Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja meninjau pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Babelan, Selasa (3/11/2026). Pemkab Bekasi menargetkan penanganan sekitar 100 kilometer jalan rusak pada 2027. (Sumber: Diskominfokasandi Kabupaten Bekasi)
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menargetkan penanganan 100 kilometer jalan rusak pada 2027. Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Bekasi meminta pemetaan kondisi jalan, mengevaluasi fasilitas publik, serta mempercepat pembangunan dan normalisasi sungai. Berikut 5 Langkah Pemkab Bekasi Mengejar Target Penanganan 100 Km Jalan Rusak.
Pemkab Bekasi menargetkan penanganan sekitar 100 kilometer jalan rusak pada 2027.
Kabupaten Bekasi memiliki total panjang jalan sekitar 1.077 kilometer.
Pemerintah daerah masih mencatat sekitar 196 kilometer jalan sebagai pekerjaan rumah.
Progres fisik pembangunan jalan 2026 mencapai 32 persen, sedangkan realisasi keuangan sekitar 9 persen.
Pemkab Bekasi juga memprioritaskan normalisasi Sungai CBL dan Sungai Cikarang.
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menargetkan penanganan sekitar 100 kilometer jalan rusak pada 2027. Dari total panjang jalan sekitar 1.077 kilometer, Pemkab Bekasi masih memiliki pekerjaan rumah sepanjang 196 kilometer. Pada 2026, pembangunan jalan mencapai 32,5 kilometer dengan progres fisik sekitar 32 persen dan realisasi keuangan sekitar 9 persen saat peninjauan.
Apa yang Perlu Diketahui?
Pemkab Bekasi menargetkan penanganan 100 kilometer jalan rusak pada 2027. Bupati Asep Surya Atmaja meminta Dinas SDABMBK dan camat memetakan kondisi jalan berdasarkan tingkat kerusakan. Pada 2026, pembangunan jalan mencapai 32,5 kilometer dengan progres fisik 32 persen dan realisasi keuangan 9 persen. Pemkab juga memprioritaskan normalisasi Sungai CBL dan Sungai Cikarang.
Editorial Note: Artikel ini telah melalui proses penyuntingan dan peninjauan oleh tim redaksi Mediarjn.com.
Galery Foto: Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja bersama Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Bina Kontruksi, Meninjau pembangunan jalan dan jembatan serta drainase di wilayah Kecamatan Babelan. (Sumber: Dok. Endar Bachtiar/Diskominfosantik.)
Bupati Asep Surya Atmaja meminta SDABMBK dan para camat memetakan kondisi jalan. Pemkab Bekasi juga mengevaluasi bangunan sekolah dan puskesmas.
bekasi, Mediarjn.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi menargetkan penanganan sekitar 100 kilometer jalan rusak pada 2027. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, memasang target tersebut untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur dan memperbaiki konektivitas antarwilayah.
Asep menyampaikan target itu saat meninjau pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Selasa (3/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi, Henry Lincoln, serta jajaran kecamatan.
Asep menjelaskan, Kabupaten Bekasi memiliki total panjang jalan sekitar 1.077 kilometer. Dari jumlah tersebut, pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah penanganan jalan sepanjang kurang lebih 196 kilometer.
Sementara itu, pada tahun anggaran 2026, Pemkab Bekasi mengerjakan pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 32,5 kilometer. Pemerintah daerah kemudian menargetkan penanganan sekitar 100 kilometer pada 2027 agar kondisi jalan semakin baik menjelang 2028.
“Dari total panjang jalan 1.077 kilometer, masih ada sekitar 196 kilometer yang menjadi pekerjaan rumah kita. Tahun ini kita kerjakan 32,5 kilometer, sehingga pada 2027 kita menargetkan penanganan sekitar 100 kilometer. Mudah-mudahan target ini bisa tercapai, sehingga pada 2028 seluruh jalan di Kabupaten Bekasi sudah tertata dengan baik,” ujar Asep.
Bupati Minta Kondisi Jalan Dipetakan Berdasarkan Tingkat Kerusakan
Dalam peninjauan di Kecamatan Babelan, Asep melihat langsung salah satu ruas jalan di Desa Muara Bakti. Ruas tersebut memiliki panjang hampir tiga kilometer dengan konstruksi beton setebal sekitar 25 sentimeter.
Asep juga meminta Dinas SDABMBK bersama para camat mendata kondisi jalan di setiap wilayah. Ia menginstruksikan jajaran terkait mengelompokkan jalan berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari kategori rusak berat, rusak sedang hingga rusak ringan.
Menurut Asep, pendataan menyeluruh akan membantu pemerintah menentukan skala prioritas pembangunan berdasarkan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat.
“Saya minta dinas terkait bersama camat melihat langsung kondisi jalan di wilayah masing-masing. Mana yang rusak berat, sedang maupun ringan harus dipetakan, sehingga kita punya gambaran yang jelas untuk menentukan prioritas pembangunan,” tegasnya.
