OTT KPK di BPN Bogor, Bos Summarecon Ikut Diamankan
“Benar (Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, ikut terjaring OTT).” Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, 15 September 2026.
Browsing tag
“Benar (Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, ikut terjaring OTT).” Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, 15 September 2026.
“Masih belum ada penetapan tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara ini.” Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK
“E-Learning ASN Berintegritas meliputi 16 (enam belas) Jam Pelajaran yang wajib diikuti oleh seluruh ASN dengan metode Pembelajaran Mandiri pada LMS Jabar Corpu Talent.” Surat Edaran Sekda Provinsi Jawa Barat Nomor 2801/KPG.03.01/BPSDM
“Total kerugian keuangan negaranya mencapai Rp223,6 miliar.” Ahmad Taufik Husein, Plh Direktur Penyidikan KPK
“Kita tidak boleh hanya mengejar kelengkapan administrasi. Yang lebih penting adalah bagaimana data yang kita sampaikan benar-benar berkualitas, dapat dipertanggungjawabkan, dan mampu menunjukkan risiko yang perlu segera kita cegah.” Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.
“Kolaborasi antarpemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, dan KPK merupakan fondasi penting dalam membangun tata kelola yang bersih. Dengan keterbukaan data, pengawasan yang kuat, dan komitmen bersama, kami optimistis mampu menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.” Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.
“KPK menangkap tangan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Sementara itu belum diketahui identitas lain pihak-pihak yang ikut tertangkap.” Wakil Ketua KPK, Fitroh.
“Kejaksaan Agung telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan khusus Tindak Pidana Pencucian Uang dan membentuk Tim 9 untuk menangani perkara, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.” Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI.
“Penerbitan Sprindik tersebut menegaskan bahwa status FA masih sebagai tersangka sebagaimana penetapan yang telah dilakukan oleh Penyidik Kortas Tipikor Polri.” Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna.
“KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Langkat.”