Jakarta,Mediarjn
Banner bertulis “Selamatkan Kami Pak Prabowo” menjadi pesan sekaligus permintaan karyawan Sritex agar selamat dari PHK besar-besaran karena kasus pailit pabrik tekstil tersebut.
Upaya untuk menyelamatkan ribuan buruh PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dipastikan gagal, dengan terjadinya PHK massal di pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara tersebut. Sebanyak 10.969 karyawan Sritex dan anak perusahaannya akan menjadi tambahan jumlah pengangguran di Indonesia. Mereka akan bekerja untuk terakhir kalinya pada Jumat, 28 Februari 2025, sementara pabrik tersebut akan ditutup pada 1 Maret 2025.
Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer sempat menjanjikan bahwa PHK tidak akan terjadi di perusahaan tekstil tersebut. Saat mengunjungi Sritex pada 8 Januari 2025, Noel, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa pemerintah akan mendukung pekerja dan memastikan tidak ada PHK.
“Fokus kita tetap memastikan tidak adanya PHK di Sritex, dan kami meminta manajemen untuk menjamin hal tersebut,” ujar Noel saat itu.
Namun, janji tersebut tidak terwujud. Sebulan setelah pernyataan tersebut, sumber dari Disnakertrans Jateng menyebutkan bahwa total PHK yang terjadi di Sritex mencapai 10.969 orang, dengan 8.504 orang di antaranya bekerja di PT Sritex Sukoharjo.
Menanggapi hal ini, Noel beralasan bahwa pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun, keputusan mengenai PHK berada di tangan kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga.
“Kita negara hukum, maka kita harus tunduk pada hukum,” kata Noel dalam keterangan resminya, Jumat 28 Februari 2025.
Noel kemudian berjanji bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan hak-hak buruh Sritex yang terkena PHK, seperti pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).
“Negara melalui Kemnaker akan berjuang bersama buruh. Oleh karena itu kami terus berkoordinasi dengan manajemen PT Sritex Tbk,” tuturnya.
“Kemnaker di garis terdepan membela hak buruh, dan pemerintah menjamin buruh akan memperoleh hak-haknya,” tambah Noel.
Pada Oktober 2024, Wamenaker juga sempat menjanjikan kepada buruh bahwa tidak akan ada PHK massal di Sritex. Ia meyakinkan ribuan pekerja agar tidak khawatir mengenai kondisi perusahaan yang telah dinyatakan pailit.
“Saya pastikan tak ada PHK terhadap buruh PT Sritex. Hal ini disepakati pihak manajemen yang diwakili Iwan Setiawan Lukminto sebagai Owner PT Sritex,” ujarnya saat itu.
Namun, komitmen yang diungkapkan di hadapan publik justru berujung pada PHK massal dan penutupan pabrik tekstil yang memiliki sejarah panjang ini.
Tak hanya itu, dalam janji manisnya Noel bahkan pernah menjanjikan lapangan kerja jikalau PHK terjadi.
“Kita juga mencarikan kawan-kawan yang di-PHK ini untuk mendapatkan pekerjaan di wilayah sekitar pabrik di situ,” kata Immanuel saat ditemui di kantor Kemnaker pada Jumat, 28 Februari 2025.
Ia menjelaskan bahwa ada kebijakan khusus yang diterapkan, yakni menghilangkan pembatasan umur bagi mantan karyawan Sritex yang mencari pekerjaan baru.
“Yang penting mereka mau bekerja dan tidak dibatasi oleh umur,” ucap Immanuel. Politikus partai Gerindra itu menilai bahwa pembatasan umur akan menyulitkan mantan karyawan Sritex dalam mencari pekerjaan pengganti.
Menurut mekanismenya, Immanuel menyatakan bahwa sekitar 10.665 orang tidak perlu mendaftar secara mandiri. Pemerintah, kata Immanuel, akan memfasilitasi penempatan kerja berdasarkan data yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan.
“Hidup sudah susah. Jangan dipersulit lagi lah. Kasihan kawan-kawan buruh,” ujarnya dengan alasan tersebut.
Melalui data dari Dinas Ketenagakerjaan, pemerintah akan mencocokkan minat para mantan karyawan Sritex dengan posisi pekerjaan yang tersedia. Bahkan, menurut Immanuel, pilihan pekerjaan yang ditawarkan tidak terbatas hanya pada sektor tekstil.
“Kalau mereka mau mengubah keterampilannya, ya kita masukkan ke Balai Latihan Kerja,” ujarnya sebagai alternatif.
Selain berjanji menyediakan pekerjaan baru, Immanuel juga berkomitmen untuk memastikan bahwa 10.665 mantan karyawan Sritex akan menerima pesangon serta jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan hari tua. Bagi Immanuel, ini bukanlah sebuah bantuan, melainkan kewajiban pemerintah dalam menghadapi PHK massal.
Di masa seperti inilah, janji manis dari pemerintah, lewat Noel sebagai bidang yang membawahi ketenagakerjaan menjadi hal yang ditagih agar diwujudkan sesegera mungkin. Namun hingga detik ini belum ada konfirmasi dari pemerintah, saat ini pula Noel menjadi bulan-bulanan warganet dengan tuntutan agar merealisasikan janji manis yang kemarin dia dengungkan demi menyelamatkan para karyawan dari PHK massal.
(Boy)
Redaksi Mediarjn 
Frans Simaremare