Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima penghargaan “Tokoh Penggerak Perlindungan Masyarakat dan Ketahanan Desa” dalam detikcom Awards 2026 di The Westin Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Sumber: Dokumentasi Kejaksaan Agung)
01 Sorotan Mediarjn Inti persoalan dan ringkasan berita +
Burhanuddin Raih detikcom Awards 2026, Perkuat Peran Kejaksaan di Desa
Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima penghargaan sebagai Tokoh Penggerak Perlindungan Masyarakat dan Ketahanan Desa dalam detikcom Awards 2026 di The Westin Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Penghargaan tersebut berkaitan dengan upaya Kejaksaan memperluas pendampingan hukum, pengawasan tata kelola desa, dan pemberdayaan masyarakat melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).
Selain itu, Burhanuddin mendorong konsolidasi Satlinmas yang disebut memiliki sekitar 930.000 anggota di seluruh Indonesia.
Publik perlu mencermati bukan hanya cakupan program, tetapi juga hasil pendampingan, tindak lanjut pengaduan, dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan desa.
02 Garis Waktu Peristiwa Kronologi program dan penghargaan +
-
2023
Jaksa Agung memperkuat program Jaksa Garda Desa melalui Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023.
-
2025
Program Jaga Desa mulai diterapkan di seluruh 246 desa di Kabupaten Tangerang sebagai model percontohan nasional.
-
Tahap Pengembangan Program
Kejaksaan mendukung pemantauan pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding yang menurut keterangan resmi mencakup lebih dari 83.700 desa dan kelurahan.
-
Tahap Konsolidasi Satlinmas
Pengukuhan pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota berlangsung di Sumatera Selatan, Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten.
-
19 November 2026
Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima penghargaan detikcom Awards 2026 di The Westin Jakarta.
-
20 November 2026
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyampaikan keterangan resmi dari Jakarta.
03 Fakta 5W+1H Enam unsur dasar pemberitaan +
Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima penghargaan Tokoh Penggerak Perlindungan Masyarakat dan Ketahanan Desa dalam detikcom Awards 2026.
ST Burhanuddin sebagai penerima penghargaan, Kejaksaan sebagai institusi pelaksana program, serta aparatur desa dan Satlinmas sebagai bagian dari sasaran pemberdayaan.
Penghargaan diberikan pada Kamis, 19 November 2026. Keterangan resmi diterbitkan pada Jumat, 20 November 2026.
Acara penghargaan berlangsung di The Westin Jakarta. Program Jaga Desa dan penguatan Satlinmas dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia.
Penghargaan diberikan sebagai apresiasi atas upaya memperluas perlindungan masyarakat dan ketahanan desa melalui pendampingan hukum, pengawasan tata kelola desa, serta pemberdayaan Satlinmas.
Melalui program Jaga Desa, Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023, aplikasi pemantauan pengelolaan keuangan desa, kanal konsultasi dan pengaduan, serta konsolidasi dan peningkatan kapasitas Satlinmas.
04 Pahami Peristiwa Konteks dan persoalan yang perlu diawasi +
Mengapa penghargaan dan program ini penting diperhatikan?
- Pendampingan hukum: Program Jaga Desa diarahkan untuk membantu aparatur memahami aturan dan mencegah kesalahan dalam pengelolaan keuangan serta pembangunan desa.
- Pengawasan digital: Aplikasi pemantauan menyediakan sarana pemantauan, konsultasi, dan pengaduan terkait tata kelola desa.
- Perluasan cakupan: Program Jaga Desa mulai diterapkan di 246 desa di Kabupaten Tangerang pada 2025 sebagai model percontohan nasional.
- Pemberdayaan Satlinmas: Konsolidasi organisasi dan peningkatan kapasitas anggota diarahkan untuk memperkuat perlindungan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
- Sinergi kelembagaan: Satlinmas diarahkan menjadi mitra dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program Jaksa Masuk Desa dan Jaga Desa.
- Akuntabilitas program: Cakupan desa dan jumlah anggota organisasi perlu diikuti informasi mengenai hasil pendampingan, tindak lanjut pengaduan, dan dampak nyata di lapangan.
Catatan: angka 246 desa, lebih dari 83.700 desa dan kelurahan, serta sekitar 930.000 anggota Satlinmas mengikuti keterangan dalam rilis resmi Kejaksaan Agung dan belum diverifikasi secara independen oleh redaksi.
05 Sumber dan Catatan Redaksi Rujukan informasi dan hak jawab +
Sumber utama
Keterangan resmi Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang ditandatangani Kepala Pusat Penerangan Hukum, Anang Supriatna, S.H., M.H., di Jakarta, 20 November 2026.
Informasi yang dirujuk
- Penghargaan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam detikcom Awards 2026.
- Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang penguatan program Jaga Desa.
- Penerapan program Jaga Desa di 246 desa di Kabupaten Tangerang pada 2025.
- Aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding.
- Konsolidasi Aslinmas dan Satlinmas dengan jumlah anggota yang disebut sekitar 930.000 orang.
Catatan redaksi
Mediarjn.com menyusun pemberitaan berdasarkan materi keterangan resmi Kejaksaan Agung. Angka dan cakupan program dalam berita ini mengikuti keterangan sumber dan belum diverifikasi secara independen oleh redaksi.
