Dugaan Galian Ilegal di Cibarusah Kembali Beroperasi, GMNI Soroti Intimidasi Warga


DPC GMNI Kabupaten Bekasi menyoroti dugaan aktivitas galian ilegal di wilayah Cibarusah dan menyampaikan aduan warga terkait dugaan intimidasi pengguna jalan. (Sumber: Dokumentasi GMNI Kabupaten Bekasi.)

GMNI Kabupaten Bekasi menyebut aktivitas galian yang diduga ilegal di wilayah Cibarusah, Desa Wibawa Mulya, sempat berhenti setelah ramai di media sosial pada Agustus 2026, tetapi kembali beroperasi pada awal September. Seorang warga berinisial AK mengaku mengalami intimidasi saat melintas di sekitar lokasi. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu memberikan klarifikasi serta memastikan legalitas kegiatan tersebut.

BEKASI, MEDIARJN.COM – Dugaan aktivitas galian ilegal di wilayah Cibarusah, Kabupaten Bekasi, kembali menuai sorotan. Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Bekasi mendesak pemerintah daerah dan aparat terkait menindaklanjuti persoalan tersebut setelah menerima aduan warga yang mengaku mengalami intimidasi saat melintas di sekitar lokasi galian.

Wakil Ketua DPC GMNI Kabupaten Bekasi, Yazid, menyampaikan persoalan itu kepada awak media pada 17 November 2026. Ia menyebut aktivitas galian di wilayah Desa Wibawa Mulya, Kecamatan Cibarusah, sempat ramai diperbincangkan di media sosial pada Agustus 2026 dan kemudian berhenti sementara. Namun, menurut informasi yang diterima GMNI, kegiatan tersebut kembali berlangsung sekitar awal September 2026.

GMNI juga menyampaikan pengakuan seorang warga berinisial AK. Warga tersebut mengaku mengalami kejadian pada 14 September 2026, ketika dua pria yang mengendarai sepeda motor mengejar dirinya dan seorang teman saat mereka melintas di sekitar area galian.

Menurut cerita AK yang disampaikan melalui Yazid, kedua pria tersebut diduga mencurigai mereka sedang merekam aktivitas galian menggunakan telepon genggam. AK mengaku saat itu sedang dibonceng temannya berinisial ED dan memainkan ponsel.

Warga Mengaku Dikejar Dua Pengendara Motor

AK menceritakan, dirinya dan ED melintasi jalur yang berada tidak jauh dari lokasi kegiatan galian. Saat berada di sekitar area tersebut, dua pria yang mengendarai sepeda motor disebut mengikuti mereka.

AK mengaku tidak mengetahui alasan kedua pria itu mengejar mereka. Namun, ia menduga tindakan tersebut berkaitan dengan kecurigaan bahwa dirinya dan temannya sedang merekam aktivitas galian.

Dalam keterangan yang disampaikan kepada GMNI, AK menyebut kedua pria itu mempertanyakan pengendara sepeda motor yang melintas di kawasan tersebut. Mereka diduga menganggap sejumlah pengendara sengaja melewati lokasi untuk merekam kegiatan galian yang sebelumnya ramai di media sosial.

Hingga bahan pemberitaan ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan langsung dari AK, ED, maupun dua pria yang disebut dalam pengakuan tersebut. Redaksi juga belum menerima informasi mengenai laporan resmi kepada kepolisian atau hasil pemeriksaan aparat atas dugaan intimidasi itu.

GMNI Soroti Dampak Aktivitas Galian terhadap Masyarakat

Yazid menyatakan, GMNI menerima pengaduan masyarakat terkait aktivitas galian yang dinilai mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kegiatan penggalian, tetapi juga kondisi jalan dan keselamatan masyarakat.

Dalam bahan keterangan yang disampaikan, aktivitas kendaraan pengangkut tanah disebut berpotensi meninggalkan kotoran dan material di jalan. Kondisi tersebut dapat mengganggu kenyamanan berkendara, terutama bagi pengguna sepeda motor.

GMNI menilai pemerintah perlu memeriksa legalitas kegiatan, termasuk perizinan, pengawasan operasional, serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan fasilitas umum.

Namun, status ilegal kegiatan tersebut belum dapat dipastikan hanya berdasarkan pernyataan GMNI. Pemeriksaan dokumen perizinan dan keterangan instansi berwenang diperlukan untuk memastikan apakah kegiatan tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.

GMNI Desak Bupati Bekasi dan Gubernur Jawa Barat Bertindak

Atas persoalan tersebut, Yazid mendesak Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar memberikan perhatian serius terhadap dugaan aktivitas galian di Cibarusah.

Yazid mengaitkan tuntutan tersebut dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menurutnya menegaskan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ia menilai pemerintah harus memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai hukum dan tidak merugikan kepentingan masyarakat.

“Artinya negara harus bersikap tegas menyikapi setiap oknum, baik individu maupun korporasi yang berani melangkahi amanat konstitusi kita, terlebih jika tujuannya hanya untuk keuntungan pribadi maupun kelompok swasta,” demikian penegasan Yazid dalam keterangan yang disampaikan.

Ia juga mengingatkan bahwa tidak boleh ada pihak yang bertindak di luar ketentuan hukum, terlebih jika aktivitasnya menimbulkan keresahan atau ketidaknyamanan masyarakat.

Legalitas Galian dan Dugaan Intimidasi Perlu Diperiksa

Dugaan aktivitas galian ilegal dan pengakuan warga mengenai intimidasi membutuhkan penanganan yang berbeda, tetapi saling berkaitan.

Pertama, pemerintah dan instansi berwenang perlu memastikan status perizinan serta pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan galian. Pemeriksaan juga perlu mencakup lokasi, jenis kegiatan, dokumen lingkungan, pengangkutan material, dan kepatuhan terhadap ketentuan operasional.

Kedua, dugaan intimidasi terhadap pengguna jalan perlu mendapat klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut. Jika warga merasa terancam, mereka dapat menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum agar peristiwa tersebut dapat diperiksa berdasarkan bukti dan keterangan para pihak.

Ketiga, pemerintah daerah perlu memastikan aktivitas kendaraan pengangkut material tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan. Pengawasan kebersihan jalan, pengendalian muatan, dan penanganan dampak kegiatan perlu menjadi bagian dari evaluasi.


(Red)

CibarusahDesa Wibawa MulyaGalian IlegalGMNI BekasiIntimidasi WargaKabupaten BekasiKeselamatan JalanLingkunganPengawasan PemerintahYazid GMNI