Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal menyampaikan kritik kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dalam konferensi pers
Gelombang Keresahan Akibat Kenaikan Pajak
Jakarta, – Mediarjn.com – Keresahan masyarakat akibat kenaikan pajak di berbagai sektor menimbulkan gelombang kecemasan yang meluas. Kebijakan ini dinilai memberatkan rakyat kecil hingga kalangan pengusaha, sehingga menimbulkan kritik tajam terhadap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rabu, (23/8/2025).
Pajak Tinggi Dinilai Tidak Tepat Waktu
Kenaikan signifikan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta berbagai jenis pajak lainnya dianggap tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang terpuruk. Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menilai langkah ini tidak melalui kajian komprehensif.
Daya Beli Masyarakat Melemah
“Seakan-akan 80% rakyat Indonesia berpenghasilan besar seperti masyarakat di Kuwait. Padahal realitanya, daya beli rakyat justru semakin melemah,” tegas Prof. Sutan.
Risiko Ketidakadilan Sosial
Menurutnya, kebijakan pajak yang dipaksakan berisiko menimbulkan tumpang tindih aturan, benturan hukum, hingga perasaan rakyat bahwa mereka “dijajah” oleh negaranya sendiri. Situasi ini juga berpotensi memperlebar jurang ketidakadilan sosial.
Keluhan Publik di Lapangan
Keluhan masyarakat yang diterima langsung oleh Prof. Sutan melalui komunikasi publik memperlihatkan keresahan yang nyata: daya beli menurun, kios-kios pasar banyak tutup, pabrik besar hengkang ke luar negeri, dan pengangguran meningkat.
Lemahnya Analisis Kebijakan Menteri
Prof. Sutan menyoroti lemahnya peran para menteri dalam memberikan analisis kebijakan yang matang kepada Presiden. Ia menilai, strategi ekonomi yang dijalankan justru memperburuk keadaan.
Kritik terhadap Kabinet Pemerintahan
“Para menteri yang ada seakan mentah dalam kajian, sehingga rakyat semakin kecewa dan merasa ditindas,” ucapnya.
DPR Dinilai Lalai Jalankan Fungsi
Kemarahan rakyat juga diarahkan kepada DPR dan DPRD yang dinilai lalai dalam fungsi pengawasan. Meskipun digaji dengan uang rakyat, mereka justru dianggap melegalkan kebijakan yang menindas.
Tuntutan Soal Fasilitas dan Gaji Pejabat
Prof. Sutan mempertanyakan kelayakan fasilitas mewah dan gaji tinggi anggota dewan di tengah jutaan rakyat miskin. Ia juga menolak rencana kenaikan gaji pejabat negara yang dinilai semakin memperlebar jurang ketidakadilan.
Ancaman terhadap Persatuan Bangsa
Kekecewaan masyarakat tidak hanya muncul di kota besar, tetapi juga meluas ke daerah-daerah. Beberapa daerah bahkan menyuarakan keinginan lepas dari NKRI karena merasa hanya dieksploitasi sumber daya alamnya tanpa mendapat kesejahteraan.
Seruan untuk Dialog dan Solusi Ekonomi
Hal ini, menurut Prof. Sutan, bisa menjadi ancaman serius terhadap persatuan bangsa jika pemerintah tidak segera merespons keluhan rakyat.
Pesan Prof. Sutan untuk Presiden
Prof. Sutan, sebagai Ketua Umum Partai Oposisi Merdeka (POM), menegaskan perlunya pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat serta melibatkan pakar ekonomi dalam merumuskan kebijakan.
“Presiden Jenderal Haji Prabowo Subianto sangat memahami kondisi bangsa. Karena itu, kami berharap beliau mendengar keluhan rakyat dan tidak membiarkan kebijakan yang hanya menambah penderitaan,” pungkas Prof. Sutan.
RD AHMAD SYARIF 
Boy Three Immanuel Hutasoit 
Redaksi Mediarjn