Browsing tag
“Persetujuan Raperda ini bukan sekadar menutup tahapan administrasi pengelolaan keuangan daerah, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.”
“Kami mendukung perbaikan jalan ini, namun masyarakat juga berhak mengetahui siapa pelaksananya, dari mana sumber anggarannya, dan berapa lama pekerjaan berlangsung,” Parulian Hutahaean, Ketua Umum KP3D.
“Kami menghormati keputusan BPK RI. Opini ini merupakan konsekuensi dari situasi hukum yang sedang kami hadapi. Prioritas kami adalah melakukan reformasi birokrasi, mengembalikan kepercayaan publik, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.” Plt Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja.
Masyarakat harus lebih waspada dan tidak mudah percaya terhadap akun media sosial yang meminta uang tanpa verifikasi kebenarannya.
Pembangunan Jembatan Garuda menjadi langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.
Raperda Perlindungan Guru menjadi langkah strategis dalam memastikan kepastian hukum dan penghormatan terhadap peran penting tenaga pendidik di daerah.
“Penunjukan Pelaksana Tugas Bupati Bekasi dilakukan untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.”