Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Pdi Perjuangan Dapil Kabupaten Bekasi Christin Novalia Simanjuntak SH Mkn. Aksi walk out PDI Jabar dari ruang Sidang Paripurna DPRD Jawa Barat pada Jumat, 16 Mei 2025. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur yang dinilai tidak mencerminkan semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif.
Bandung, – Mediarjn.com – Ketegangan antara dua unsur utama pemerintahan daerah di Jawa Barat mencuat ke permukaan. Pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang digelar Jumat, 16 Mei 2025, Fraksi PDI Perjuangan secara kolektif melakukan aksi walk out, walk out Fraksi PDI-P Jabar sebagai bentuk protes atas pernyataan Gubernur yang dinilai merendahkan fungsi legislatif.
Yang Terjadi
Insiden ini terjadi dalam momentum pembahasan sejumlah agenda penting, di antaranya pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Sidang juga mengagendakan penyampaian pendapat gubernur terhadap dua Raperda prakarsa, yaitu revisi atas Perda No. 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Raperda Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Namun, dinamika sidang berubah drastis ketika 17 anggota Fraksi PDI-P Perjuangan meninggalkan ruang sidang secara serempak. Aksi ini merupakan reaksi langsung terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), yang dianggap menyudutkan dan mendiskreditkan lembaga legislatif.
Siapa Terlibat
Konflik ini melibatkan Gubernur Jawa Barat selaku kepala daerah (eksekutif) dan DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai representasi rakyat (legislatif). Fraksi PDI-P menjadi pihak yang paling vokal dalam merespons dinamika tersebut, dengan menyatakan sikap tegas terhadap gaya komunikasi politik yang dinilai tidak etis dan tidak konstruktif.
Aksi Terjadi
Aksi walk out, Fraksi Pdi Jabar terjadi saat Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat berlangsung di Gedung DPRD, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung. Kejadian ini berlangsung pada Jumat, 16 Mei 2025, dan menjadi sorotan media serta masyarakat luas karena dinilai mencerminkan ketegangan yang belum sepenuhnya diselesaikan secara dialogis.
Aksi Dilakukan
Christin Novalia Simanjuntak, anggota Komisi V DPRD dari Fraksi PDIP, menegaskan bahwa keputusan walk out diambil sebagai bentuk pembelaan terhadap marwah lembaga legislatif yang merasa dilecehkan oleh pernyataan Gubernur.
“Kami seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan, sebanyak 17 orang, memilih walk out dari paripurna hari ini. Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk menjaga kehormatan DPRD Jawa Barat,” ujar Christin kepada awak media.
Ia menambahkan bahwa pernyataan Gubernur seharusnya tidak disampaikan dalam forum kedinasan yang mestinya menjunjung tinggi etika komunikasi antar lembaga negara. Terlebih, ketidakhadiran Gubernur dalam sidang paripurna menambah ketegangan dan dinilai tidak menghormati forum legislatif sebagai mitra pemerintahan daerah.
Respons Selanjutnya
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memberikan pernyataan resmi terkait aksi walk out Fraksi PDIP. Meski demikian, sidang tetap dilanjutkan oleh pimpinan DPRD dengan kehadiran fraksi lainnya. Situasi ini memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat sipil, akademisi, hingga tokoh agama yang menyerukan pentingnya rekonsiliasi dan dialog terbuka.
Dampak Implikasi
Ketegangan antara lembaga eksekutif dan legislatif berpotensi mengganggu stabilitas politik daerah serta memperlambat proses legislasi dan pengambilan keputusan strategis. Jika tidak segera ditangani secara elegan dan komunikatif, konflik ini bisa berdampak pada efektivitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.
Keharmonisan hubungan kelembagaan merupakan fondasi dari tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif. Karena itu, semua pihak diharapkan mampu menahan diri, mengedepankan etika komunikasi, serta membuka ruang dialog untuk kembali menyatukan langkah demi kepentingan masyarakat Jawa Barat.
Frans Simaremare