Bupati Bekasi Bidik 3 Titik Pembangunan per Desa, 154 Kades Diminta Bergerak

Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyampaikan arahan dalam pelantikan kepala desa terpilih hasil Pilkades 2026 di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat. (Sumber: Diskominfostandi Kabupaten Bekasi.)

Galery Foto: Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja saat memberikan arahan kepada kepala desa terpilih tahun 2026.

---

Asep Surya Atmaja juga menyiapkan pelayanan keliling ke setiap kecamatan mulai Januari 2027. Pemerintah daerah akan membahas pemerataan pembangunan bersama DPRD Kabupaten Bekasi.

Cikarang Pusat, Mediarjn.com – Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mendorong pemerataan pembangunan dengan mengupayakan tiga titik pembangunan prioritas di setiap desa. Ia meminta 154 kepala desa yang baru dilantik berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memastikan kebutuhan masyarakat masuk dalam agenda pembangunan daerah.

Asep menyampaikan rencana tersebut setelah menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2026 Masa Bakti 2026–2034 di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (4/11/2026).

Selain pembangunan infrastruktur, Asep merencanakan program pelayanan langsung ke setiap kecamatan mulai Januari 2027. Program yang dijadwalkan berlangsung setiap Rabu itu akan menghadirkan layanan administrasi kependudukan, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pendampingan UMKM, hingga informasi lowongan pekerjaan.

Bupati Bekasi Soroti Desa yang Belum Mendapat Pemerataan Pembangunan

Asep menjelaskan, Pemkab Bekasi memprioritaskan tiga sektor utama, yakni infrastruktur, kesehatan, dan perizinan. Ia meminta pemerintah desa menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah tersebut.

Menurut Asep, pemerintah perlu memberikan perhatian kepada desa yang setiap tahun mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tetapi belum memperoleh pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Karena itu, ia ingin setiap desa memiliki tiga titik pembangunan yang benar-benar mendesak dan memenuhi skala prioritas.

“Saya ingin setiap desa mempunyai tiga titik pembangunan yang memang mendesak, dengan skala prioritas. Saya tidak mau ada desa yang setiap tahun ikut Musrenbang, tetapi tidak pernah mendapatkan pembangunan,” ungkap Asep.

Ia mengatakan akan membahas rencana tersebut bersama DPRD Kabupaten Bekasi. Sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif diperlukan untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat, kebutuhan pembangunan desa, serta kemampuan anggaran daerah.

Dengan pembahasan tersebut, Pemkab Bekasi berharap penyusunan program pembangunan tidak hanya berorientasi pada usulan, tetapi juga mempertimbangkan pemerataan kebutuhan antardesa.

Januari 2027, Bupati Bekasi Rencanakan Pelayanan Keliling Kecamatan

Asep tidak hanya menyoroti pembangunan fisik. Ia juga ingin masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik yang lebih dekat melalui program kunjungan langsung ke setiap kecamatan mulai Januari 2027.

Ia merencanakan kegiatan tersebut berlangsung setiap Rabu dengan menghadirkan sejumlah pelayanan dasar, meliputi:

1. Administrasi kependudukan, seperti pelayanan KTP dan Kartu Keluarga (KK).

2. Pelayanan PBB, untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan perpajakan daerah.

3. Pelayanan UMKM, untuk mendukung kebutuhan pelaku usaha lokal.

4. Informasi lowongan pekerjaan daring, guna memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja.

Asep mengatakan pemerintah harus aktif mendatangi masyarakat, bukan hanya menunggu warga datang ke kantor pemerintahan.

“Nanti setiap kecamatan akan ada pelayanan dasar untuk masyarakat desa. Ada pelayanan KTP, KK, PBB, UMKM, dan juga informasi lowongan kerja online. Saya ingin datang langsung ke masyarakat, bukan hanya menunggu mereka datang,” jelasnya.

Ia juga berencana melibatkan perusahaan atau tenant dari kawasan industri untuk memberikan informasi kesempatan kerja kepada masyarakat di kecamatan yang menjadi lokasi kunjungan.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap masyarakat memperoleh akses informasi rekrutmen perusahaan secara lebih mudah, termasuk warga yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap informasi pekerjaan.

154 Kepala Desa Diminta Tidak Membedakan Warga karena Pilihan Politik

Dalam kesempatan itu, Asep meminta 154 kepala desa yang baru dilantik mengambil peran aktif dalam menjalankan agenda pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Ia mengharapkan para kepala desa mampu menyampaikan kebutuhan warga, membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, serta mengoordinasikan program pembangunan sesuai kondisi wilayah masing-masing.

Asep juga mengingatkan bahwa kepala desa harus mengayomi seluruh masyarakat tanpa membedakan pilihan politik saat Pilkades.

Menurutnya, kemenangan dalam kontestasi politik desa tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi pelayanan kepada warga yang sebelumnya mendukung calon lain.

“Semua adalah masyarakat saya. Saya berharap kepala desa yang terpilih juga memiliki empati kepada teman-teman kita yang belum terpilih, karena mereka juga akan menjadi bagian dari kita semua,” katanya.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kepala desa memiliki tanggung jawab terhadap seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok pendukung yang mengantarkannya meraih kemenangan.

Bupati Bekasi Tekankan Kebijakan Harus Berpihak kepada Rakyat

Asep menegaskan bahwa kepemimpinan tidak cukup diwujudkan melalui jabatan dan kewenangan. Seorang pemimpin harus menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Ia meminta seluruh kepala desa menjaga amanah, mengembangkan empati, serta membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah.

“Pemimpin itu ibadahnya adalah kebijakan. Karena itu, kita tekankan kebijakan yang diambil harus pro-rakyat,” tandasnya.

Rencana tiga titik pembangunan prioritas per desa dan pelayanan keliling kecamatan kini menjadi agenda yang perlu dikawal bersama.

Masyarakat menantikan realisasi komitmen tersebut melalui pembangunan yang merata, pelayanan yang mudah dijangkau, serta kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan warga.

---

(Red)