Satgas PKH melakukan penertiban kawasan yang berkaitan dengan PT GSL dan PT RAPP di Provinsi Riau, Jumat (20/11/2026). (Sumber: Dok. Kepala Pusat Penerangan Hukum dan Keterangan resmi Satgas PKH.)
01 Sorotan Mediarjn Inti persoalan dan ringkasan berita +
Satgas PKH Tertibkan PT GSL dan PT RAPP, 338 Ribu Hektare Jadi Sorotan
Satgas PKH menertibkan dua kawasan yang berkaitan dengan PT GSL dan PT RAPP di Provinsi Riau pada Jumat, 20 November 2026.
Untuk PT GSL, Satgas merekomendasikan penolakan permohonan pelepasan kawasan hutan sekitar 42 hektare dan penguasaan kembali area. Sementara itu, pemerintah mencabut izin pemanfaatan hutan PT RAPP yang memiliki areal kerja sekitar 338.536 hektare.
Satgas menyebut temuan kebakaran gambut berulang, perkebunan sawit, bukaan tambang tanpa izin, serta kerusakan kawasan lindung sebagai bagian dari dasar penertiban.
02 Garis Waktu Peristiwa Kronologi keputusan dan penertiban +
-
19 November 2026
Menteri Kehutanan menerbitkan SK Nomor 971 Tahun 2026 tentang pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan PT RAPP.
-
20 November 2026
Satgas PKH melakukan penertiban terhadap kawasan yang berkaitan dengan PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi dan PT RAPP di Kabupaten Pelalawan, Riau.
-
20 November 2026
Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses dan penolakan permohonan pelepasan kawasan hutan sekitar 42 hektare yang berkaitan dengan PT GSL.
-
Setelah pencabutan izin
Pemerintah menyatakan seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan tetap berlaku.
Catatan: keterangan resmi tidak memuat tanggal awal temuan, tahapan pemeriksaan, maupun jadwal pelaksanaan pemulihan lingkungan.
03 Fakta 5W+1H Enam unsur dasar pemberitaan +
Satgas PKH menertibkan dua kawasan yang berkaitan dengan PT GSL dan PT RAPP di Provinsi Riau, termasuk rekomendasi penolakan pelepasan kawasan hutan dan pencabutan izin pemanfaatan hutan.
Satgas PKH, PT GSL, PT RAPP, serta Kementerian Kehutanan sebagai penerbit keputusan pencabutan izin PT RAPP.
Jumat, 20 November 2026. SK pencabutan izin PT RAPP terbit pada 19 November 2026.
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
Satgas menyebut indikasi pembelian dan pengolahan hasil sawit dari perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin, kebakaran gambut berulang, perkebunan sawit, bukaan tambang tanpa izin, dan kerusakan kawasan lindung.
Satgas merekomendasikan penolakan permohonan pelepasan sekitar 42 hektare yang berkaitan dengan PT GSL. Pemerintah mencabut izin pemanfaatan hutan PT RAPP dan menyatakan kegiatan di areal izin harus dihentikan.
04 Pahami Peristiwa Konteks dan persoalan yang perlu diawasi +
Mengapa penertiban ini penting diperhatikan?
- Dua bentuk tindakan: Terhadap PT GSL, Satgas menyampaikan rekomendasi penolakan permohonan pelepasan kawasan hutan. Terhadap PT RAPP, pemerintah menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- Luas areal kerja: PT RAPP disebut memiliki areal kerja sekitar 338.536 hektare. Angka ini berbeda dengan luasan temuan yang disebut Satgas.
- Temuan perkebunan sawit: Satgas menyebut perkebunan sawit sekitar 18.362,74 hektare.
- Bukaan tambang: Satgas menyebut bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare.
- Kerusakan kawasan lindung: Satgas menyebut luasan sekitar 211,54 hektare.
- Perlindungan gambut: Kebakaran lahan gambut berulang menjadi salah satu temuan yang disebut sebagai dasar pencabutan izin.
- Habitat satwa: Persoalan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo berkaitan dengan perlindungan habitat Gajah Sumatera.
Hal yang perlu dikawal setelah penertiban
- Pelaksanaan penghentian kegiatan di areal izin PT RAPP.
- Status administrasi rekomendasi penolakan pelepasan sekitar 42 hektare terkait PT GSL.
- Peta dan batas kawasan yang kembali dikuasai negara.
- Rencana serta realisasi pemulihan lingkungan.
- Pengawasan untuk mencegah perambahan dan kerusakan kembali.
- Perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo dan habitat Gajah Sumatera.
Catatan: angka dan temuan merupakan keterangan Satgas PKH. Luas areal kerja tidak sama dengan luas temuan pelanggaran. Temuan tersebut juga tidak dapat dijumlahkan sebagai satu kategori tanpa penjelasan teknis.
05 Sumber dan Catatan Redaksi Rujukan keterangan dan hak jawab +
Sumber utama
Keterangan resmi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Jakarta, 20 November 2026.
