Foto: Kolase Gedung DPRD kabupaten Bekasi dan Gedung DPRD Kota Bekasi.
Kondisi Ekonomi Rakyat yang Memprihatinkan
Di tengah situasi ekonomi masyarakat yang semakin sulit, perhatian publik kembali tertuju pada besaran tunjangan anggota DPRD Kabupaten dan Kota Bekasi. Ironisnya, ketika pemerintah pusat sudah lebih dahulu menghapus tunjangan rumah dan sejumlah fasilitas lainnya sebagai bentuk efisiensi anggaran, DPRD di daerah masih bertahan dengan kebijakan tunjangan yang dinilai fantastis.
Data Tunjangan DPRD Kota dan Kabupaten Bekasi
Menurut Peraturan Wali Kota (Perwal) Bekasi No. 81 Tahun 2021, tunjangan perumahan DPRD Kota Bekasi mencapai:
- Ketua: Rp 53 juta per bulan
- Wakil Ketua: Rp 49 juta
- Anggota: Rp 46 juta
Sementara itu, di Kabupaten Bekasi, Perbup No. 196 Tahun 2022 menetapkan:
- Ketua: Rp 42,8 juta
- Wakil Ketua: Rp 42,3 juta
- Anggota: Rp 41,8 juta per bulan
Ditambah tunjangan transportasi DPRD Kabupaten Bekasi:
- Ketua: Rp 21,2 juta
- Wakil & Anggota: Rp 17,3 juta per bulan
Secara agregat, total anggaran untuk tunjangan rumah dan transportasi DPRD Kabupaten Bekasi mencapai sekitar Rp 2,69 miliar per bulan atau Rp 32,3 miliar per tahun. Sedangkan DPRD Kota Bekasi memerlukan sekitar Rp 2,316 miliar per bulan atau Rp 27,8 miliar per tahun hanya untuk tunjangan rumah.
Kritik Mahasiswa dan Pemuda Bekasi
Kelompok mahasiswa dan pemuda di Bekasi yang tergabung dalam Mahamuda Bekasi mengecam tunjangan fantastis ini. Ketua Mahamuda, Jaelani Nurseha, menyoroti ironi mencolok:
“Rakyat masih bergulat dengan banjir, macet, rusaknya infrastruktur, minimnya layanan kesehatan, sedangkan wakil rakyat menikmati tunjangan yang besar,” tegasnya.
Ia juga menilai regulasi seperti perwal dan perbup sering dijadikan legitimasi untuk menyetujui tunjangan tinggi – yang tak ubahnya pembajakan anggaran secara sistematis.
Jika dihitung secara kasatmata, Rp 40 juta per bulan untuk satu anggota DPRD setara dengan biaya rehabilitasi tiga ruang kelas. Anggaran tersebut, jika dikalikan jumlah anggota, bisa dipakai membangun sekolah baru setiap tahun.
Mahamuda Bekasi juga menyoroti perjalanan dinas DPRD yang kerap dianggap sebagai “wisata politik”, sementara fasilitas publik seperti puskesmas masih jauh dari layak.
Anggaran Publik yang Dipangkas
Ironi kian terasa ketika diketahui bahwa anggaran kesehatan masyarakat tidak mampu (BPI) di Kabupaten Bekasi dipangkas, sementara di Kota Bekasi daya tampung sekolah negeri SMP masih tidak mencukupi, membuat banyak anak gagal bersekolah di sekolah negeri. Kontradiksi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang prioritas anggaran pemerintah daerah.
Reaksi Publik: Rakyat Sulit, Dewan Hidup Berlimpah
Kecaman publik pun semakin meluas. Banyak pihak menilai DPRD hidup dalam kelimpahan tunjangan, sementara rakyat harus bergulat dengan kesusahan. Situasi ini menimbulkan kesan bahwa nurani dan kepekaan sosial para wakil rakyat telah memudar.
Satir Kritis: Turut Berduka atas “Hati & Nurani”
Sebagai bentuk kritik sosial, muncul satir tajam berupa sindiran yang akan diwujudkan melalui papan karangan bunga belasungkawa. Pesan itu menyampaikan bahwa “Hati & Nurani” seakan telah tiada di gedung dewan:
- Kepada Yth. DPRD Kabupaten Bekasi
Turut Berduka Cita atas meninggalnya
“HATI & NURANI”
Catatan: Dewan hidup dengan berlimpahan tunjangan, sementara rakyat hidup dengan kesusahan.
Ironi demokrasi, saat wakil rakyat lupa suara rakyat. — RJN Bekasi Raya - Kepada Yth. DPRD Kota Bekasi
Turut Berduka Cita atas meninggalnya
“HATI & NURANI”
Catatan: Dewan hidup dengan berlimpahan tunjangan, sementara rakyat hidup dengan kesusahan.
Kesejahteraan dipertontonkan di kursi dewan, kesulitan dirasakan di meja rakyat kecil. — RJN Bekasi Raya
Ketua RJN Bekasi Raya
Ketua Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya, Hisar Pardomuan, juga turut menyoroti kondisi timpang antara kesejahteraan rakyat dengan kemewahan tunjangan DPRD Kota dan Kabupaten Bekasi.
“Ketika rakyat masih susah mencari makan, masih ada anak-anak yang tidak bisa sekolah karena keterbatasan daya tampung, dan anggaran kesehatan masyarakat miskin justru dipangkas, para wakil rakyat malah hidup dalam kemewahan tunjangan. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Kami di RJN Bekasi Raya akan terus mengawal isu ini, karena nurani tidak boleh mati di gedung dewan,” tegas Hisar Pardomuan.
Harapan Akan Perubahan
Kritik tajam, data faktual, serta satir berupa karangan bunga ini bukan sekadar sindiran, melainkan peringatan agar DPRD Bekasi segera meninjau ulang kebijakan tunjangan. Di tengah rakyat yang berjuang keras menghadapi krisis, seharusnya wakil rakyat menunjukkan empati, menekan pemborosan, dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.
RD AHMAD SYARIF 
Redaksi Mediarjn