Ketua RJN Bekasi Raya Kirim Papan Bunga ke KPK, Desak Pengusutan Tuntas Kasus Ijon Proyek di Kabupaten Bekasi
Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih—seluruh aktor dalam praktik ijon proyek harus diungkap secara transparan dan tuntas.
Browsing category
Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih—seluruh aktor dalam praktik ijon proyek harus diungkap secara transparan dan tuntas.
“Rotasi jabatan tidak boleh menghentikan proses hukum. Kasus ini harus dituntaskan demi keadilan dan kepercayaan publik.”
“Sinergitas TNI dan Polri adalah kunci utama menjaga keutuhan dan keamanan masyarakat. Kami berkomitmen memperkuat kerja sama lintas institusi demi kedamaian wilayah,” Kombes Pol Mustofa, S.I.K., M.H., – Kapolres Metro Bekasi.
“Kita tagih ucapan Kejagung RI. Kejaksaan yang minim kinerjanya bakal dievaluasi. Kami tidak menekan, tapi mengingatkan agar Kejari Bekasi menunjukkan langkah nyata menegakkan keadilan.” Hisar Pardomuan, Ketua RJN Bekasi Raya
“Saya berharap keputusan ini bisa mengakomodasi aspirasi warga serta menciptakan suasana rukun tanpa lagi ada perselisihan,” Kepala Desa Wanajaya, H. Nurdin Kholik Barok
“Kita tagih ucapan Jaksa Agung RI. Kejaksaan yang minim kinerjanya bakal dievaluasi. Ini malah CoD-an uang miliaran rupiah dilakukan di Kantor Kejaksaan. Publik tentu pantas kecewa, karena kantor penegak hukum seharusnya menjaga integritas, bukan arena transaksi.” Hisar Pardomuan, Ketua RJN Bekasi Raya.
“Ketidakpastian hukum berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Karena itu, RJN memandang perlu adanya pengawalan ketat,” Hisar Pardomuan, Ketua RJN Bekasi Raya.
“ASN di Kabupaten Bekasi tidak hanya dituntut profesional dalam bekerja, tetapi juga harus menjadi teladan dalam pengamalan nilai-nilai agama.” Ida Farida, Pj Sekda Bekasi
“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada dugaan mark-up harga, laporan pertanggungjawaban fiktif, hingga praktik gratifikasi dalam pengadaan BBM. Hal ini harus ditindaklanjuti aparat penegak hukum agar tidak terus merugikan negara,” Diego Sadewo, Sekretaris DPP LSM KOMPI.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada dugaan mark-up harga, laporan pertanggungjawaban fiktif, hingga praktik gratifikasi dalam pengadaan BBM. Hal ini harus ditindaklanjuti aparat penegak hukum agar tidak terus merugikan negara,” Diego Sadewo, Sekretaris DPP LSM KOMPI.