Pemeriksaan setempat sengketa tanah antara ahli waris Uji Bin Otong dan pihak Lippo di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kamis (19/11/2026). Pemeriksaan bertujuan mencocokkan kondisi fisik lahan dengan dokumen pertanahan. (Sumber: Dok kegiatan.)
01 Sorotan Mediarjn Inti persoalan dan ringkasan berita +
Sengketa Lahan 3,6 Hektare di Cibatu, Hasil Ukur BPN Jadi Sorotan
PN Cikarang menggelar pemeriksaan setempat atas sengketa tanah antara ahli waris Uji Bin Otong dan pihak Lippo di Desa Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kamis (19/11/2026).
Kuasa hukum ahli waris, Bambang Pratama, menyebut sekitar 2,8 hektare diperiksa dari objek sengketa yang diklaim seluas sekitar 3,6 hektare.
Pihak ahli waris menyoroti hasil pengukuran BPN yang menurut kuasa hukum belum diserahkan langsung di lokasi, serta meminta pencatatan titik koordinat dan batas tanah secara terbuka.
Hujan membuat pemeriksaan belum tuntas. Persoalan kepemilikan, riwayat peralihan hak, dan klaim tumpang tindih SHGB masih harus dibuktikan di persidangan.
02 Garis Waktu Peristiwa Kronologi sengketa dan pemeriksaan setempat +
-
2017
Menurut kuasa hukum ahli waris, pernah dilakukan pengukuran bersama BPN dan tersedia gambar ukur sebagai salah satu acuan posisi bidang tanah.
-
Bertahun-tahun terakhir
Sengketa tanah antara ahli waris Uji Bin Otong dan pihak Lippo berlangsung. Tanggal awal sengketa tidak disebutkan dalam bahan pemberitaan.
-
Sebelum 19 November 2026
Majelis hakim PN Cikarang menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan tergugat dalam perkara Nomor 71/Pdt.G/2026/PN Cikarang.
-
19 November 2026
PN Cikarang menggelar pemeriksaan setempat di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.
-
19 November 2026
BPN melakukan pengukuran. Menurut kuasa hukum ahli waris, hasil pengukuran belum diserahkan langsung di lokasi.
-
19 November 2026
Hujan membatasi pemeriksaan. Satu dari dua lokasi yang direncanakan belum dapat diperiksa.
-
Agenda berikutnya
Pemeriksaan lokasi yang tersisa dijadwalkan berlanjut. Tanggal pelaksanaannya belum tercantum dalam bahan.
03 Fakta 5W+1H Enam unsur dasar pemberitaan +
Pemeriksaan setempat dalam sengketa tanah antara ahli waris Uji Bin Otong dan pihak Lippo.
Ahli waris Uji Bin Otong, kuasa hukum Bambang Pratama, pihak Lippo, BPN, pemerintah desa, dan majelis hakim PN Cikarang.
Kamis, 19 November 2026.
Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, tidak jauh dari kawasan Distrik 1 Meikarta.
Untuk mencocokkan kondisi fisik objek sengketa dengan dokumen girik, gambar ukur, peta pertanahan, dan bidang yang diklaim tercakup dalam SHGB.
Para pihak mengikuti pemeriksaan lokasi dan BPN melakukan pengukuran. Pemeriksaan belum tuntas karena hujan, sementara kuasa hukum ahli waris mempersoalkan mekanisme penyampaian hasil ukur.
04 Pahami Peristiwa Konteks dan persoalan yang perlu diawasi +
Mengapa pemeriksaan setempat penting?
Pemeriksaan setempat membantu majelis hakim melihat kondisi objek perkara secara langsung dan mencocokkannya dengan dokumen yang diajukan para pihak.
- Kesesuaian girik: Dokumen girik yang diajukan ahli waris perlu diuji bersama riwayat tanah dan data pertanahan terkait.
- Gambar ukur: Gambar ukur yang menurut kuasa hukum dibuat bersama BPN pada 2017 perlu dibandingkan dengan hasil pengukuran terbaru.
- Batas bidang: Keberadaan patok dan pagar yang dipersoalkan ahli waris perlu dicocokkan dengan data pengukuran.
