Browsing tag
“Kami ingin mendengar masukan dari berbagai elemen masyarakat. Aspirasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan warga Desa Sumber Jaya.” Fajar Shodick
“Kami mendukung perbaikan jalan ini, namun masyarakat juga berhak mengetahui siapa pelaksananya, dari mana sumber anggarannya, dan berapa lama pekerjaan berlangsung,” Parulian Hutahaean, Ketua Umum KP3D.
“Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai status proyek, kewenangan, serta pihak yang bertanggung jawab atas penanganan longsor, sehingga seluruh proses yang menggunakan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.” KP3D.
“Masyarakat berhak mengetahui penyebab longsor dan progres penyelesaiannya secara terbuka agar kepercayaan terhadap pembangunan daerah tetap terjaga.” Ketua Umum KP3D.
Warga berhak mendapatkan keadilan dan transparansi, terutama dalam setiap proses pembangunan yang berdampak langsung pada lingkungan mereka.
Transparansi dalam pengelolaan dana desa bukan hanya kewajiban administratif, tetapi fondasi utama kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.
“BPD harus memiliki integritas dan keberanian agar mampu mengawasi pemerintahan desa dan mencegah penyalahgunaan dana desa.” Bung RD 75
“Penerapan sistem E-Voting dalam Pilkades Serentak 2026 merupakan langkah maju untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi kecurangan dalam demokrasi desa.” Bung RD 75, Ketua Umum KP3D
“Hibah tidak mungkin cair tanpa tanda tangan pejabat. Publik menunggu penyidik menelusuri pihak-pihak di level birokrasi.” Rully, Ketua Umum KP3D
“Kami tidak mencari sensasi. Ini demi keadilan dan tegaknya pemerintahan desa yang bersih. Kepala desa harus tunduk pada hukum, bukan sewenang-wenang dengan kekuasaan.” PSF Parulian Hutahaean, Ketua Umum KP3D.