Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia
Jakarta, Mediarjn.com Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan RI menyampaikan permohonan maaf sekaligus berkomitmen untuk melakukan evaluasi kebijakan setelah rumahnya dijarah massa, pada minggu (31/8) 2025).
“Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. InsyaAllah, kami akan terus memperbaiki,” tulisnya lewat akun instagram @smindrawati, Senin (1/9/2025).
Sri Mulyani menegaskan bahwa membangun Indonesia adalah perjuangan panjang yang tidak mudah, terjal bahkan berisiko, sebagaimana telah dialami para pendahulu bangsa. Ia menekankan, pentingnya politik sebagai perjuangan bersama, untuk tujuan mulia bangsa, yang dijalankan dengan etika dan moralitas.
Sebagai pejabat negara, lanjutnya, sumpah jabatan mengikat dirinya untuk menjalankan UUD 1945 dan undang-undang yang berlaku. Karena itu, setiap ketidakpuasan publik terhadap aturan atau dugaan penyimpangan harus ditempuh melalui jalur hukum yang tersedia, mulai dari pengadilan, Mahkamah Agung (MA), hingga uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Itulah sistem demokrasi yang beradab. Demokrasi yang harus kita jaga secara damai, bukan lewat anarki, intimidasi, atau kekerasan,” tegasnya
Dalam unggahannya di Instagram, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya menjalankan tugas negara dengan amanah, integritas, profesionalisme, serta menjauhi praktik korupsi. Menurutnya, tugas ini bukan hanya soal jabatan, melainkan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang menyangkut masa depan bangsa.
Ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang terus memberi kritik, masukan, hingga doa dan dukungan moral. Menurutnya, semua itu adalah bagian penting dari proses membangun bangsa.
Di akhir pernyataannya, Sri Mulyani mengajak publik untuk menjaga persatuan dan menghindari tindakan destruktif. “Mari membangun Indonesia bersama, tanpa merusak, membakar, menjarah, memfitnah, atau memecah belah. Semoga Allah SWT selalu melindungi Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai negeri ini,” tutupnya.
(BH)