Wakil Jaksa Agung Prof. Dr. Asep Nana Mulyana menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka Lustrum XV dan 75 Tahun Fakultas Hukum Universitas Andalas di Convention Hall Kampus Limau Manis, Padang, Jumat (25/9/2026). (Sumber: Dok. Kejaksaan Agung RI)
Orasi Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana di FH Unand mengangkat transformasi penegakan hukum, perubahan paradigma peradilan pidana, dan tantangan membangun kepercayaan publik. Berikut 5 Sorotan Orasi Asep Nana Mulyana di Lustrum XV FH Unand.
-
Asep Nana Mulyana menyampaikan orasi ilmiah di FH Unand.
Transformasi penegakan hukum menjadi tema utama.
Perubahan paradigma peradilan pidana turut dibahas.
Akademisi dan Kejaksaan bertukar gagasan mengenai hukum nasional.
FH Unand memperingati 75 tahun perjalanan pendidikan hukum.
Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana menyampaikan orasi ilmiah mengenai transformasi penegakan hukum Indonesia dalam rangkaian Lustrum XV dan 75 Tahun Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Apa yang Perlu Diketahui?
Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana membahas transformasi penegakan hukum dan perubahan paradigma sistem peradilan pidana saat menghadiri Lustrum XV dan 75 Tahun FH Unand di Padang.
Editorial Note: Artikel ini telah melalui proses penyuntingan dan peninjauan oleh tim redaksi Mediarjn.com.
Wakil Jaksa Agung menyampaikan orasi ilmiah dalam peringatan Lustrum XV dan 75 tahun Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Padang, Mediarjn.com Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum. menyampaikan orasi ilmiah mengenai transformasi penegakan hukum Indonesia dalam rangkaian peringatan Lustrum XV dan 75 Tahun Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand), Jumat (25/9/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Convention Hall Kampus Limau Manis, Universitas Andalas. FH Unand menghadirkan Wakil Jaksa Agung sebagai orator ilmiah dalam agenda akademik yang mempertemukan unsur penegak hukum dan sivitas akademika.
Dalam orasinya, Asep mengangkat tema “Transformasi Penegakan Hukum Indonesia: Tantangan Mewujudkan Keadilan, Kepastian Hukum dan Kepercayaan Publik di Era Baru Sistem Peradilan Pidana.”
Tema tersebut menyoroti perubahan paradigma penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam menghadapi perkembangan sistem peradilan pidana dan tuntutan masyarakat terhadap keadilan, kepastian hukum, serta kepercayaan publik.
Universitas Andalas mencatat, Asep juga membahas arah pembangunan hukum nasional yang berkaitan dengan UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045. Menurut materi yang disampaikan dalam orasi, penguatan supremasi hukum menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju Visi Indonesia Emas.
Ia turut memaparkan pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan yang berorientasi pada ukuran kuantitatif menuju pendekatan yang lebih substantif. Beberapa konsep yang dibahas antara lain law enforcement approach, corruption impact assessment, deferred prosecution agreement, serta non-conviction based asset forfeiture.
Agenda tersebut turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dedie Tri Hariyadi, S.H., M.H. bersama jajaran Kejati Sumbar. Pimpinan Universitas Andalas, Dekan FH Unand, serta sivitas akademika juga mengikuti rangkaian kegiatan tersebut.
Pertemuan antara jajaran Kejaksaan dan akademisi itu membuka ruang pertukaran gagasan mengenai perkembangan hukum nasional. Forum akademik tersebut sekaligus mempertemukan perspektif praktis penegakan hukum dengan kajian dan pengembangan ilmu hukum di perguruan tinggi.
Bagi FH Unand, agenda tersebut menjadi bagian dari momentum 75 tahun perjalanan fakultas sejak 1951 hingga 2026. Universitas Andalas menyebut perjalanan tersebut sebagai bagian dari dedikasi FH Unand dalam pendidikan dan pengembangan ilmu hukum di Indonesia.
Peringatan Lustrum XV tidak hanya menjadi ruang refleksi atas perjalanan institusi, tetapi juga mendorong lahirnya gagasan baru untuk menjawab perubahan dan tantangan hukum Indonesia.
Dengan mempertemukan akademisi dan praktisi hukum, momentum 75 tahun FH Unand menjadi ruang untuk membicarakan arah penegakan hukum yang tidak hanya mengejar kepastian, tetapi juga mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, perdamaian, serta kepercayaan publik.
(Red)