- Riwayat SHGB: Dasar peralihan hak dan dokumen penerbitan sertifikat perlu diuji dalam proses pembuktian.
- Transparansi pengukuran: Pencatatan titik koordinat dan berita acara yang jelas dapat membantu mencegah perbedaan data antarpihak.
- Perbedaan luas: Objek sengketa disebut sekitar 3,6 hektare, sedangkan kuasa hukum menyebut sekitar 2,8 hektare diperiksa dalam agenda tersebut.
Hal yang masih harus dibuktikan
Klaim tumpang tindih SHGB, keabsahan dokumen, serta riwayat peralihan hak belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum yang telah diputus. Seluruhnya masih memerlukan pembuktian dalam persidangan.
Catatan: keterangan mengenai klaim kepemilikan dan mekanisme pengukuran bersumber dari kuasa hukum ahli waris. Penentuan hak atas tanah tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan alat bukti dan proses hukum.
05 Sumber dan Catatan Redaksi Rujukan informasi dan hak jawab +
Sumber utama
- Keterangan Bambang Pratama, S.H., selaku kuasa hukum ahli waris Uji Bin Otong.
- Informasi pemeriksaan setempat PN Cikarang pada Kamis, 19 November 2026.
- Keterangan mengenai dokumen girik, gambar ukur 2017, dan klaim tumpang tindih SHGB sebagaimana disampaikan kuasa hukum ahli waris.
- Informasi perkara perdata Nomor 71/Pdt.G/2026/PN Cikarang sebagaimana tercantum dalam bahan pemberitaan.
Catatan redaksi
Angka 3,6 hektare merupakan luas objek sengketa yang disebut dalam bahan. Sementara itu, sekitar 2,8 hektare merupakan luas yang menurut kuasa hukum ahli waris diperiksa dalam agenda pemeriksaan setempat tersebut.
Pernyataan mengenai tumpang tindih SHGB, hilangnya patok, dan riwayat transaksi merupakan klaim pihak ahli waris yang masih memerlukan pembuktian.
Keterangan bahwa pihak Lippo tidak menyampaikan bantahan di lokasi bersumber dari kuasa hukum ahli waris, bukan pernyataan resmi pihak Lippo.
Redaksi belum memperoleh tanggapan substantif dari pihak Lippo maupun BPN mengenai tudingan ahli waris terkait dasar peralihan hak, penerbitan SHGB, dan mekanisme penyampaian hasil pengukuran.
Mediarjn.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi ahli waris, pihak Lippo, BPN, pemerintah desa, dan seluruh pihak terkait.
Asas praduga tak bersalah dan prinsip keberimbangan tetap dijunjung. Berita ini tidak menyimpulkan siapa pemilik sah tanah. Penentuan hak kepemilikan mengikuti pembuktian dan putusan pengadilan.
Galery Foto: Pemeriksaan setempat sengketa tanah ahli waris Uji Bin Otong dan Lippo di Desa Cibatu Cikarang Selatan.
Pemeriksaan setempat perkara Nomor 71/Pdt.G/2026/PN Cikarang belum tuntas akibat hujan. Kuasa hukum ahli waris meminta hasil pengukuran, titik koordinat, dan batas bidang tanah dicatat secara terbuka agar tidak memicu persoalan baru.
CIKARANG SELATAN, MEDIARJN.COM – Sengketa tanah seluas sekitar 3,6 hektare di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Cikarang. Dalam pemeriksaan setempat pada Kamis (19/11/2026), kuasa hukum ahli waris Uji Bin Otong menyoroti mekanisme pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN), terutama terkait keterbukaan hasil ukur dan pencatatan titik koordinat objek sengketa.
Pemeriksaan setempat atau descente tersebut bertujuan mencocokkan kondisi fisik tanah dengan dokumen dan peta pertanahan yang menjadi bagian dari pembuktian perkara perdata Nomor 71/Pdt.G/2026/PN Cikarang. Lokasi tanah berada tidak jauh dari kawasan Distrik 1 Meikarta.
