Prof. Dr. KH Sutan Nasomal menyampaikan pandangan krisis ekonomi masyarakat 2026 dan desakan kebijakan kemanusiaan terkait tilang ETLE
Kemiskinan Meluas, Daya Beli Turun, Presiden Diminta Ambil Langkah Darurat Nasional
JAKARTA, – Mediarjn.com – Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia dinilai semakin mengkhawatirkan di awal tahun 2026. Rentetan bencana alam seperti banjir dan longsor, yang menelan korban jiwa dan luka-luka, dinilai memperparah beban hidup rakyat. Situasi tersebut digambarkan sebagai fase “hidup segan, mati tak mau”, sebagaimana diungkapkan Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, S.E., S.H., M.H., pakar hukum dan ekonomi, dalam pernyataannya kepada pimpinan redaksi media cetak dan daring di Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Golongan Menengah Turun Kelas
Menurut Prof. Sutan Nasomal, kemiskinan bukan lagi sekadar isu sporadis, melainkan telah meluas dan merata. Struktur sosial yang sebelumnya terbagi antara golongan atas, menengah, dan bawah kini mengalami pergeseran signifikan.
“Golongan menengah saat ini secara faktual telah tergelincir menjadi golongan bawah. Mereka tidak lagi mampu menabung dan hanya sanggup bertahan untuk kebutuhan makan sehari-hari,” ujarnya.
Penghapusan Denda Pajak Dinilai Tepat
Ia menilai kebijakan sejumlah kepala daerah yang menghapuskan denda pajak kendaraan bermotor roda dua merupakan langkah rasional dan berbasis realitas sosial. Menurutnya, kepemilikan sepeda motor saat ini bukan lagi indikator kelas menengah, melainkan alat bertahan hidup masyarakat dengan pendapatan di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
Beban Pajak Sudah Menyentuh Kebutuhan Dasar
Prof. Sutan menekankan bahwa beban pajak telah melekat pada hampir seluruh sendi kehidupan rakyat, mulai dari harga bahan pokok hingga penghasilan pekerja harian.
“Setiap suap makanan yang dikonsumsi rakyat sudah mengandung pajak. Keringat pekerja siang malam pun tak luput dari pungutan,” katanya.
Pinjaman Online Perparah Kerentanan
Kondisi ekonomi yang melemah membuat masyarakat semakin rentan terjerat utang pinjaman online (pinjol). Menurut Prof. Sutan, sumber penghasilan yang berada di bawah UMR membuat masyarakat “membisu dan tenggelam” dalam jeratan utang, sementara makan dua kali sehari saja menjadi tantangan besar di tahun 2026.
ETLE Dinilai Memberatkan Masyarakat Miskin
Ia juga menyoroti implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang telah berjalan selama tiga tahun di berbagai daerah. Meski bertujuan meningkatkan kepatuhan berlalu lintas, sistem ini dinilai menimbulkan dampak sosial serius bagi masyarakat berpendapatan rendah.
Seorang pengemudi ojek online (ojol) yang ditemui tim media mengungkapkan bahwa sejak Januari 2026 pendapatannya menurun drastis, seiring merosotnya daya beli masyarakat.
Ancaman Gagal Bayar Massal
Menurut Prof. Sutan, tilang ETLE berpotensi menjadi “gunung kasus gagal bayar” di berbagai daerah. Kondisi kemiskinan yang meluas membuat masyarakat tidak lagi memiliki kapasitas finansial untuk membayar denda, sehingga berisiko memicu masalah sosial baru.
Desakan Kebijakan Kemanusiaan kepada Presiden
Atas dasar tersebut, Prof. Sutan Nasomal mendesak Presiden RI Jenderal (Purn) Haji Prabowo Subianto untuk mengambil kebijakan kemanusiaan, termasuk penghapusan tilang ETLE beserta dendanya bagi masyarakat miskin.
“Negara harus hadir menolong rakyatnya. Jika tidak, ancaman kelaparan ekstrem bisa menjadi kenyataan,” tegasnya.
(Red)
Redaksi Mediarjn