Memuat berita terbaru...  

Polres Metro Bekasi Tanam Jagung di Lahan 25 Hektar untuk Dukung Ketahanan Pangan Nasional • Media Rubrik Jurnal Nusantara - Inspiratif - Inovatif - Kompetitif"
Slider Banner HUT RI 80
   
quotes Jurnalistik Maulid Nabi 1447 2025 BANNER 0000 HUT KEJAKSAAN RI 80 BANNER 000      HUT Kejaksaan RI 80 banner 00HUT KEJARI 80 BANNER 01  HUT KEJARI 80 banner 02 HUT KEJARI 80 BANNER 03 HUT KEJARI 80 BANNER 04               HUT Kejaksaan RI 80 banner 05 HUT Kejaksaan RI 80 banner 06 HUT Kejaksaan RI 80 banner 07    

Kajati Jabar tandatangani pakta integritas PPS 2024-2025 di Bandung”

Entry dan Exit Meeting PPS di Kejati Jabar

Bandung, – Mediarjn.com Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menggelar Entry Meeting, Exit Meeting, dan Penandatanganan Pakta Integritas terkait Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) tahun anggaran 2024–2025. Kegiatan berlangsung di Aula R. Soeprapto, Lantai 8 Kejati Jabar, Bandung, Rabu (24/9/2025).

Acara dipimpin langsung oleh Kepala Kejati Jabar Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H., didampingi Asisten Intelijen Dr. Agustinus Herimulyanto, S.H., M.H.Li., bersama jajaran.

Hadirnya Pihak Terkait dan Instansi Strategis

Turut hadir pejabat struktural eselon III dan IV, Tim PPS Kejati Jabar, serta Inspektur pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Eman Sulaeman, S.H., M.H..
Selain itu, hadir pula:

  • Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane David Partonggo Oloan Marpaung, S.T., M.P.S.D.A.
  • Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Dicky Achmadsidik, S.T., M.T.
  • Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Dr. Indra Maha, S.T., M.T. beserta jajaran.

Pesan Utama Kajati: PPS untuk Cegah Korupsi

Dalam sambutannya, Kajati Jabar menegaskan bahwa PPS tidak dimaksudkan untuk menghapus tanggung jawab hukum, melainkan sebagai upaya pencegahan dini terhadap penyimpangan proyek pembangunan.

“PPS bertujuan meminimalisir potensi penyimpangan, mencegah praktik korupsi, serta memastikan proyek strategis berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,” ujar Katarina.

Penekanan pada Penegakan Hukum

Kajati juga mengingatkan, meski telah ada pakta integritas, penegakan hukum tetap akan dijalankan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

“Penandatanganan kerjasama bukan berarti bila ada masalah hukum tidak akan ditindak. Bila ada laporan pengaduan, kami akan menindaklanjuti secara profesional,” tegasnya.

Harapan untuk Pembangunan Jawa Barat

Melalui kegiatan ini, Kejati Jabar berharap sinergi PPS mampu mendorong pembangunan strategis di Jawa Barat agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan pembangunan di Jawa Barat berjalan sesuai tujuan, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Kajati.


(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *