Prof. Dr. KH Sutan Nasomal Soroti Krisis Moral Pejabat dan Dampaknya terhadap Anak Putus Sekolah
Redaksi Mediarjn “Membiarkan anak-anak putus sekolah berarti menciptakan jurang kebodohan. Ini bukan proyek, ini tragedi nasional.” Prof. Dr. KH Sutan Nasomal
Pendidikan
Kadis PMD & PPA Kabupaten Toba Tegaskan Komitmen Hentikan Perundungan di Sekolah
“Jangan hanya bullying-nya, sekolah juga harus bebas pelecehan seksual.” Melati, Kadis PMD & PPA Kabupaten Toba
DPP GMNI Resmi Dikukuhkan, Febrio Martha Mustafa Masuk Jajaran Dewan Pengawas
“Pengukuhan kepengurusan ini menjadi momentum penguatan peran GMNI sebagai organisasi kader yang berpihak pada rakyat.”
Sidang Dugaan Korupsi Chromebook: JPU Beberkan Indikasi Mens Rea Terdakwa Sejak Prajabatan
“Fakta persidangan mengungkap adanya indikasi mens rea terdakwa yang telah terbentuk bahkan sebelum menjabat sebagai menteri.” JPU Roy Riyadi
Jejak Perjalanan Karir Appe Hutauruk, Aktivis 98
Boy Three Immanuel Hutasoit “Reformasi tidak hanya diperjuangkan di jalanan, tetapi juga dirawat melalui pendidikan, kesadaran hukum, dan keberanian menjaga jarak dari kekuasaan.”
Tim Media Temukan Dugaan Ketidaksesuaian Anggaran Revitalisasi Sekolah, Papan Proyek dan Fisik Dipertanyakan
“Temuan ini masih bersifat dugaan awal dan memerlukan klarifikasi resmi dari seluruh pihak terkait.”
LSM Minta Kejari Bekasi Periksa 30 Kepsek dan 30 Penyedia PBJ BOSP Dugaan Gratifikasi BOSP Rp4,13 Miliar
“Temuan BPK menunjukkan adanya pola imbal balik uang antara penyedia dan pihak sekolah dengan kisaran 5 hingga 20 persen dari…
Sebulan Pasca Kontrak, 7 Proyek PHTC Madrasah di Sumut Belum Bergerak
Medan, – Mediarjn.com – Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres)...
Konferensi Kerja I PGRI Jawa Barat Bahas Strategi Guru Bermutu Menuju Indonesia Emas
“Guru bermutu adalah fondasi utama terwujudnya Indonesia Emas. PGRI berkomitmen memperjuangkan profesionalisme dan perlindungan guru.”
APH Diminta Telusuri Dugaan Penyimpangan
“Keterlambatan pelaksanaan bantuan pemerintah tanpa dasar hukum yang sah berpotensi menimbulkan sanksi administratif hingga audit investigatif.”