Browsing tag
“Kami memohon maaf kepada seluruh pelanggan. Seluruh upaya teknis sudah kami lakukan, namun kondisi air baku Kali Bekasi yang tercemar berat menjadi tantangan terbesar dalam proses pengolahan air minum.” Ahmad Giri Widodo, Manajer Produksi Perumda Tirta Patriot.
“Hasil pengujian UPTD Laboratorium DLH Kota Bekasi menunjukkan sejumlah parameter kualitas air permukaan telah melampaui baku mutu lingkungan, sehingga diperlukan penanganan terpadu dan koordinasi lintas wilayah.” Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswatiningsih.
“Berdasarkan hasil penelusuran lapangan, indikasi awal menunjukkan bahwa sumber pencemaran berasal dari wilayah hulu. Namun demikian, kami tetap melakukan verifikasi melalui pengambilan sampel dan analisis laboratorium untuk memastikan sumber pencemar secara ilmiah,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswatiningsih.
“Kami ingin anak-anak menjadi bagian dari solusi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Pendidikan karakter harus diwujudkan melalui aksi nyata, bukan hanya pembelajaran di dalam kelas.” Dr. Hj. Rina Parlina, S.I.P., M.M., Kepala KCD Wilayah III Provinsi Jawa Barat.
“Setiap laporan masyarakat adalah bagian penting dari pengawasan lingkungan. Seluruh pengaduan akan ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan berdasarkan hasil verifikasi serta pengukuran ilmiah di lapangan,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswatiningsih.
“Keberhasilan pembangunan bukan diukur dari banyaknya penghargaan, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat serta kepercayaan yang terus tumbuh kepada pemerintah.” Tri Adhianto, Wali Kota Bekasi.
“Menanam pohon bukan sekadar menghijaukan bumi, tetapi mewariskan udara bersih, lingkungan yang sehat, dan harapan bagi generasi masa depan. Setiap pohon yang ditanam hari ini adalah investasi kehidupan untuk esok.”
Keselamatan dan kenyamanan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas pertambangan.” Taufik, Ketua LPM.
Anggaran telah terserap, namun manfaat belum dirasakan—ini menjadi pertanyaan serius bagi tata kelola publik.
“Penertiban kawasan hutan bukan semata penegakan hukum, melainkan upaya menjaga kedaulatan negara atas sumber daya alam.”