Mahasiswa Demo PT BBWM Kabupaten Bekasi: Menuntut Transparansi dan Akuntabilitas

Bekasi, – Mediarjn.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam *Koalisi Aliansi Rakyat Bekasi (KOAR)* menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor *PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM)* pada Jumat, *7 Maret 2025.* Mereka menuntut transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bekasi tersebut, yang dinilai tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PT BBWM dan Harapan yang Tidak Terealisasi

Koordinator aksi, Dian Arba, menegaskan bahwa keberadaan BUMD seharusnya menjadi pilar ekonomi daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, menurutnya, PT BBWM yang didirikan sejak tahun 2002 justru tidak menunjukkan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Bekasi.

“Hadirnya BUMD tentu diharapkan mampu menjadi penopang ekonomi daerah. Namun, faktanya PT BBWM justru tidak membawa dampak apa pun bagi masyarakat Kabupaten Bekasi, padahal anggaran pembentukannya berasal dari APBD yang cukup besar,” ujar Dian.

Lebih lanjut, mahasiswa yang akrab disapa Jangkis mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan berbagai dugaan penyimpangan dalam pengelolaan BBWM. Hal ini diperkuat oleh Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun 2017-2019, yang menunjukkan adanya potensi kerugian negara akibat pengelolaan yang tidak transparan.

Tuntutan Mahasiswa terhadap PT BBWM

Dalam aksinya, mahasiswa KOAR menyampaikan lima tuntutan utama terkait transparansi dan pertanggungjawaban PT BBWM:

1.  *Mendesak transparansi laporan keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan Kilang LPG.*
2.  *Mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam biaya operasional dan pengelolaan Kilang LPG pada tahun 2016-2018.*
3.  *Memeriksa pengeluaran biaya pegawai yang diduga tidak efisien dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.*
4.  *Menuntut penyajian laporan laba-rugi dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih transparan, karena diduga tidak sesuai ketentuan dan berpotensi terjadi indikasi korupsi.*
5.  *Mendesak Direktur Utama PT BBWM untuk segera memberhentikan direksi sebelumnya, karena dinilai gagal menjalankan tugas dan fungsinya.*

*Kritik terhadap Pengelolaan BBWM**

Mahasiswa menilai bahwa keberadaan PT BBWM yang mengelola sumber daya alam Kabupaten Bekasi tidak sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. Mereka mempertanyakan ke mana hasil pengelolaan kekayaan alam tersebut, jika tidak berdampak pada peningkatan ekonomi daerah?

“Lantas, untuk apa kita mempercayakan kekayaan bumi Kabupaten Bekasi kepada PT BBWM jika tidak ada manfaat yang nyata?” tegas Jangkis.

Minimnya Respons dari Pihak PT BBWM

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga berupaya meminta klarifikasi langsung dari pihak PT BBWM. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari manajemen perusahaan. Sikap ini semakin memperkuat dugaan mahasiswa bahwa terdapat ketidakterbukaan dalam tata kelola keuangan BUMD tersebut.

Aksi unjuk rasa ini menjadi sorotan publik, terutama di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dalam pengelolaan BUMD. Mahasiswa berjanji akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak PT BBWM serta pemerintah daerah.

“Kami tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Kabupaten Bekasi butuh kepemimpinan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat, bukan kepentingan segelintir elite,” pungkas Dian Arba.

(Red)