Browsing category
Pengadaan teknologi dalam pendidikan harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek besar yang berujung pada pemborosan dan kerugian negara.
Putusan banding ini menegaskan bahwa negara memiliki legitimasi kuat dalam menertibkan kawasan hutan demi kepastian hukum dan keberlanjutan lingkungan.
Penegakan hukum di sektor sumber daya alam harus mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Perempuan yang berdaya adalah kunci kemajuan hukum dan peradaban bangsa menuju Indonesia Emas 2045.”