mewah di tengah rakyat yang kesulitan, dan meminta DPRD hadir berdialog langsung dengan masyarakat.

Orasi Aprillanus Agung: Kritik Perbup Tunjangan DPRD

Aprillanus Agung menyoroti Perbup Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tunjangan DPRD yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

DPRD Temui Massa di Area Patung Golok

Sekitar pukul 13.30 WIB, Usup Supriatna bersama anggota DPRD lain menemui massa aksi untuk mendengar aspirasi.

Dialog dan Tindak Lanjut Aspirasi

Dalam dialog, DPRD berjanji menindaklanjuti tuntutan sesuai mekanisme, meski kewenangan penuh ada pada Bupati dan Menteri Dalam Negeri.

Penyerahan Aspirasi Tertulis ke DPRD

Sekitar pukul 14.30 WIB, massa menyerahkan aspirasi tertulis kepada Wakil Ketua DPRD Bekasi, Budi Muhammad Mustafa.

Aksi Berakhir Kondusif

Aksi ditutup pukul 15.00 WIB dengan janji tindak lanjut dalam 3 x 24 jam dan situasi tetap aman terkendali.

Signifikansi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa

Unjuk rasa ini mencerminkan kritik publik atas tata kelola anggaran daerah serta menegaskan peran mahasiswa sebagai pengawal demokrasi.

(Red).