Tim
Kondisi proyek perbaikan jalan di Desa Lumban Rau Selatan, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba, yang menuai keluhan warga terkait mutu pengaspalan dan waktu pemasangan papan informasi. (Sumber: Doku. warga/redaksi Mediarjn.com)
Proyek jalan di Habinsaran senilai Rp199,4 juta menjadi sorotan warga. Berikut lima hal yang perlu diklarifikasi, mulai dari kualitas pengaspalan dan papan informasi hingga pengawasan pekerjaan. 5 Hal yang Dipertanyakan Warga soal Proyek Jalan Rp199,4 Juta di Habinsaran.
-
Proyek jalan di Lumban Rau Selatan menggunakan APBD Kabupaten Toba 2026 sebesar Rp199,4 juta.
Papan proyek mencantumkan CV HOT MARTUA NETWORK sebagai penyedia jasa.
Warga mengeluhkan kualitas pengaspalan yang dinilai kurang baik.
Waktu pemasangan papan informasi dipertanyakan karena disebut baru terpasang setelah pekerjaan selesai.
Dinas PUTR dan kontraktor diharapkan memberikan klarifikasi serta menjelaskan hasil pemeriksaan teknis.
Proyek perbaikan jalan senilai Rp199,4 juta di Desa Lumban Rau Selatan, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba, menuai keluhan warga terkait kualitas pengaspalan dan waktu pemasangan papan informasi. Dinas PUTR Kabupaten Toba dan CV HOT MARTUA NETWORK perlu memberikan klarifikasi, sementara mutu pekerjaan masih memerlukan verifikasi teknis.
Apa yang Perlu Diketahui?
Warga Lumban Rau Selatan mempertanyakan kualitas proyek jalan senilai Rp199,4 juta yang bersumber dari APBD Toba 2026. Mereka juga menyoroti papan informasi yang disebut baru dipasang setelah pekerjaan selesai. Dinas PUTR dan kontraktor diminta memberikan penjelasan agar mutu pekerjaan dan transparansi pelaksanaannya dapat dipastikan.
Editorial Note: Artikel ini telah melalui proses penyuntingan dan peninjauan oleh tim redaksi Mediarjn.com.
Warga Lumban Rau Selatan mengeluhkan hasil pengaspalan dan mempertanyakan pemasangan papan informasi yang disebut baru muncul setelah pekerjaan selesai. Kontraktor dan Dinas PUTR Kabupaten Toba diminta memberikan penjelasan.
TOBA, Mediarjn.com – Proyek perbaikan jalan di Desa Lumban Rau Selatan, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, menuai sorotan warga. Proyek yang menggunakan anggaran APBD Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp199.400.000 itu dipertanyakan karena masyarakat mengeluhkan kualitas pengaspalan dan waktu pemasangan papan informasi proyek.
Berdasarkan informasi yang tercantum pada papan proyek, kegiatan tersebut bernama Jalan di Desa Lumban Rau Selatan Kec. Habinsaran. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Toba tercantum sebagai instansi terkait, sedangkan CV HOT MARTUA NETWORK menjadi penyedia jasa pelaksana.
Papan informasi itu juga mencantumkan nomor kontrak atau surat perintah kerja (SPK) 12/SPK/PPK/BM/PUTR/2026.
Sejumlah warga menilai hasil pekerjaan jalan belum memenuhi harapan. Mereka menyoroti permukaan pengaspalan yang dinilai kurang baik dan menduga campuran materialnya didominasi pasir. Namun, dugaan mengenai komposisi material tersebut masih memerlukan pemeriksaan teknis untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi kontrak.
“Hasilnya sangat mengecewakan, kualitas pengaspalannya tampak asal jadi dan dominan campuran pasir. Pinggiran jalan dilubangi tanpa memikirkan sebab dan akibat. Yang makin aneh, kenapa plang proyek baru dipasang setelah pekerjaan selesai? Ini terkesan formalitas belaka untuk menutupi proses awal,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Papan Informasi Proyek Ikut Dipertanyakan
Selain mutu pengaspalan, warga mempertanyakan waktu pemasangan papan informasi proyek. Menurut keterangan warga, papan tersebut baru terpasang setelah pekerjaan jalan dinyatakan selesai.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi sejak awal pelaksanaan kegiatan, terutama terkait nilai anggaran, identitas pelaksana, ruang lingkup pekerjaan, dan jangka waktu pengerjaan.
Papan informasi proyek menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengetahui penggunaan anggaran publik dan ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan. Karena itu, waktu pemasangannya perlu diklarifikasi agar publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai proses pekerjaan.
Untuk memastikan persoalan tersebut, Dinas PUTR Kabupaten Toba perlu menjelaskan kapan pekerjaan dimulai, kapan papan informasi dipasang, serta bagaimana pengawasan berlangsung selama pelaksanaan proyek.
Anggaran Rp199,4 Juta Perlu Diikuti Pemeriksaan Mutu
Nilai proyek sebesar Rp199,4 juta membuat kualitas pekerjaan dan kesesuaiannya dengan kontrak menjadi perhatian penting. Infrastruktur jalan yang dibangun menggunakan APBD diharapkan memenuhi spesifikasi teknis, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan memiliki daya tahan sesuai perencanaan.
Keluhan warga mengenai kualitas pengaspalan perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan langsung oleh pihak teknis yang berwenang. Pemeriksaan dapat mencakup kesesuaian material, ketebalan lapisan, kondisi permukaan, metode pengerjaan, serta kesesuaian hasil pekerjaan dengan dokumen kontrak.
Apabila pemeriksaan menemukan kekurangan, instansi terkait perlu menjelaskan langkah koreksi yang akan ditempuh sesuai ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku.
Hingga informasi ini disusun, belum tersedia hasil pemeriksaan teknis independen yang dapat memastikan apakah pekerjaan tersebut memenuhi atau menyimpang dari spesifikasi. Oleh sebab itu, keluhan masyarakat perlu menjadi dasar untuk melakukan verifikasi, bukan langsung dianggap sebagai bukti adanya pelanggaran.
Dinas PUTR dan Kontraktor Perlu Memberikan Klarifikasi
Sorotan warga mendorong Dinas PUTR Kabupaten Toba dan pihak pelaksana, CV HOT MARTUA NETWORK, memberikan penjelasan mengenai mutu pengaspalan, tahapan pengerjaan, serta pemasangan papan informasi proyek.
Klarifikasi dari kedua pihak penting untuk menjelaskan apakah pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan kontrak, termasuk mekanisme pengawasan serta pemeriksaan hasil pekerjaan.
Mediarjn.com masih berupaya meminta konfirmasi kepada Dinas PUTR Kabupaten Toba dan CV HOT MARTUA NETWORK terkait keluhan warga tersebut. Tanggapan resmi para pihak akan menjadi bagian penting dalam melengkapi pemberitaan.
Di sisi lain, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai pembangunan yang menggunakan anggaran daerah. Pengawasan yang terbuka dan pemeriksaan teknis yang objektif diperlukan agar persoalan tidak berhenti pada keluhan, tetapi menghasilkan kejelasan mengenai mutu pekerjaan dan pertanggungjawaban pelaksanaannya.
(TIM)
Redaksi