“Rp50 Ribu untuk Diakui Miskin: Ketika SKTM di Kabupaten Bekasi Bukan Lagi Soal Kepedulian, Tapi Bayaran”
RD AHMAD SYARIF “Saya cuma ingin anak saya bisa sekolah dengan layak. Tapi untuk minta keterangan bahwa saya orang tidak mampu saja, saya…
RD AHMAD SYARIF
Polri Siap Beradaptasi dengan Putusan MK: Langkah Progresif Menuju Penegakan Hukum yang Lebih Adil
"Polri akan beradaptasi, mengkaji, dan patuh terhadap aturan yang berlaku," ujar Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko.
Vonis Seumur Hidup untuk Pembunuh Wartawan: Apresiasi Ketua Dewan Pers terhadap Ketegasan Hakim Pengadilan Kabanjahe
"Putusan ini memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban dan memperkuat perlindungan terhadap jurnalis di Indonesia." Ninik Rahayu, Ketua Dewan Pers
Suara dari Jalanan: Mengapa Pengayuh Becak di Pasar Induk Cibitung Masih Menanti Kompensasi yang Dijanjikan?
“Katanya mau dikasih bantuan karena becak dilarang lewat jalan utama pas Lebaran. Tapi sampai sekarang belum ada kabarnya,” M. A,…
Birokrasi
BKPSDM kabupaten Bekasi
CASN dan PPPK
DPRD Kabupaten Bekasi
Pemerintahan
PPPK Kabupaten Bekasi
Percepatan Pengangkatan PPPK di Kabupaten Bekasi, DPRD Upayakan Realisasi April 2025
Gimana, Pak? PPPK kira-kira bisa tidak didorong untuk dipercepat di bulan April?" – Nyumarno, S.M., Anggota Komisi II DPRD Kabupaten…
Rekrutmen ASN 2025: Prabowo Pastikan CPNS Juni & PPPK Oktober, Simak Detailnya
Pengangkatan CASN dipercepat, CPNS selesai Juni 2025, PPPK Oktober 2025. Setiap instansi harus menyesuaikan kesiapan masing-masing
Dari Outsourcing ke PPPK: Tenaga Keamanan Berhasil Lolos Seleksi Administrasi
Keberhasilan tenaga keamanan dalam seleksi administrasi PPPK 2025 membuktikan bahwa pengalaman kerja mereka diakui dalam sistem kepegawaian negara.
Pemerintah Tegaskan Penganggaran Gaji PPPK Paruh Waktu dalam APBD 2025
Ilustrasi: Surat edaran Kemendagri tentang penganggaran gaji PPPK Paruh Waktu dalam APBD 2025, berisi ketentuan...
Babak Baru Kisruh Kepengurusan NPCI Kabupaten Bekasi, Sekretaris Siap Ajukan Gugatan
Saya percaya keadilan akan tercapai dan hak saya sebagai pengurus akan dipulihkan sesuai dengan aturan yang berlaku." Acep John.
Ketum AWIBB Kecam Pernyataan Menteri PMD yang Viral di Media Sosial
Kami menuntut klarifikasi resmi atas pernyataan tersebut, karena wartawan bekerja berdasarkan kode etik dan dilindungi undang-undang." Dika Mahaputra, Ketum AWIBB