Jakarta Timur, – Mediarjn.com – Pengurus Feradi WPI DKI Jakarta Raya dan Jawa Barat dampingi orang tua murid dalam musyawarah bersama Guru SMK Era Pembangunan terkait polemik penahanan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jumat (17/10/2025).
Pertemuan tersebut diinisiasi untuk membahas kelanjutan persoalan yang dialami beberapa siswa SMK Era Pembangunan dan Alumni yang diduga KJP dan PIP mereka ditahan oleh pihak sekolah.
Dalam pantauan awak media, pertemuan tersebut berjalan dengan baik dan lancar serta menghasilkan kesepakatan bersama antara orangtua murid dengan pihak sekolah.
Adapun point-point kesepakatan kedua belah pihak antara lain :
1. Rapot
Pihak sekolah akan mengembalikan kartu KJP dan kartu PIP kepada siswa melalui mekanisme yang akan diatur ulang.
2. KJP
Kartu KJP yang semula dipegang oleh pihak sekolah akan dikembalikan ke siswa maupun alumni.
Pihak sekolah akan memeriksa kembali sesuai dengan hak siswa yang sudah terpakai.
3. Study Tour.
Kebijakan sekolah bagi siswa yang tidak mengikuti.
4. BPMS
Apabila pihak sekolah melakukan dan terbukti memalsukan tandatangan orang tua murid, maka pihak sekolah bersedia diproses ke jalur hukum.
5. Ijazah
Ijazah siswa akan diserahkan oleh Pihak Sekolah tanpa biaya apapun periode tahun lulus 2022 dan 2023.
Ditempat yang sama Harriani Bianca selaku Ketua DPD Feradi WPI mengatakan bahwa kehadiran Feradi WPI ke sekolah mendampingi orangtua murid bersama para alumni tidak lain hanya mencari keadilan.
“Kami hadir dan turut ke sekolah bersama orangtua murid hanya ingin memastikan murid-murid yang aktif maupun yang sudah lulus mendapatkan apa-apa saja yang menjadi haknya salah satunya persoalan KJP dan PIP,”tegas Bianca
Harriani Bianca juga turut mengapresiasi sikap dari kepala sekolah dan guru-guru yang terbuka dan mau memenuhi tuntutan para orangtua murid dan alumni sehingga pertemuan menghasilkan solusi terbaik.
Lebih lanjut dalam keterangannya Harriani Bianca selaku Ketua DPD Feradi WPI berharap kejadian yang menahan kartu KJP, kartu PIP maupun menahan Ijazah murid tidak terulang kembali di Jakarta , karena praktik-praktik seperti ini hanya membuat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah menjadi tidak baik.
“Kami berharap persoalan yang terjadi di SMK Era Pembangunan tidak terulang kembali di sekolah-sekolah lain, karena itu menimbulkan penilaian masyarakat terhadap dunia pendidikan jadi tercoreng, oleh sebab itu biarlah sekolah menjadi sarana belajar mengajar siswa bukan untuk jadi ladang bisnis beberapa oknum guru.” tutupnya
Adapun yang hadir dalam pertemuan musyawarah tersebut, Ketua Feradi WPI DKI Jakarta Harriani Bianca dan Ketua Feradi WPI Jawa Barat Adang Bahrowi Sudirman beserta Jajaran pengurus Feradi WPI, perwakilan orangtua murid dan siswa- siswi yang sudah lulus dari sekolah SMK Era Pembangunan Jakarta Timur.
Boy Hutasoit
RD AHMAD SYARIF