Korupsi Tunjangan DPRD Indramayu Rp18,79 Miliar, Kejati Tahan 2 Tersangka
“Berdasarkan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp18.798.515.457.”
Browsing tag
“Berdasarkan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp18.798.515.457.”
“Dalam perkara ini, penyidik mengungkap dugaan ekspor nikel tanpa memenuhi kewajiban DMO, penggunaan dokumen uji kadar nikel yang diduga tidak sesuai fakta, serta manipulasi dokumen RKAB.”
Kutipan ini merupakan rangkuman redaksional, bukan kutipan langsung pejabat.
“Perkara dugaan korupsi pengadaan motor listrik untuk tata kelola MBG ini mencatat kerugian keuangan negara sebesar Rp863.846.166.953 berdasarkan laporan audit yang disebutkan dalam keterangan resmi.”
“…penegakan hukum tindak pidana korupsi bukan semata berorientasi penindakan tidak hanya kepada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan keuangan negara dan perbaikan tata kelola pasca penindakan.” Saiful Bahri Siregar. Direktur Penyidikan
“Penyidik masih terus melakukan pengumpulan alat bukti, pendalaman terhadap keterlibatan pihak lain, serta pelacakan dan penyitaan aset guna memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.” Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta.
“Kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp16 miliar dan penyidik masih terus mengembangkan kasus untuk mengungkap keterlibatan pihak lainnya.”
Penegakan hukum terhadap korupsi harus memberikan efek jera sekaligus memastikan pemulihan kerugian negara secara maksimal.
Penegakan hukum yang tegas dalam kasus korupsi bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga memastikan setiap rupiah kerugian negara dapat dipertanggungjawabkan.”
Penegakan hukum di kawasan hutan bukan sekadar menghentikan aktivitas ilegal, tetapi memastikan keadilan atas sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik negara dan rakyat.
Ketika pengadaan tidak didasarkan pada kebutuhan nyata, maka yang terjadi bukan sekadar kesalahan kebijakan, melainkan kerugian negara yang nyata dan sistematis.