LSM KOMPI menyampaikan tuntutan terkait perkembangan laporan dugaan pembangunan Puskesmas Sukasejati dalam aksi di Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis (19/11/2026). (Sumber: Dok. kegiatan/LSM KOMPI.)
01 Sorotan Mediarjn Inti persoalan dan ringkasan berita +
Proyek Puskesmas Rp7,1 Miliar Disorot, Kepastian Laporan dan Legalitas Lahan Jadi Pertanyaan
LSM KOMPI menggelar aksi di Kompleks Pemkab Bekasi dan mendesak Kejari Kabupaten Bekasi menjelaskan perkembangan laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pembangunan Puskesmas Sukasejati senilai Rp7,1 miliar.
KOMPI mengaku belum memperoleh kepastian setelah dua kali melakukan audiensi. Mereka juga mempertanyakan status legalitas lahan dan meminta pemerintah memperketat pemeriksaan aset sebelum menjalankan proyek APBD.
Catatan: Dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari instansi berwenang.
02 Garis Waktu Peristiwa Kronologi persoalan dan aksi KOMPI +
-
Tahun Anggaran 2025
Pembangunan Puskesmas Sukasejati dilaksanakan dengan nilai anggaran yang disebut dalam materi laporan sebesar Rp7,1 miliar.
-
Audiensi pertama
KOMPI mengaku mendatangi Kejari Kabupaten Bekasi untuk meminta perkembangan laporan. Tanggal audiensi belum disebutkan.
-
Audiensi kedua
KOMPI kembali meminta penjelasan dan mengaku menerima jawaban bahwa laporan masih dalam proses. Tanggal audiensi belum tercantum.
-
Kamis, 19 November 2026
KOMPI menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Pemkab Bekasi dan mendesak kejaksaan memberikan kepastian.
-
Penyampaian tuntutan
Koordinator aksi Abdul Rouf menyoroti legalitas lahan, pengelolaan aset, perencanaan proyek APBD, dan koordinasi perangkat daerah terkait.
-
Menunggu klarifikasi
Keterangan resmi Kejari Kabupaten Bekasi dan Pemkab Bekasi belum tercantum dalam materi yang diterima redaksi.
03 Fakta 5W+1H Enam unsur dasar pemberitaan +
Aksi desakan LSM KOMPI terkait perkembangan laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pembangunan Puskesmas Sukasejati.
LSM KOMPI, Koordinator Aksi Abdul Rouf, Kejari Kabupaten Bekasi, Pemkab Bekasi, serta perangkat daerah terkait.
Kamis, 19 November 2026. Pembangunan yang dipersoalkan berkaitan dengan Tahun Anggaran 2025.
Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
KOMPI mengaku belum memperoleh kepastian perkembangan laporan setelah dua kali audiensi. Mereka juga mempertanyakan kejelasan legalitas lahan pembangunan.
KOMPI menyampaikan desakan melalui aksi unjuk rasa dan pernyataan kepada media. Mereka meminta kejaksaan dan perangkat daerah memberikan penjelasan serta melakukan evaluasi.
04 Pahami Peristiwa Konteks, legalitas lahan, dan pengawasan APBD +
Mengapa persoalan ini perlu mendapat perhatian publik?
- Kepastian penanganan laporan: Pelapor perlu memperoleh informasi mengenai perkembangan laporan sesuai ketentuan dan mekanisme penanganan perkara.
- Legalitas lahan: Pemerintah perlu memastikan status kepemilikan atau penguasaan tanah sebelum membangun fasilitas publik menggunakan anggaran daerah.
- Perencanaan proyek: Pemeriksaan dokumen aset, alas hak, perizinan, dan kesiapan lahan perlu menjadi bagian dari tahapan perencanaan.
- Akuntabilitas anggaran: Nilai proyek Rp7,1 miliar perlu ditelusuri melalui dokumen perencanaan, kontrak, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
- Pengawasan lintas perangkat daerah: Dinas teknis, unit pengadaan, dan pengelola aset perlu menjalankan fungsi sesuai kewenangannya.
