Pada hari Senin, 20 Mei 2024, acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 Tahap II telah dilaksanakan di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Acara ini dipimpin oleh Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFRA. Acara tersebut menjadi momen penting dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Dalam acara tersebut, hadir para kepala daerah dan pimpinan DPRD dari berbagai wilayah, seperti Kota Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kota Depok, dan Kota Bogor. Selain itu, para kepala subauditorat, kepala sekretariat perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, serta para inspektur masing-masing pemerintah daerah juga turut hadir. Kehadiran berbagai pihak ini menandakan pentingnya kolaborasi antar lembaga untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan ini merupakan bagian integral dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan di masa mendatang. Dengan adanya laporan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih transparan dalam pengelolaan anggaran serta akuntabel terhadap penggunaan dana publik.

Acara yang berlangsung di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat ini juga menjadi forum penting bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi mengenai hasil temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta solusi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan.

Secara keseluruhan, acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 Tahap II ini menekankan komitmen BPK dan pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

Hasil Pemeriksaan dan Opini BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaannya atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023 memberikan berbagai opini sesuai dengan hasil yang ditemukan. Pemeriksaan ini tidak hanya mencakup evaluasi kewajaran informasi keuangan yang disajikan, tetapi juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kota Bekasi tahun 2023, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini ini menunjukkan bahwa meskipun laporan keuangan secara umum wajar, ada beberapa pengecualian yang perlu diperhatikan.

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kota Depok, dan Kota Bogor mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal (WTP PSH). Penekanan ini menyoroti beberapa catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat terkait wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan diterima.