Prof Dr Sutan Nasomal memberikan pernyataan via telepon dari Markas Kompii Jakarta soal kenaikan gaji hakim
Jakarta, – Mediarjn.com – Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengumumkan kenaikan gaji bagi para hakim dengan persentase tertinggi mencapai 280%, khususnya untuk golongan paling junior. Kenaikan ini menjadi yang terbesar dalam sejarah Indonesia dan dinilai sebagai langkah konkret untuk memperkuat sistem peradilan nasional.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden RI Jenderal Haji Prabowo Subianto dalam acara Pengukuhan 1.451 Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang digelar pada Kamis, 12 Juni 2025, di Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa kebijakan ini dapat dilakukan karena pemerintah berhasil menghemat anggaran dari berbagai sektor strategis negara.
Mengapa Gaji Hakim Dinaikkan
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa ratusan triliun dana rakyat berhasil diselamatkan melalui efisiensi birokrasi dan pengawasan anggaran. Maka dari itu, pemerintah merasa perlu meningkatkan kesejahteraan para hakim agar mereka dapat menjalankan fungsinya dengan profesional, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
“Para hakim adalah pelayan keadilan rakyat. Kenaikan gaji ini bukan hadiah, melainkan tanggung jawab. Mereka harus berdiri di pihak rakyat, tanpa pandang bulu,” tegas Presiden Prabowo.
Apa Kata Prof Dr Sutan Nasomal
Menanggapi kebijakan tersebut, Prof Dr KH Sutan Nasomal SH, MH, seorang pakar hukum internasional dan ekonomi, memberikan apresiasi sekaligus masukan tambahan. Ia menilai bahwa kenaikan gaji adalah langkah awal yang baik, namun belum cukup untuk menjamin integritas lembaga peradilan secara menyeluruh.
Menurutnya, banyak hakim di daerah masih hidup sederhana, bahkan harus mengontrak rumah petakan. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah juga segera membangun rumah dinas bagi hakim di seluruh Indonesia.
“Kalau gaji dinaikkan tanpa dibarengi pemenuhan kebutuhan dasar seperti perumahan, beban hidup hakim tetap tinggi. Ini bisa membuka celah penyimpangan,” ujar Sutan dalam pernyataan via sambungan telepon, Jumat (13/6/2025), kepada para pemimpin redaksi media nasional di Markas Kompii, Cijantung, Jakarta.
Rumah Dinas Diperlukan
Prof Sutan menekankan bahwa pembangunan perumahan untuk hakim harus menyentuh semua tingkatan pengadilan:
- Pengadilan Tinggi di Provinsi
- Pengadilan Negeri di Kota dan Kabupaten
- Pengadilan Agama
- Pengadilan Tata Usaha Negara dan Niaga
Menurutnya, langkah tersebut akan memperkuat fungsi pengawasan internal dan mencegah praktik jual beli perkara yang sering kali terjadi akibat tekanan ekonomi pada aparat penegak hukum.
Bagaimana Harapan Itu Bisa Terwujud
Menurut Prof Sutan, realisasi pembangunan rumah dinas bagi hakim dapat segera dimulai dalam tiga tahun masa awal pemerintahan Presiden Prabowo, dengan dukungan APBN dan skema pembiayaan khusus melalui kerja sama lintas kementerian.
Siapa Saja yang Terdampak
Kebijakan ini tidak hanya akan menyasar para hakim, tetapi juga membuka peluang serupa bagi jaksa dan aparatur penegak hukum lainnya, yang saat ini juga mengharapkan kenaikan gaji dan jaminan kesejahteraan.
“Kesejahteraan itu bukan hanya soal uang. Tapi tentang rasa aman dan harga diri. Pemerintah harus menjawabnya dengan langkah nyata, bukan hanya janji,” imbuh Prof Sutan yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Oposisi Merdeka dan Jenderal Kompii (Komite Mantan Preman Indonesia Istighfar).
Kenaikan gaji hakim menjadi tonggak penting dalam reformasi peradilan. Namun, seperti yang disuarakan oleh Prof Sutan Nasomal, reformasi struktural dan peningkatan kesejahteraan non-upah seperti rumah dinas menjadi agenda lanjutan yang tak kalah penting.
Dengan keberanian politik Presiden Prabowo dan dukungan masyarakat, harapan besar agar hakim bisa menjalankan fungsinya secara maksimal, profesional, dan bersih bukan lagi sekadar impian.
Narasumber:
Prof Dr KH Sutan Nasomal SH, MH
- Pakar Hukum Internasional & Ekonomi
- Presiden Partai Oposisi Merdeka
- Jenderal Kompii & Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus
Redaksi Mediarjn 
Boy Three Immanuel Hutasoit