Transparansi dan Pelaksanaan 13 Proyek RSUD Porsea Dapat Sorotan Publik

Foto : Proyek Kegiatan fisik pembangunan RSUD kabupaten Toba Porsea sarana prasarana minim transparansi.

Minim Transparansi dan Indikasi Ketidaksesuaian Pelaksanaan Proyek Fisik di RSUD Porsea

Toba, Sumatera Utara – Mediarjn.com — Pelaksanaan 13 paket pembangunan sarana dan prasarana di RSUD Porsea menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan sejumlah pekerjaan tidak sesuai dengan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Selain itu, ditemukan pula beberapa titik proyek yang tidak menampilkan papan informasi kegiatan, sebagaimana diwajibkan oleh regulasi tentang keterbukaan informasi publik.

Indikasi Awal dan Temuan Lapangan

Hasil penelusuran lapangan tim Mediarjn.com menemukan bahwa di sejumlah lokasi proyek tidak terlihat aktivitas pekerjaan, sementara informasi proyek di lokasi tertentu tidak tercantum secara terbuka. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi, pengawasan, serta akuntabilitas pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025.

Rincian Anggaran dan Jenis Kegiatan

Berdasarkan dokumen yang diperoleh, terdapat 13 kegiatan dengan total anggaran lebih dari Rp 2,3 miliar, di antaranya:

1. Pembangunan Ruang Tunggu ICU – Rp 150.000.000
2. Pembangunan Unit PKPRS – Rp 130.000.000
3. Rehabilitasi Backdrop Gedung Manajemen – Rp 200.000.000
4. Rehabilitasi Pagar Pintu Masuk IGD – Rp 200.000.000
5. Penataan Lapangan Parkir – Rp 200.000.000
6. Penataan Taman RSUD Porsea – Rp 200.000.000
7. Rehabilitasi Poliklinik Orthopedi dan Traumatologi – Rp 120.000.000
8. Rehabilitasi Ruang Direktur – Rp 200.000.000
9. Rehabilitasi Ruang Rapat – Rp 200.000.000
10. Rehabilitasi Selasar Pemulasaran Jenazah – Rp 200.000.000
11. Rehabilitasi Toilet IGD – Rp 200.000.000
12. Belanja Dokumen Pengawasan – Rp 50.000.000
13. Dokumen Perencanaan Pembangunan IRNA III & Gedung Instalasi Gizi – Rp 50.000.000

Beberapa paket kegiatan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan langsung dan tender terbatas.

Tanggapan Pemerintah Daerah dan RSUD Porsea

Saat dimintai tanggapan pada 27 November 2025, Bupati Toba, Effendi Napitupulu, menyampaikan agar konfirmasi dilakukan langsung kepada pihak RSUD Porsea.

“Itu langsung saja ditanyakan pada Dir RSUD ya,” ujar Bupati singkat melalui pesan WhatsApp.

Sementara itu, Plt. Direktur RSUD Porsea, Freddy Sibarani, menuturkan bahwa proses klarifikasi dapat dilakukan dengan pihak Bidang Penunjang Medik atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Bisa langsung koordinasi dengan bidang penunjang medik atau PPK-nya. Semoga beliau di tempat,” ujar Freddy.

Penjelasan PPK dan Kondisi Aktual

Jafar Aritonang, selaku PPK, memberikan penjelasan bahwa seluruh paket proyek telah memiliki papan informasi di awal pelaksanaan.

“Sebelas paket pengadaan langsung, dua paket tender. Awalnya semua ada papan informasi, tapi mungkin ada pihak yang kurang senang dan merusak papan tersebut. Kami akan minta penyedia untuk memasang kembali,” jelasnya melalui pesan singkat (27/11).

Namun, investigasi lanjutan Mediarjn.com pada 28 November 2025 menemukan bahwa beberapa titik kegiatan masih belum memiliki papan informasi, tidak ada aktivitas pekerja, serta terdapat pelaksana proyek yang menangani lebih dari dua paket secara bersamaan.

Ketika dikonfirmasi kembali di ruang kerjanya pada 31 Oktober 2025, Freddy Sibarani berpendapat:

“Tidak masalah jika tidak ada pekerja hari ini. Yang penting pekerjaan selesai tepat waktu. Kalau tidak selesai, nanti kena denda.”

Kritik terhadap Mekanisme Pengawasan

Pernyataan tersebut memunculkan kritik publik karena dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan kurangnya komitmen terhadap efektivitas pelaksanaan proyek.
Dalam prinsip Good Governance, penyelesaian proyek fisik seharusnya menekankan kualitas, ketepatan waktu, dan transparansi, bukan sekadar penyelesaian administratif di akhir masa kontrak.

Sebagai proyek yang bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya berpotensi menghambat pemanfaatan fasilitas publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Urgensi Evaluasi dan Harapan Masyarakat

Tujuan penganggaran 13 proyek di RSUD Porsea sejatinya untuk menghadirkan fasilitas yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
Namun, temuan di lapangan justru menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaannya.
Beberapa pekerjaan seperti penataan lahan parkir dan pembangunan pintu masuk IGD bahkan dikeluhkan karena menimbulkan debu dan gangguan kenyamanan pasien.

Masyarakat berharap Bupati Toba, Effendi Napitupulu, dapat mengevaluasi pelaksana proyek dan pejabat teknis terkait, agar setiap kegiatan benar-benar diselesaikan sesuai standar mutu, waktu, dan regulasi yang berlaku.

(Redaksi)