Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyampaikan arahan kepada kepala desa terpilih dalam pelantikan kepala desa hasil Pilkades 2026 di Plaza Pemkab Bekasi. Sumber: Diskominfostandi Kabupaten Bekasi.
3 Agenda Besar Bupati Bekasi untuk Pemerataan Pembangunan Desa. Berikut Tiga agenda utama Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, mulai dari pemerataan pembangunan desa, pelayanan langsung ke kecamatan, hingga penguatan peran kepala desa.
Bupati Bekasi merencanakan tiga titik pembangunan prioritas di setiap desa.
Pemkab Bekasi akan membahas pemerataan pembangunan bersama DPRD.
Pelayanan keliling kecamatan direncanakan mulai Januari 2027.
Program mencakup KTP, KK, PBB, UMKM, dan informasi lowongan kerja.
Sebanyak 154 kepala desa diminta mengayomi seluruh masyarakat tanpa membedakan pilihan politik.
Tiga titik pembangunan: Bupati Bekasi ingin setiap desa memiliki tiga titik pembangunan berdasarkan skala prioritas. Tiga sektor utama: Infrastruktur, kesehatan, dan perizinan menjadi perhatian Pemkab Bekasi. Pelayanan keliling: Pemkab merencanakan pelayanan langsung ke kecamatan setiap Rabu mulai Januari 2027. 154 kepala desa: Diminta aktif mengawal pembangunan dan memberikan pelayanan tanpa diskriminasi politik. Pengawalan realisasi: Rencana pembangunan perlu dibahas bersama DPRD dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
Apa yang Perlu Diketahui?
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja merencanakan tiga titik pembangunan prioritas di setiap desa untuk mendorong pemerataan pembangunan. Pemkab Bekasi juga menyiapkan pelayanan keliling kecamatan mulai Januari 2027, meliputi administrasi kependudukan, PBB, UMKM, dan informasi pekerjaan. Sebanyak 154 kepala desa diminta mengawal program tersebut serta memberikan pelayanan tanpa membedakan pilihan politik masyarakat.
Editorial Note: Artikel ini telah melalui proses penyuntingan dan peninjauan oleh tim redaksi Mediarjn.com.
Galery Foto: Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja saat pelantikan 154 kepala desa terpilih tahun 2026.
Asep Surya Atmaja juga merencanakan pelayanan keliling ke setiap kecamatan mulai Januari 2027. Sebanyak 154 kepala desa diminta aktif mengawal pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Cikarang Pusat, Mediarjn.com – Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mendorong pemerataan pembangunan melalui rencana penetapan tiga titik pembangunan prioritas di setiap desa. Pemerintah Kabupaten Bekasi akan membahas rencana tersebut bersama DPRD agar kebutuhan masyarakat di seluruh desa mendapat perhatian dalam penyusunan program pembangunan daerah.
Asep menyampaikan rencana itu setelah melantik dan mengambil sumpah jabatan kepala desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tahun 2026 untuk masa bakti 2026–2034 di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (4/11/2026).
Selain pemerataan pembangunan, Asep menyiapkan program pelayanan langsung ke setiap kecamatan mulai Januari 2027. Program tersebut akan menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pendampingan UMKM, hingga informasi lowongan pekerjaan.
Bupati Bekasi Soroti Pemerataan Pembangunan Desa
Asep menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi memprioritaskan tiga bidang pembangunan, yakni infrastruktur, kesehatan, dan perizinan. Ia meminta kepala desa menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan ketiga sektor tersebut.
Menurut Asep, pemerintah perlu memperhatikan desa-desa yang selama ini rutin mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tetapi belum memperoleh pembangunan sesuai kebutuhan warganya.
Karena itu, ia ingin setiap desa mengusulkan tiga titik pembangunan yang benar-benar mendesak berdasarkan skala prioritas.
“Saya ingin setiap desa mempunyai tiga titik pembangunan yang memang mendesak, dengan skala prioritas. Saya tidak mau ada desa yang setiap tahun ikut Musrenbang, tetapi tidak pernah mendapatkan pembangunan,” ujar Asep.
Ia menegaskan, rencana tersebut membutuhkan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Bekasi. Melalui kolaborasi eksekutif dan legislatif, pemerintah berharap dapat menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kemampuan anggaran serta kebutuhan pembangunan setiap desa.
Januari 2027, Bupati Siapkan Pelayanan Keliling Kecamatan
Selain mendorong pembangunan infrastruktur, Asep ingin mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Ia merencanakan kunjungan langsung ke setiap kecamatan mulai Januari 2027 dengan jadwal setiap Rabu.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah akan menghadirkan sejumlah pelayanan dasar, antara lain:
-
Administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP dan Kartu Keluarga (KK).
-
Pelayanan pembayaran PBB untuk memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan.
-
Pendampingan UMKM bagi pelaku usaha lokal.
-
Informasi lowongan pekerjaan secara daring untuk memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja.
Asep mengatakan, pemerintah tidak cukup hanya menunggu masyarakat datang ke kantor pelayanan. Sebaliknya, pemerintah perlu mendatangi warga agar mereka lebih mudah mengakses layanan yang dibutuhkan.
“Saya ingin datang langsung ke masyarakat, bukan hanya menunggu mereka datang,” jelasnya.
Dalam program tersebut, Asep juga ingin menghadirkan perusahaan atau tenant dari kawasan industri untuk memberikan informasi kesempatan kerja kepada masyarakat di kecamatan yang dikunjungi.
Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses informasi pekerjaan, terutama bagi warga yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi rekrutmen perusahaan.
154 Kepala Desa Diminta Kawal Program Pemerintah
Asep berharap 154 kepala desa yang baru dilantik mengambil peran aktif dalam menyukseskan agenda pembangunan dan pelayanan publik.
Ia meminta para kepala desa menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah, menyampaikan kebutuhan masyarakat, serta mengoordinasikan program pembangunan berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.
Asep juga mengingatkan para kepala desa agar tidak membedakan pelayanan berdasarkan pilihan politik masyarakat saat Pilkades.
Menurutnya, kepala desa terpilih harus mengayomi seluruh warga, termasuk masyarakat yang sebelumnya mendukung calon lain.
“Semua adalah masyarakat saya. Saya berharap kepala desa yang terpilih juga memiliki empati kepada teman-teman kita yang belum terpilih, karena mereka juga akan menjadi bagian dari kita semua,” katanya.
Pesan tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan desa tidak berhenti pada kemenangan dalam kontestasi politik, tetapi harus berlanjut melalui pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat.
Kebijakan Pro-Rakyat Jadi Ukuran Kepemimpinan
Asep menegaskan bahwa kepala desa harus menjaga amanah, memiliki empati, dan membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Ia mengingatkan bahwa jabatan kepala desa merupakan tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemimpin itu ibadahnya adalah kebijakan. Karena itu, kita tekankan kebijakan yang diambil harus pro-rakyat,” tandasnya.
Rencana tiga titik pembangunan prioritas per desa dan pelayanan keliling kecamatan kini menjadi agenda yang perlu dikawal bersama. Realisasinya akan bergantung pada koordinasi pemerintah desa, Pemkab Bekasi, DPRD, serta kesiapan anggaran dan perangkat pelayanan.
Masyarakat tentu menantikan agar rencana tersebut tidak berhenti sebagai wacana, tetapi benar-benar hadir dalam bentuk pembangunan yang merata dan pelayanan publik yang mudah dijangkau.
(Red)