Browsing monthly archive
Jika sejak awal ditemukan banyak kendala teknis, maka evaluasi harus dilakukan secara terbuka agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan tetap terjaga.” Hisar Pardomuan, Ketua RJN Bekasi Raya
“Predikat Top Regional Leader menjadi bukti bahwa kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu menggerakkan seluruh potensi daerah, membangun sinergi dengan berbagai pihak, serta menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.” Junaedi, Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
“Perjuangan reformasi tidak selalu harus dilakukan melalui jabatan politik. Pendidikan adalah jalan strategis untuk membangun generasi yang kritis, berintegritas, dan mampu menghadapi tantangan masa depan.” Dr. Appe Hamonangan Hutauruk, S.H., M.H.
“Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh sedikitnya dua alat bukti yang cukup dan melakukan pendalaman perkara secara profesional serta akuntabel.”
“Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Namun keterbukaan informasi yang akuntabel tetap diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, objektif, dan tidak terjebak pada asumsi maupun spekulasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.” Hisar Pardomuan, Ketua RJN Bekasi Raya.
“Keberhasilan penegakan hukum tidak lagi hanya diukur dari berkas perkara atau aset yang disita, tetapi dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan.” Febrie Adriansyah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
“Kasus-kasus yang tertunda harus segera diberikan kepastian hukum sebagai bukti kehadiran negara dalam melindungi masyarakat.” Kuntadi, Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI.
Petugas Kejaksaan Agung melakukan penyitaan aset berupa tanah dan bangunan milik terpidana kasus korupsi tata…
“Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 10 saksi, dua ahli, serta mengumpulkan alat bukti yang cukup dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.”
“Majelis hakim tingkat banding menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan membebankan uang pengganti hingga Rp13,4 triliun.” Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 17/PID.SUS-TPK/2026/PT DKI.