Rilis belum memuat rincian indikator keberhasilan aplikasi, jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti, maupun data hasil pendampingan Jaga Desa.
Redaksi membedakan informasi mengenai penghargaan dan program yang disampaikan Kejaksaan dari penilaian independen mengenai efektivitas pelaksanaannya.
Mediarjn.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak-pihak terkait.
Galery Foto: Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima penghargaan detikcom Awards 2026 untuk perlindungan masyarakat dan ketahanan desa.
Jaksa Agung mendapat penghargaan sebagai Tokoh Penggerak Perlindungan Masyarakat dan Ketahanan Desa. Program Jaga Desa dan penguatan Satlinmas menjadi bagian dari upaya memperluas pendampingan hukum hingga tingkat desa.
JAKARTA, MEDIARJN.COM – Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin menerima penghargaan sebagai “Tokoh Penggerak Perlindungan Masyarakat dan Ketahanan Desa” dalam ajang detikcom Awards 2026 yang mengusung tema Menyalakan Inspirasi, Menghadirkan Perubahan. Penyelenggara menggelar acara tersebut di The Westin Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Penghargaan itu diberikan atas upaya Burhanuddin memperluas keterlibatan Kejaksaan dalam pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat, pendampingan hukum, dan pengawasan tata kelola pemerintahan desa.
Salah satu langkah yang menjadi sorotan ialah program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Program tersebut diperkuat melalui Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 untuk membantu aparatur desa memahami persoalan hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.
“Kami memberdayakan masyarakat yang ada di pedesaan untuk sama-sama melakukan pencegahan atas tindak pidana korupsi,” ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Jaga Desa Dorong Pendampingan Hukum dan Pengawasan Digital
Kejaksaan mengembangkan program Jaga Desa sebagai salah satu pendekatan pendampingan hukum bagi pemerintah desa. Melalui program ini, aparatur desa dapat memperoleh pemahaman hukum sekaligus pendampingan untuk mengurangi risiko penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Program tersebut mulai diterapkan di 246 desa di Kabupaten Tangerang pada 2025 sebagai model percontohan nasional.
Pelaksanaannya didukung aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding. Menurut keterangan dalam rilis resmi, aplikasi tersebut memungkinkan pemantauan pengelolaan keuangan di lebih dari 83.700 desa dan kelurahan.
Aplikasi itu juga menyediakan kanal konsultasi bagi kepala desa dan lurah. Selain itu, sistem tersebut membuka saluran pengaduan bagi aparatur desa untuk menyampaikan dugaan penyimpangan maupun kendala pelayanan aparat Kejaksaan.
Dengan dukungan sistem digital tersebut, pemerintah desa memiliki akses untuk berkonsultasi mengenai persoalan hukum dan menyampaikan hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, efektivitas pengawasan tetap perlu dilihat dari tindak lanjut konsultasi, pengaduan, dan hasil pemantauan di lapangan.
Konsolidasi Satlinmas Libatkan 930 Ribu Anggota
Selain pendampingan hukum desa, Burhanuddin juga menjalankan peran sebagai Pembina Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas).
Dalam kapasitas tersebut, ia mendorong konsolidasi organisasi Satlinmas di seluruh Indonesia yang disebut memiliki sekitar 930.000 anggota. Pengukuhan pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah berlangsung di sejumlah daerah, antara lain Sumatera Selatan, Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten.
Upaya konsolidasi itu diarahkan untuk memperkuat kapasitas anggota, memperluas organisasi hingga tingkat desa dan kelurahan, serta membangun kerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Satlinmas juga diarahkan menjadi mitra Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program Jaksa Masuk Desa dan Jaga Desa.
Perluasan Peran Kejaksaan di Tingkat Masyarakat
Rangkaian program tersebut sejalan dengan Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana dijelaskan dalam keterangan resmi Kejaksaan.
Melalui pendampingan hukum, pemanfaatan sistem pengawasan digital, dan pemberdayaan organisasi perlindungan masyarakat, Kejaksaan berupaya memperluas kontribusinya dalam mendukung tata kelola desa serta menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berdaya.
Meski demikian, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah desa yang menjadi sasaran, cakupan aplikasi, atau banyaknya anggota organisasi. Publik juga perlu memperoleh informasi mengenai hasil pendampingan, tindak lanjut pengaduan, peningkatan kapasitas aparatur, serta dampaknya terhadap pencegahan penyimpangan di tingkat desa.
detikcom Awards Apresiasi Kontribusi Individu dan Lembaga
detikcom Awards 2026 merupakan ajang apresiasi bagi individu, merek, dan lembaga di Indonesia yang dinilai memberikan kontribusi dalam berbagai bidang.
Melalui penghargaan tersebut, detikcom memberikan pengakuan atas pencapaian dan kontribusi para penerima penghargaan. Adapun penghargaan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin mengangkat peran perlindungan masyarakat dan ketahanan desa sebagai salah satu bidang yang mendapat perhatian.
Informasi mengenai penghargaan dan program tersebut disampaikan melalui keterangan resmi Kejaksaan Agung yang ditandatangani Kepala Pusat Penerangan Hukum, Anang Supriatna, di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
(Red)