Pejabat penyampai keterangan: Kepala Pusat Penerangan Hukum, Anang Supriatna, S.H., M.H.
Dokumen yang disebut
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026, tertanggal 19 November 2026.
Catatan redaksi
Mediarjn.com menyusun berita berdasarkan keterangan resmi Satgas PKH. Redaksi belum memeriksa dokumen keputusan secara langsung, peta koordinat kawasan, laporan pemeriksaan, maupun dokumen pemulihan lingkungan.
Informasi mengenai indikasi dan temuan pelanggaran dalam berita ini merupakan keterangan Satgas PKH. Redaksi tidak menyatakan temuan tersebut sebagai putusan pengadilan atau kesimpulan audit independen.
Mediarjn.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada PT GSL, PT RAPP, Kementerian Kehutanan, Satgas PKH, dan pihak terkait lainnya demi pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
Galery Foto: Satgas PKH menertibkan kawasan hutan yang berkaitan dengan PT GSL dan PT RAPP di Riau.
Pemerintah menindaklanjuti temuan dugaan perambahan, kebakaran gambut berulang, hingga kerusakan kawasan lindung di Riau. Izin usaha pemanfaatan hutan PT RAPP dicabut melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026.
JAKARTA, MEDIARJN.COM – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan dua kawasan yang berkaitan dengan aktivitas PT GSL dan PT RAPP di Provinsi Riau pada Jumat (20/11/2026). Dalam langkah tersebut, pemerintah menyoroti dugaan aktivitas perkebunan sawit di kawasan hutan tanpa izin serta mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan PT RAPP.
Penertiban terhadap kedua perusahaan itu memiliki bentuk tindakan berbeda. Untuk PT GSL, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 42 hektare, penolakan permohonan pelepasan, serta penguasaan kembali area oleh Satgas PKH.
Sementara itu, pemerintah menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan PT RAPP. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
PT GSL Disorot karena Aktivitas Pabrik Kelapa Sawit
Satgas PKH melakukan penertiban terhadap pabrik kelapa sawit non-kebun PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan temuan Satgas, perusahaan tersebut terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Satgas juga menemukan dugaan bahwa aktivitas pabrik tersebut mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan kebun kelapa sawit.
Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 42 hektare. Satgas selanjutnya merekomendasikan penolakan permohonan pelepasan kawasan tersebut dan penguasaan kembali area oleh negara melalui Satgas PKH.
Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari langkah penertiban. Namun, keterangan yang tersedia belum merinci tahapan administrasi lanjutan, status akhir permohonan, maupun hasil pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas tersebut.
Izin PT RAPP Dicabut, Temuan Pelanggaran Jadi Dasar
Pada waktu yang sama, tim Satgas PKH menertibkan areal kerja PT RAPP di Kabupaten Pelalawan. Perusahaan tersebut memiliki luas areal kerja sekitar 338.536 hektare.
Pemerintah mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan PT RAPP melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026. Satgas menyebut sejumlah temuan sebagai dasar penjatuhan sanksi administratif tersebut.
Temuan itu meliputi kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.
Satgas PKH juga menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap habitat Gajah Sumatera yang membutuhkan kawasan hutan sebagai ruang hidup.
Setelah pencabutan izin, pemerintah menyatakan seluruh kegiatan di dalam areal izin harus berhenti dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Perusahaan tetap memiliki kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemulihan Hutan dan Pengawasan Menjadi Pekerjaan Lanjutan
Penertiban terhadap PT GSL dan PT RAPP memperlihatkan langkah pemerintah dalam menangani persoalan pemanfaatan kawasan hutan di Riau. Meski demikian, keberhasilan penertiban tidak cukup diukur dari rekomendasi penolakan permohonan atau pencabutan izin.
Pemerintah juga perlu memastikan penghentian aktivitas yang melanggar ketentuan, menjaga kawasan agar tidak kembali mengalami perambahan, serta menjalankan pemulihan lingkungan berdasarkan kondisi kerusakan yang ditemukan.
Aspek perlindungan habitat Gajah Sumatera di kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo juga memerlukan perhatian berkelanjutan. Pengawasan lapangan, pemulihan ekosistem, dan koordinasi antarkementerian/lembaga menjadi bagian penting agar penertiban memberikan dampak nyata.
Dalam keterangan resminya, Satgas PKH menyatakan akan melanjutkan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian/lembaga.
Pemerintah juga menegaskan bahwa setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab menjaga kelestarian hutan.
Transparansi Pelaksanaan Perlu Dikawal
Publik perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai tindak lanjut penertiban tersebut. Di antaranya, perkembangan status penguasaan kembali kawasan yang berkaitan dengan PT GSL, pelaksanaan penghentian kegiatan di areal PT RAPP, serta rencana dan realisasi pemulihan lingkungan.
Keterbukaan mengenai peta lokasi, luas area yang benar-benar dikuasai kembali, kondisi tutupan hutan, dan mekanisme pengawasan akan membantu masyarakat menilai efektivitas kebijakan pemerintah.
(Red)