Kejati Jabar dan Kodam III/Siliwangi Perkuat Sinergi Penegakan Hukum Lewat Perjanjian Kerja Sama

Kajati Jawa Barat dan Pangdam III/Siliwangi menandatangani perjanjian kerja sama penegakan hukum di Aula Kejati Jabar Bandung

Kolaborasi Kejaksaan dan TNI Diperkuat untuk Hadapi Dinamika Ancaman Hukum dan Keamanan di Jawa Barat

Bandung, – Mediarjn.com – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H. menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi, yang diwakili oleh Panglima Kodam III/Siliwangi Mayor Jenderal TNI Kosasih, S.E. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula R. Soeprapto Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kamis (18/12/2025).

Dihadiri Unsur Pimpinan TNI dan Kejaksaan se-Jawa Barat

Penandatanganan PKS ini turut dihadiri oleh Inspektur Kodam (Irdam) III/Siliwangi, Danrem 061/SK, Danrem 062/TN, Danrem 063/SGJ, para pejabat utama Kodam III/Siliwangi, serta para Dandim se-Jawa Barat.
Dari unsur Kejaksaan, hadir para Asisten Kejati Jabar, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Kejaksaan Negeri se-Jawa Barat, serta para Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Tindak Lanjut MoU Kejaksaan RI dan TNI

Perjanjian kerja sama ini merupakan implementasi konkret dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, yang mengatur kerja sama dalam pemanfaatan sumber daya dan peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum.

Melalui PKS ini, kedua institusi berkomitmen memperkuat koordinasi, dukungan operasional, serta peningkatan kapasitas kelembagaan guna menghadapi tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks.

Respons terhadap Dinamika Ancaman Hukum dan Keamanan

Dalam sambutannya, Kajati Jawa Barat menyampaikan apresiasi kepada Pangdam III/Siliwangi beserta jajaran atas terjalinnya hubungan kerja sama yang semakin terarah dan strategis. Ia menegaskan bahwa dinamika penegakan hukum saat ini berkembang sangat cepat, seiring munculnya berbagai bentuk Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT).

“Diperlukan langkah-langkah preventif yang cermat, terukur, dan responsif, dengan tetap berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Kajati.

Peran Strategis TNI dan Kejaksaan Jaga NKRI

Menurut Kajati, TNI dan Kejaksaan merupakan dua institusi negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). TNI berperan dalam penguatan pertahanan dan keamanan negara, sementara Kejaksaan menjalankan fungsi penegakan hukum dan penjaga supremasi keadilan.

Sinergi kedua institusi ini dinilai penting untuk menciptakan stabilitas nasional, khususnya dalam menjaga keamanan dan kepastian hukum di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Harapan Sinergi Berkelanjutan

Kajati Jawa Barat berharap, melalui perjanjian kerja sama ini, terbangun sinergi yang semakin solid antara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kodam III/Siliwangi, terutama dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum, pengamanan institusi, serta perlindungan kepentingan negara dan masyarakat.

Kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menghadapi tantangan hukum dan keamanan secara terpadu, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.

(Redaksi)