Gono Saputro memotong pita peresmian kantor DPW IAW Jawa Barat di Kota Bekasi bersama Ketua DPW Muhammad Yasin dan tokoh masyarakat, Sabtu (28/6/2025)
Dengan Kolaborasi Antara Pendiri dan Pengurus, Indonesia Accountability Watch Fokus Tingkatkan Partisipasi Publik dan Pengawasan Hukum
Bekasi, – Mediarjn.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Jawa Barat dari organisasi Indonesia Accountability Watch (IAW) secara resmi membuka kantor barunya di Jalan Sejahtera, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan peresmian tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 28 Juni 2025, bertepatan dengan awal tahun baru Islam—momentum yang sarat makna dalam membangun tata kelola lembaga yang akuntabel dan pro-rakyat.
Peresmian Kantor DPW sebagai Simbol Dimulainya Gerakan
Peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita dan tumpeng oleh Gono Saputro, S.E., salah satu Dewan Pendiri DPP IAW, mewakili Ketua Umum H. Hasan Basri, S.H., M.H., yang berhalangan hadir karena mendampingi istrinya yang tengah dirawat. Acara berlangsung khidmat dan disaksikan oleh para tokoh masyarakat, jajaran pengurus IAW dari wilayah Jawa Barat, serta perwakilan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Kolaborasi Lintas Struktur dan Tokoh Daerah
Hadir dalam momen tersebut Ketua DPW IAW Jawa Barat, Muhammad Yasin, S.T., tokoh panitia lokal Abdullah Assegaf, serta para anggota aktif IAW. Simbolisasi penguatan struktur organisasi juga dilakukan melalui penyerahan ID card dan surat tugas kepada pengurus yang hadir. Kolaborasi ini menunjukkan keseriusan organisasi dalam memperkuat sistem pengawasan berbasis masyarakat sipil.
Diresmikan: Jawaban Atas Tuntutan Transparansi dan Penguatan Kelembagaan
Dalam sambutannya, Abdullah Assegaf menyampaikan rasa syukur atas kehadiran seluruh tamu dan menegaskan bahwa kantor DPW ini hadir bukan hanya sebagai tempat administratif, namun juga sebagai pusat koordinasi gerakan pemberdayaan masyarakat dan pengawasan birokrasi.
“Semoga kita bisa terus solid, bekerja sesuai porsi dan tugas masing-masing dalam mengawal program-program IAW secara kolektif,” ujarnya.
Senada, Muhammad Yasin menambahkan bahwa pembukaan kantor ini bertepatan dengan awal tahun baru Islam, sebagai simbol awal perjuangan membangun integritas publik di wilayah Jawa Barat.
Dimulai dari Simbol hingga Penguatan Struktur Wilayah
Selain pemotongan pita, dilakukan pula seremonial internal untuk membagikan mandat struktural bagi anggota DPW. Dalam arahannya, Yasin mendorong percepatan pembentukan pengurus tingkat DPD di kota/kabupaten se-Jawa Barat, agar IAW dapat menjangkau lebih banyak isu lokal secara responsif.
“Saya mengajak seluruh pengurus untuk aktif menggali informasi dari masyarakat, lalu menindaklanjutinya dengan pendekatan konstitusional sesuai tema IAW: Mengawal Birokrasi, Perangi Korupsi,” tegasnya.
Visi dan Misi IAW: Mendorong Partisipasi, Menjaga Lingkungan, dan Menyatukan Bangsa
Gono Saputro sebagai pendiri DPP IAW menjelaskan bahwa IAW hadir dengan visi meningkatkan keberdayaan masyarakat, melestarikan lingkungan hidup, serta memperkuat persatuan bangsa. Adapun misinya meliputi penyaluran aspirasi publik dan pengawasan terhadap praktik birokrasi yang menyimpang.
Dengan Dasar Hukum: Legalitas dan Tugas IAW Menurut Undang-Undang
Gono menegaskan bahwa IAW berlandaskan pada berbagai regulasi nasional, antara lain:
- UU No. 31 Tahun 1999 dan PP No. 43 Tahun 2018 tentang pemberantasan korupsi,
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan
- UU No. 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.
“IAW merupakan lembaga resmi dan independen yang dijamin oleh undang-undang. Kami mengajak para pejabat dan masyarakat untuk bekerja sama menyampaikan informasi demi Indonesia yang lebih bersih dan transparan,” tutup Gono.
Momentum Awal yang Menandai Gerakan Kolektif Anti-Korupsi di Jawa Barat
Dengan diresmikannya kantor DPW IAW Jawa Barat, organisasi ini menegaskan perannya dalam memperkuat peran serta publik dalam pengawasan hukum dan birokrasi. Peresmian ini bukan sekadar simbolik, melainkan langkah awal membangun gerakan sosial-institusional yang berbasis integritas, partisipasi aktif, dan kekuatan hukum.
(Red)
Frans Simaremare 
Redaksi Mediarjn