- Praduga tak bersalah: Laporan dan desakan masyarakat tidak otomatis membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang. Penilaian hukum harus berdasarkan pemeriksaan dan bukti yang sah.
Hal yang masih perlu dijelaskan kepada publik
- Apa nomor dan tanggal laporan KOMPI yang dimaksud?
- Bagaimana status penanganan laporan tersebut di Kejari Kabupaten Bekasi?
- Apa dasar kepemilikan atau penguasaan lahan Puskesmas Sukasejati?
- Apakah lahan tersebut tercatat sebagai aset Pemkab Bekasi?
- Dokumen apa yang menjadi dasar pembangunan dan pelaksanaan proyek Tahun Anggaran 2025?
- Apakah sudah ada pemeriksaan administratif, audit, atau pemeriksaan hukum terhadap proyek tersebut?
Pengawasan publik harus berangkat dari dokumen dan keterangan yang dapat diverifikasi. Dugaan pelanggaran tidak boleh dinyatakan sebagai fakta sebelum ada pembuktian dari pihak berwenang.
05 Sumber dan Catatan Redaksi Rujukan informasi dan ruang hak jawab +
Sumber utama
Keterangan Koordinator Aksi LSM KOMPI, Abdul Rouf, dalam aksi unjuk rasa di Kompleks Pemkab Bekasi, Kamis (19/11/2026).
Pihak yang perlu dimintai konfirmasi
- Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi: status laporan, tahapan penanganan, dan mekanisme pemberitahuan perkembangan kepada pelapor.
- Pemerintah Kabupaten Bekasi: tanggapan atas tuntutan KOMPI dan kebijakan pengawasan proyek pembangunan.
- Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang: dokumen teknis serta persyaratan pembangunan Puskesmas Sukasejati.
- Unit Layanan Pengadaan atau pejabat pengadaan terkait: proses pengadaan pekerjaan sesuai kewenangan.
- Perangkat daerah pengelola aset: status pencatatan dan dokumen penguasaan atau kepemilikan lahan.
Redaksi
Berita ini disusun berdasarkan keterangan LSM KOMPI. Pernyataan mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang, status lahan, dan sengketa tanah merupakan klaim atau pertanyaan yang disampaikan narasumber dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum.
Galery Foto: Aksi LSM KOMPI di Kompleks Pemkab Bekasi mendesak kejelasan laporan pembangunan Puskesmas Sukasejati.
LSM KOMPI mengaku belum mendapat kepastian setelah dua kali beraudiensi dengan Kejari Kabupaten Bekasi. Mereka meminta penjelasan perkembangan laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dan mempertanyakan legalitas lahan pembangunan Puskesmas Sukasejati.
Cikarang Pusat, Mediarjn.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KOMPI mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi menjelaskan perkembangan laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pembangunan Puskesmas Sukasejati Tahun Anggaran 2025 senilai Rp7,1 miliar. Desakan itu muncul karena KOMPI mengaku belum memperoleh kepastian meski telah dua kali melakukan audiensi dengan pihak kejaksaan.
Koordinator Aksi LSM KOMPI, Abdul Rouf, menyampaikan tuntutan tersebut dalam aksi unjuk rasa di Kompleks Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Kamis (19/11/2026). Ia meminta kejaksaan memberikan informasi yang jelas mengenai tindak lanjut laporan masyarakat, termasuk apabila penyidik menilai bukti yang tersedia belum mencukupi.
Menurut Rouf, pihaknya beberapa kali mempertanyakan perkembangan laporan melalui audiensi. Namun, ia mengaku masih menerima jawaban bahwa laporan tersebut sedang dalam proses.
“Lebih lanjut, kami menginginkan pemeriksaan ini dilanjutkan. Kalau memang belum cukup bukti, kejaksaan juga harus menyampaikan kepada pelapor bahwa laporan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti. Jangan sampai tidak ada kabar sama sekali. Kami sudah dua kali beraudiensi, jawabannya masih dalam proses. Kami kirimkan lagi laporan, jawabannya juga masih sama,” ujar Rouf kepada awak media.
