Kejaksaan Negeri Toba melalui Seksi Intelijen memberikan penerangan hukum kepada kepala sekolah dan bendahara SMA/SMK se-Kabupaten Toba dalam program Jaksa Sahabat Pendidik di Aula SMK Negeri 1 Balige, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini menekankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS serta pencegahan tindak pidana korupsi. (Sumber: Kejaksaan Negeri Toba.)
Lima pesan penting Kejari Toba kepada kepala sekolah dan bendahara SMA/SMK, mulai dari kepatuhan aturan Dana BOS, transparansi anggaran, hingga pencegahan tindak pidana korupsi. Berikut 5 Hal Penting yang Diingatkan Kejari Toba kepada Pengelola Dana BOS.
Kejari Toba mengingatkan pentingnya transparansi pengelolaan Dana BOS.
Kepala sekolah dan bendahara diminta memahami aturan penggunaan anggaran.
Pengelolaan keuangan sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan.
Kejaksaan mengedepankan pencegahan korupsi melalui edukasi hukum.
Program Jaksa Sahabat Pendidik mendorong tata kelola pendidikan berintegritas.
Kejaksaan Negeri Toba melalui Seksi Intelijen memberikan penerangan hukum kepada kepala sekolah dan bendahara SMA/SMK se-Kabupaten Toba dalam program Jaksa Sahabat Pendidik. Kegiatan tersebut menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap aturan Dana BOS, serta pencegahan tindak pidana korupsi melalui edukasi hukum.
Apa yang Perlu Diketahui?
Kejari Toba mengingatkan kepala sekolah dan bendahara SMA/SMK agar mengelola Dana BOS secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai aturan. Melalui program Jaksa Sahabat Pendidik, Kejaksaan mengedepankan edukasi hukum sebagai langkah preventif untuk mencegah kesalahan administrasi dan potensi penyimpangan anggaran pendidikan.
Editorial Note: Artikel ini telah melalui proses penyuntingan dan peninjauan oleh tim redaksi Mediarjn.com.
Galery Foto: Kejari Toba memberikan penerangan hukum pengelolaan Dana BOS kepada kepala sekolah dan bendahara SMA SMK.
Melalui program Jaksa Sahabat Pendidik, Kejaksaan Negeri Toba memberikan penerangan hukum kepada kepala sekolah dan bendahara SMA/SMK se-Kabupaten Toba. Pengelola pendidikan diminta memahami aturan Dana BOS, mencegah penyimpangan, dan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran.
BALIGE, mediarjn.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Toba mengingatkan kepala sekolah dan bendahara SMA/SMK se-Kabupaten Toba agar mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringatan tersebut disampaikan melalui kegiatan Penerangan Hukum yang diselenggarakan Seksi Intelijen Kejari Toba di Aula SMK Negeri 1 Balige, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari program Jaksa Sahabat Pendidik, sebuah upaya preventif untuk meningkatkan pemahaman hukum sekaligus mencegah potensi persoalan dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Toba, Tommy Eko Pradityo, S.H., menegaskan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan membutuhkan integritas, profesionalitas, dan kehati-hatian. Setiap penggunaan dana harus memiliki dasar yang jelas, sesuai peruntukan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum.
Program Jaksa Sahabat Pendidik tersebut merupakan gagasan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, S.H., M.H., yang mendorong peningkatan kesadaran hukum bagi para penyelenggara pendidikan.
Dana BOS Jadi Perhatian, Pengelola Sekolah Diminta Pahami Aturan
Dalam kegiatan tersebut, Kejari Toba memberikan pemahaman mengenai sejumlah aspek penting pengelolaan keuangan sekolah. Materinya mencakup tata cara pengelolaan Dana BOS, penggunaan anggaran sesuai peruntukan, pencegahan tindak pidana korupsi, serta keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pendidikan.
Kejaksaan juga menekankan pentingnya pemahaman hukum sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.
Setiap tahapan pengelolaan Dana BOS harus berjalan sesuai aturan agar anggaran pendidikan benar-benar mendukung kebutuhan sekolah dan kepentingan peserta didik.
