Upacara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2025 di Kejari Toba
Kejari Toba Gelar Upacara Peringatan Hakordia 2025
Balige, – Mediarjn.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Toba melaksanakan Upacara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di halaman kantor Kejari Toba. Peringatan tahun ini mengusung tema nasional “Berantas Korupsi untuk Kemakmuran Rakyat”, sebagai penegasan komitmen lembaga penegak hukum dalam memperkuat integritas dan pemberantasan korupsi. Selasa, (8/12/2025).
Tema Sejalan dengan Agenda Nasional Menuju Indonesia Emas 2045
Tema Hakordia 2025 berharmoni dengan Asta Cita Presiden RI, yang menekankan pentingnya reformasi politik, hukum, dan birokrasi sebagai bagian dari strategi besar menuju Indonesia Emas 2045. Penegasan ini menjadi dasar penguatan upaya Kejaksaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Amanat Jaksa Agung: Perkuat Integritas dan Profesionalisme Adhyaksa
Dalam upacara tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Toba membacakan Amanat Jaksa Agung RI yang berisi ajakan kepada seluruh insan Adhyaksa untuk:
- memperkuat tekad pemberantasan korupsi,
- memperbarui semangat pelayanan publik, dan
- meningkatkan kualitas kerja demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Integritas dan profesionalisme ditekankan sebagai pilar utama Kejaksaan Republik Indonesia.
Hakordia untuk Mendorong Kolaborasi Antarlembaga
Momentum Hakordia 2025 bukan hanya seremonial, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi antara Kejaksaan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Melalui kerja sama, keterbukaan, serta keberanian moral lintas sektor, diharapkan tercipta ekosistem nasional yang menolak segala bentuk penyimpangan.
Pesan Kajari Toba: Perkuat Pengawasan Internal dan Waspadai Penyalahgunaan Wewenang
Kepala Kejaksaan Negeri Toba, Muslih, S.H., M.H., menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal sebagai bagian dari pencegahan korupsi.
Ia mengimbau seluruh jajaran Kejari Toba untuk:
- memperkuat integritas aparatur,
- meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang,
- memastikan seluruh layanan publik berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
(Redaksi)
RD AHMAD SYARIF 
Boy