Dinas Pertanian Toba Jelaskan Selisih Anggaran 56 Paket Irigasi Perpompaan


Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba Lena Pardede menjelaskan perbedaan mekanisme anggaran bantuan irigasi perpompaan Tahun Anggaran 2026. (Sumber: Dok. MC Toba.)

Kepala Dinas Pertanian Lena Pardede menyebut perbedaan nominal bantuan berasal dari dua sumber anggaran dengan mekanisme pembiayaan berbeda. Program ini menyasar kebutuhan air pertanian, terutama di wilayah tadah hujan.

TOBA, MEDIARJN.COM – Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba, Lena Pardede, menjelaskan perbedaan besaran anggaran bantuan kegiatan irigasi perpompaan Tahun Anggaran 2026 yang menjadi pembahasan di media sosial. Ia menyebut perbedaan nominal pada 56 paket kegiatan tersebut berasal dari dua sumber anggaran dengan mekanisme pembiayaan yang tidak sama.

Lena menyampaikan penjelasan itu saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (20/11/2026). Menurut dia, sebanyak 50 paket bersumber dari Tugas Pembantuan (TP) Provinsi, sedangkan enam paket lainnya berasal dari Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP).

Perbedaan mekanisme tersebut memengaruhi nominal dana yang tercantum pada setiap paket. Pada kegiatan TP Provinsi, kelompok tani menerima dana konstruksi sebesar Rp153 juta per paket, sementara biaya rancang bangun sebesar Rp2,7 juta dialokasikan melalui pos anggaran terpisah.

“Dana sebesar Rp153 juta itulah yang disalurkan oleh provinsi ke rekening kelompok tani. Sementara biaya rancang bangun memiliki alokasi tersendiri, sehingga nominal yang tercantum pada papan proyek adalah Rp153 juta,” jelas Lena.

Dua sumber anggaran, dua mekanisme pembiayaan

Lena menerangkan, 50 paket yang bersumber dari TP Provinsi mengacu pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Tahun 2026. Program tersebut menggunakan DIPA Nomor 018.13.04.691325/2026, tertanggal 1 Desember 2025.

Dalam skema ini, pemerintah mengalokasikan biaya konstruksi sebesar Rp153 juta untuk setiap paket. Sementara itu, biaya rancang bangun senilai Rp2,7 juta per paket menggunakan kode rekening 522131, sehingga tidak tergabung dalam nominal dana konstruksi yang diterima kelompok tani.

Adapun enam paket lainnya menggunakan sumber bantuan pemerintah melalui DIPA Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas I Medan Tahun Anggaran 2026. Dokumen tersebut bernomor SP DIPA-018.13.2.695352/2026, tertanggal 6 Juni 2026.

Berbeda dengan skema TP Provinsi, program dari balai menggabungkan biaya konstruksi dan rancang bangun dalam satu alokasi. Karena itu, kelompok tani menerima total anggaran sebesar Rp155,7 juta per paket.

Lena juga menjelaskan bahwa mekanisme penganggaran dan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada enam paket tersebut berada di tingkat balai, bukan di Dinas Pertanian Kabupaten Toba. Ia menyebut biaya rancang bangun Rp2,7 juta tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang ditandatangani kelompok tani.

Konsultan membenarkan perbedaan mekanisme

Konsultan rancang bangun kegiatan irigasi perpompaan, Jonson Tambunan, turut membenarkan adanya perbedaan mekanisme pembiayaan pada kedua program tersebut.

Ia menjelaskan, 50 paket berasal dari TP Provinsi, sedangkan enam paket berasal dari LIP. Menurut Jonson, perbedaan nominal muncul karena program TP Provinsi memisahkan biaya rancang bangun dari anggaran konstruksi, sementara program LIP menggabungkan kedua komponen tersebut.

“Sebenarnya kedua kegiatan ini sama. Anggaran dari TP Provinsi di luar biaya rancang bangun, sedangkan anggaran dari LIP sudah digabungkan dengan biaya rancang bangun,” ujarnya.

Keterangan dari Kepala Dinas Pertanian dan konsultan tersebut memberikan penjelasan mengenai dasar perbedaan nominal. Meski demikian, rincian dokumen anggaran, RAB/RUKK, penyaluran dana, serta realisasi pekerjaan tetap menjadi bagian penting yang dapat diperiksa untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan setiap paket.

Irigasi perpompaan dibutuhkan wilayah tadah hujan

Di luar persoalan perbedaan anggaran, Lena menekankan pentingnya pembangunan irigasi perpompaan bagi sektor pertanian Kabupaten Toba. Ia menyebut tujuh kecamatan di daerah tersebut tergolong wilayah tadah hujan, sehingga petani menghadapi keterbatasan sumber air untuk mengairi lahan pertanian.

Kondisi anomali iklim juga membuat pola musim hujan dan kemarau semakin sulit diprediksi. Situasi itu dapat memengaruhi ketersediaan air dan waktu tanam petani.

Lena menyebut indeks pertanaman Kabupaten Toba saat ini berada pada angka 1,35. Dinas Pertanian berupaya meningkatkan angka tersebut melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Sebagai pembanding, ia menyebut sejumlah daerah lain, yakni Deli Serdang dan Serdang Bedagai yang mencapai indeks pertanaman 2–2,5 kali, serta Padangsidimpuan yang telah mencapai indeks pertanaman tiga kali.

“Kita berharap kegiatan irigasi perpompaan ini terus ada di Kabupaten Toba karena sangat membantu petani, terutama saat musim kemarau, sekaligus mendukung peningkatan indeks pertanaman,” katanya.

Lena minta kritik disampaikan secara profesional

Menanggapi kritik yang berkembang di media sosial, Lena menyatakan terbuka terhadap masukan untuk memperbaiki pelayanan dan pembangunan sektor pertanian. Namun, ia berharap masyarakat menyampaikan kritik secara profesional kepada Dinas Pertanian atau pejabat yang memiliki kewenangan sesuai kapasitas jabatannya.

Ia juga mengingatkan agar kritik terhadap kebijakan maupun pelaksanaan program tidak bergeser menjadi serangan terhadap kehidupan pribadi.

Bagi publik, penjelasan mengenai perbedaan nominal anggaran perlu diikuti keterbukaan informasi mengenai dokumen perencanaan, penyaluran dana, spesifikasi pekerjaan, dan hasil pembangunan di lapangan. Dengan begitu, masyarakat dapat menilai apakah bantuan benar-benar sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi kelompok tani.


(Red)

anggaran 202Balai LIPbantuan pemerintahDinas Pertanian Tobairigasi perpompaanKabupaten Tobakelompok taniLena Pardedepertanian Sumatera UtaraTP Provinsi