Pemahaman tersebut dinilai penting untuk meminimalkan kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang bertanggung jawab.
Dengan demikian, kepala sekolah dan bendahara tidak cukup hanya memahami aspek teknis penggunaan anggaran. Mereka juga perlu mengetahui ketentuan hukum yang mengatur kewenangan, prosedur, serta kewajiban pertanggungjawaban keuangan satuan pendidikan.
Kejaksaan Utamakan Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan
Kasi Intelijen Kejari Toba, Tommy Eko Pradityo, menjelaskan bahwa program Jaksa Sahabat Pendidik bertujuan membangun kesadaran hukum di lingkungan pendidikan.
Menurutnya, kepala sekolah dan bendahara perlu memahami aturan sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran. Langkah tersebut penting agar penyelenggara pendidikan tidak terjebak dalam persoalan hukum akibat ketidaktahuan, kelalaian, ataupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Ia juga mengingatkan agar pengelola sekolah tidak ragu berkonsultasi mengenai aspek hukum ketika menghadapi persoalan dalam pelaksanaan tugas.
“Melalui kegiatan penerangan hukum ini, kami berharap para Kepala Sekolah dan Bendahara dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas, profesionalitas, serta kehati-hatian. Perlu dipahami bahwa penggunaan anggaran pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun secara hukum,” ujar Tommy Eko Pradityo.
Ia menambahkan, Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penindakan, tetapi juga mengedepankan pencegahan melalui edukasi dan penerangan hukum.
“Kehadiran Kejaksaan bukan hanya dalam hal penindakan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan melalui edukasi dan penerangan hukum agar para penyelenggara pendidikan dapat bekerja dengan tenang, benar, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” lanjutnya.
Transparansi Anggaran Menjadi Ukuran Tata Kelola Pendidikan
Kegiatan penerangan hukum tersebut juga menyoroti pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran sekolah.
Prinsip transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya memastikan anggaran pendidikan memberikan manfaat sesuai kebutuhan satuan pendidikan.
Dalam konteks tersebut, kepala sekolah dan bendahara memegang peran penting untuk memastikan setiap penggunaan anggaran memiliki perencanaan, bukti administrasi, serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa sesuai ketentuan.
Pengelolaan Dana BOS yang baik harus dapat menjawab tiga hal mendasar: untuk apa anggaran digunakan, apakah penggunaannya sesuai aturan, dan apakah manfaatnya benar-benar dirasakan oleh satuan pendidikan.
Karena itu, edukasi hukum di lingkungan sekolah diharapkan tidak berhenti pada pemahaman materi saat kegiatan berlangsung. Pengetahuan tersebut perlu diterapkan dalam praktik pengelolaan keuangan sekolah sehari-hari.
Kejari Toba Dorong Pendidikan Bersih dan Berintegritas
Kejari Toba menegaskan bahwa penerangan hukum merupakan salah satu langkah strategis dalam mencegah tindak pidana korupsi melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat.
Melalui program tersebut, Kejaksaan ingin memperkuat hubungan kerja sama dengan penyelenggara pendidikan dalam membangun lingkungan sekolah yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap pembangunan daerah melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Namun, keberhasilan upaya pencegahan tersebut pada akhirnya membutuhkan konsistensi seluruh pihak. Kepala sekolah, bendahara, dan pemangku kepentingan pendidikan harus menerapkan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, serta pertanggungjawaban dalam setiap penggunaan anggaran.
Dengan pengawasan internal yang baik dan pemahaman hukum yang memadai, anggaran pendidikan diharapkan dapat dikelola secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Kejari Toba pun menyatakan komitmennya untuk terus hadir memberikan edukasi dan penerangan hukum guna mendukung tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pesan yang ditekankan dalam kegiatan tersebut sederhana, tetapi memiliki arti penting bagi seluruh penyelenggara pendidikan: Kenali Hukum, Jauhi Hukuman.
(Red)