Ia menilai kondisi jalan yang baik berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, aktivitas perekonomian, serta kelancaran konektivitas antarwilayah.
Selain jalan, Asep meminta jajarannya mengevaluasi kondisi bangunan sekolah dan puskesmas. Pemerintah daerah akan memasukkan hasil pendataan kerusakan fasilitas pelayanan publik tersebut ke dalam pemetaan kebutuhan pembangunan Kabupaten Bekasi.
Progres Fisik Jalan 32 Persen, Realisasi Keuangan 9 Persen
Kepala Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi, Henry Lincoln, menjelaskan bahwa peninjauan lapangan tersebut merupakan tindak lanjut rapat pimpinan. Pemerintah daerah ingin memastikan pekerjaan infrastruktur berjalan sesuai perencanaan.
Dalam kunjungan di Kecamatan Babelan, jajaran SDABMBK meninjau sejumlah lokasi pembangunan jalan dan drainase. Henry menyebut beberapa titik yang menjadi perhatian, antara lain ruas Buni Bakti, Ujung Jaya, serta pembangunan drainase di kawasan Pangkalan dan Pulo Timaha.
“Peninjauan ini merupakan tindak lanjut arahan pimpinan. Kami ingin memastikan pekerjaan yang dilaksanakan dinas benar-benar berjalan di lapangan. Hari ini ada tiga titik yang ditinjau, yaitu ruas Buni Bakti, Ujung Jaya, serta pembangunan drainase di wilayah Pangkalan dan satu titik lainnya di kawasan Pulo Timaha,” jelas Henry.
Henry mengungkapkan, pembangunan jalan yang ditangani SDABMBK pada tahun anggaran 2026 mencapai 32,5 kilometer. Hingga peninjauan berlangsung, progres fisik pekerjaan tercatat sekitar 32 persen, sedangkan realisasi keuangan masih sekitar 9 persen.
Ia menjelaskan, perbedaan capaian tersebut berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Tahun ini, pemerintah daerah tidak memberikan uang muka maupun pembayaran termin. Penyedia jasa baru dapat menerima pembayaran setelah memenuhi persyaratan teknis pekerjaan.
Untuk pekerjaan beton, proses pembayaran juga menunggu hasil pengujian laboratorium selama 28 hari.
“Memang penyerapan keuangan kita masih tertinggal karena tahun ini tidak ada uang muka maupun pembayaran termin. Namun, sejumlah pekerjaan fisik sudah selesai dan sebagian lainnya tinggal menunggu hasil pengujian laboratorium. Kami tetap optimistis realisasi penyerapan anggaran bisa mencapai di atas 90 persen pada akhir tahun,” ungkapnya.
Normalisasi Sungai CBL dan Cikarang Jadi Prioritas
Selain pembangunan jalan, SDABMBK juga menangani normalisasi sungai untuk mendukung pengelolaan aliran air di Kabupaten Bekasi.
Henry menyebut progres fisik normalisasi sungai telah melampaui 60 persen. Pemerintah daerah memprioritaskan penanganan Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL) dan Sungai Cikarang.
Menurut Henry, keberadaan bangunan liar masih menjadi salah satu kendala pelaksanaan normalisasi. Karena itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk membahas penanganan bangunan yang menghambat pekerjaan.
“Normalisasi sudah berjalan cukup besar, progres fisiknya di atas 60 persen. Kendala utama memang masih adanya bangunan liar. Kami sudah berkoordinasi dengan Satpol PP agar penanganannya bisa segera dilaksanakan, sehingga pekerjaan normalisasi dapat berjalan lebih efektif dan hasilnya lebih tertata,” terang Henry.
Target 2027 Menjadi Ujian Percepatan Infrastruktur Bekasi
Target penanganan 100 kilometer jalan rusak pada 2027 menjadi pekerjaan besar bagi Pemkab Bekasi. Pasalnya, pemerintah daerah masih mencatat sekitar 196 kilometer jalan sebagai pekerjaan rumah, sementara capaian pembangunan jalan tahun 2026 mencapai 32,5 kilometer.
Selain mengejar target panjang jalan, pemerintah daerah juga perlu memastikan kualitas konstruksi, ketepatan waktu pelaksanaan, dan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis.
Masyarakat juga membutuhkan informasi yang terbuka mengenai ruas jalan yang menjadi prioritas, jadwal pengerjaan, sumber anggaran, serta perkembangan realisasi fisik dan keuangan.
Mediarjn.com memandang pemetaan kerusakan dan pengawasan pekerjaan sebagai bagian penting dari akuntabilitas pembangunan. Target pembangunan tidak cukup hanya diukur dari panjang jalan yang ditangani, tetapi juga dari kualitas hasil pekerjaan dan manfaatnya bagi masyarakat.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Pemkab Bekasi, Dinas SDABMBK, pelaksana pekerjaan, serta pihak terkait lainnya apabila terdapat informasi tambahan mengenai target, progres, maupun pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut.
(Red)