Legalitas lahan menjadi sorotan
Selain meminta kejelasan penanganan laporan, KOMPI mempertanyakan status kepemilikan atau dasar penguasaan lahan yang digunakan untuk membangun Puskesmas Sukasejati. Rouf menilai pemerintah daerah perlu memastikan legalitas tanah sebelum memulai pembangunan fasilitas publik yang menggunakan anggaran APBD.
Ia berpendapat, kepastian status aset dan alas hak lahan harus menjadi bagian dari pemeriksaan awal dalam perencanaan proyek. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyelesaikan persoalan administrasi dan legalitas tanah sebelum mengalokasikan anggaran serta memulai pekerjaan fisik.
Rouf juga menyinggung pengalaman sengketa lahan yang pernah melibatkan pemerintah daerah. Ia menyebut Pemkab Bekasi pernah menghadapi gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan dan kalah dalam persidangan. Namun, materi yang disampaikan KOMPI belum merinci perkara, lokasi, maupun putusan pengadilan yang menjadi rujukan pernyataan tersebut.
“Kami menganggap bangunan yang belum memiliki alas hak yang jelas tidak boleh dibangun oleh pemerintah daerah. Sudah puluhan kali Pemda digugat oleh pemilik lahan dan kalah di persidangan. Seharusnya pengalaman itu menjadi pelajaran agar pembangunan pada tahun-tahun berikutnya tidak dilakukan sebelum status kepemilikan tanah dibereskan,” tegasnya.
KOMPI minta pengawasan proyek APBD diperketat
KOMPI turut meminta Pemkab Bekasi membenahi tata kelola pembangunan daerah. Mereka menilai setiap proyek fisik yang menggunakan APBD harus memiliki dasar kepemilikan atau penguasaan lahan yang jelas agar tidak memunculkan sengketa maupun persoalan hukum setelah pembangunan berjalan.
Rouf membandingkan penertiban bangunan milik masyarakat yang tidak memiliki izin dengan pengawasan terhadap bangunan yang pemerintah daerah bangun menggunakan anggaran publik. Ia meminta pemerintah menerapkan standar kepatuhan yang konsisten.
“Tentu LSM KOMPI menuntut perbaikan di Kabupaten Bekasi. Setiap bangunan dan anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah harus jelas dan mempunyai alas hak atas bangunan tersebut. Jangan sampai bangunan masyarakat yang tidak memiliki izin dibongkar, sementara ketika ada persoalan pada bangunan pemerintah justru dibiarkan,” ungkapnya.
Dalam tuntutannya, KOMPI juga menyoroti peran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta perangkat daerah yang menangani pengelolaan aset. Mereka meminta setiap instansi terkait memeriksa legalitas lahan sebelum proses pembangunan dan pengadaan pekerjaan dimulai.
Menurut Rouf, pemeriksaan status aset dan alas hak tanah semestinya masuk dalam tahapan perencanaan. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah tidak baru menemukan persoalan administrasi setelah pekerjaan fisik selesai dan anggaran telanjur digunakan.
“Seharusnya sebelum memulai pembangunan, dinas terkait mempertanyakan terlebih dahulu apakah tanah tersebut sudah menjadi aset Kabupaten Bekasi atau belum. Kalau belum, harus dibereskan dulu izin dan alas haknya. Jangan sampai prosesnya justru dibalik,” katanya.
Kejari diminta memberi kepastian kepada pelapor
Rouf berharap Pemkab Bekasi lebih teliti dalam mengelola anggaran pembangunan, terutama ketika proyek menyangkut legalitas tanah dan administrasi aset. Ia menilai besarnya anggaran harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan hukum.
Kepada Kejari Kabupaten Bekasi, KOMPI meminta penanganan laporan masyarakat berlangsung secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian informasi kepada pelapor.
“Harapan kami, ke depan pemerintah Kabupaten Bekasi lebih berhati-hati dalam mengeluarkan anggaran. Jangan menggampangkan urusan administrasi hanya karena anggarannya besar. Kami juga berharap kejaksaan pada tahun berikutnya lebih banyak menindaklanjuti kasus-kasus di Kabupaten Bekasi, jangan sampai laporan masyarakat tidak jelas kelanjutannya,” pungkas Rouf.
(Red)