Jakarta – Mediarjn.com – Kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat negara bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Berbagai modus dilakukan dengan mengabaikan aturan hukum demi memperkaya diri. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: sampai kapan korupsi akan terus merongrong bangsa?
Pakar Hukum Angkat Bicara
Menjawab pertanyaan tersebut, pakar hukum sekaligus ekonom, Prof. DR. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., menyampaikan pandangan kritisnya kepada awak media. Ia menegaskan, kunci pemberantasan korupsi terletak pada sikap tegas pemimpin tertinggi negara.
“Presiden RI Jenderal Haji Prabowo Subiyanto yang dimuliakan dan disegani oleh dunia harus berani mengatakan: ‘Bila ada oknum pejabat negara dari tingkat bawah hingga tertinggi melakukan korupsi, maka tidak ada yang kebal hukum. Silakan dibongkar dan dihukum seberat-beratnya, serta sita kekayaan hasil korupsinya’,” tegasnya.
Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas
Prof. Sutan menyoroti masih adanya praktik hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Kondisi ini, menurutnya, membuat Indonesia sulit berkembang.
“Jangan jadikan rakyat sebagai sapi perahan untuk memperkaya pejabat. Negara sudah kehilangan ribuan triliun akibat praktik korupsi berjamaah,” ujarnya.
Peran KPK dan Satgas Antipencucian Uang
Ia menekankan pentingnya memperkuat lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak dilemahkan. Bahkan, menurutnya, perlu dibentuk satgas khusus pengawasan pencucian uang untuk memutus mata rantai aliran dana hasil korupsi.
“Oknum tikus berdasi yang didukung partai demi jabatan harus diawasi ketat. Kesepakatan politik untuk bagi-bagi proyek dan program besar rawan dijadikan ajang korupsi,” jelasnya.
Korupsi Berjamaah Jadi Ancaman Serius
Dalam dialog dengan masyarakat, Prof. Sutan mengungkap bahwa banyak pertanyaan publik terkait praktik korupsi berjamaah. Modusnya terorganisir, bahkan ada dugaan keterlibatan oknum penegak hukum yang menerima setoran agar kasus tak diproses.
“Masyarakat menunggu keberanian Presiden mengungkap elit politik yang bermain dalam korupsi dan pencucian uang,” katanya.
Reformasi Penegakan Hukum Mendesak
Ia menilai kepercayaan masyarakat terhadap hukum sudah hampir hilang. Oleh karena itu, reformasi menyeluruh di kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman menjadi hal mendesak agar tidak ada lagi aparat yang membekingi praktik korupsi berjamaah.
“Jika Presiden tegas melawan para elit koruptor, maka ekonomi akan maju dan hukum Indonesia bersih dari mafia,” tegasnya.
Kemiskinan Akibat Korupsi
Prof. Sutan mengingatkan, dampak korupsi langsung dirasakan masyarakat. Saat ini lebih dari 70% rakyat Indonesia menghadapi kesulitan ekonomi dan hidup dalam kemiskinan. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak lepas dari ulah “tikus” koruptor yang leluasa merampok uang negara tanpa tersentuh hukum.
Narasumber:
Prof. DR. KH. Sutan Nasomal, SH., MH.
Redaksi