MEDAN, Mediarjn.com Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumut Bersatu Peduli Bencana Sumatera menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Medan, Jumat (12/12/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk keprihatinan sekaligus desakan atas penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Aksi solidaritas tersebut dikoordinatori oleh Lamsiang Sitompul, SH, MH, dengan Johan Merdeka sebagai koordinator lapangan dan Bang Bhoy sebagai juru bicara. Meski diguyur hujan deras, semangat massa tak surut. Ratusan peserta aksi tetap bertahan menyuarakan tuntutan mereka di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja.
Dalam orasinya, massa mendesak DPRD Sumut agar bersikap tegas dan berpihak kepada korban bencana dengan mendorong pemerintah pusat menetapkan banjir di Sumatera sebagai bencana nasional.
“Kami menuntut dukungan penuh DPRD Sumut agar status bencana banjir di Sumatera dinaikkan menjadi bencana nasional. Ini penting agar penanganan dan bantuan bisa maksimal,” tegas salah satu orator di hadapan gedung wakil rakyat.
Berdasarkan pantauan kru media di lokasi, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan utama, antara lain:
- Penetapan banjir di Sumatera sebagai bencana nasional.
- Pengerahan seluruh personel dan sumber daya negara untuk penanganan korban banjir.
- Penindakan tegas terhadap korporasi dan pengusaha perusak hutan, termasuk aparat penegak hukum yang diduga membekingi.
- Pencopotan kelompok oligarki di pemerintahan yang dinilai berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir.
- Pembukaan data pemilik HPH dan HGU yang diduga menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan.
Selain menyampaikan tuntutan, massa juga mengkritik lambannya distribusi bantuan kepada korban banjir. Mereka menilai sejumlah pernyataan pejabat terkait kondisi pascabencana terkesan asal bunyi dan tidak mencerminkan penderitaan warga di lapangan.
“Pernyataan yang tidak berdasar itu sangat melukai hati masyarakat yang sedang berjuang di tengah musibah,” ujar perwakilan aksi.
Di tengah berlangsungnya aksi, dua anggota DPRD Sumut, yakni Fajri Akbar dari Partai Demokrat dan Berkat Kurniawan Laoly dari Partai NasDem, hadir menemui massa. Keduanya menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan, termasuk meneruskan rekomendasi agar pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional bagi wilayah terdampak banjir di Sumatera.
Usai mendengarkan pernyataan resmi dari perwakilan DPRD Sumut tersebut, massa aksi secara tertib membubarkan diri dan meninggalkan lokasi, dengan harapan tuntutan mereka tidak berhenti sebatas janji, melainkan segera direalisasikan demi kepentingan korban bencana.
BMH
Redaksi Mediarjn