Kuasa hukum ahli waris, Bambang Pratama, S.H., menyebut pemeriksaan lapangan mencakup sekitar 2,8 hektare yang terbagi dalam dua bidang girik. Menurut dia, bidang tersebut bersinggungan dengan sejumlah bidang tanah yang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama pihak Lippo.
“Jadi hari ini kami melaksanakan sidang lokasi sebagai lanjutan perkara melawan Lippo di PN Cikarang. Lokasinya di Cibatu, Cikarang Selatan, tidak jauh dari Distrik 1 Meikarta. Yang kami periksa sekitar 2,8 hektare yang terbagi dalam dua bidang girik dan bersinggungan dengan SHGB milik Lippo,” kata Bambang.
Pemeriksaan itu melibatkan para pihak, termasuk ahli waris dan kuasa hukumnya, pihak Lippo, pemerintah desa, serta BPN. Dalam kegiatan tersebut, petugas BPN melakukan pengukuran untuk mencocokkan posisi tanah dengan peta pertanahan.
Namun, menurut Bambang, pihak ahli waris belum menerima hasil pengukuran secara langsung di lokasi. Ia menyebut BPN menyampaikan bahwa hasil tersebut akan diberikan dalam persidangan.
Hasil pengukuran dan transparansi data menjadi sorotan
Bambang mempersoalkan mekanisme penyampaian hasil ukur tersebut. Menurutnya, para pihak perlu mengetahui titik-titik pengukuran agar dapat mencocokkan hasilnya dengan dokumen kepemilikan dan kondisi fisik tanah.
“Kami tadi keberatan karena hasil ukurannya tidak langsung kami dapatkan. Informasinya dari BPN akan diberikan ketika persidangan. Bagi kami, ini penting karena pemeriksaan setempat seharusnya bisa diketahui para pihak secara terbuka,” ujarnya.
Ia mengusulkan agar BPN mencatat koordinat setiap titik patok menggunakan perangkat pengukuran. Setelah itu, para pihak yang hadir, termasuk majelis hakim, penggugat, dan tergugat, dapat mengetahui serta mencocokkan hasilnya.
Bambang menilai pencatatan bersama diperlukan untuk mencegah perbedaan data setelah pemeriksaan lapangan selesai. Ia juga mempertanyakan belum diterimanya berita acara pemeriksaan atau dokumen hasil pengukuran di lokasi.
Menurut dia, pemeriksaan setempat semestinya menghasilkan catatan yang jelas mengenai titik koordinat dan kondisi objek perkara. Dengan begitu, setiap pihak memiliki acuan yang sama ketika melanjutkan pembuktian di persidangan.
Hujan membuat pemeriksaan belum tuntas
Pemeriksaan lapangan pada Kamis tersebut juga terkendala cuaca. Bambang mengatakan majelis dan para pihak baru dapat meninjau satu lokasi dari dua lokasi yang direncanakan.
“Karena situasi hujan, tadi pemeriksaan belum bisa dilakukan seluruhnya. Jadi masih ada satu lokasi yang akan dilanjutkan pada sidang berikutnya,” katanya.
Dengan demikian, pemeriksaan setempat belum mencakup seluruh lokasi yang menjadi objek sengketa. Agenda lanjutan akan menentukan pencocokan terhadap bidang tanah yang belum sempat diperiksa.
Ahli waris pertanyakan patok dan batas bidang tanah
Selain hasil pengukuran, pihak ahli waris juga menyoroti kondisi patok yang sebelumnya mereka pasang di lahan tersebut. Bambang mengatakan sejumlah patok dan bagian pagar yang pernah dibuat sudah hilang atau dirubuhkan.
Kondisi itu, menurutnya, menimbulkan kekhawatiran mengenai kejelasan batas fisik tanah yang mereka klaim.
“Memang sebelumnya kami sempat membuat pagar dan patok di dalam tanah. Tetapi sekarang sudah banyak yang dirubuhkan. Kami khawatir jangan-jangan patok atau batasnya sudah bergeser,” ujar Bambang.
Untuk mencocokkan posisi lahan, pihak ahli waris mengacu pada dokumen girik serta gambar ukur yang menurut Bambang pernah dibuat melalui pengukuran bersama BPN pada 2017.
Ia mengatakan dokumen tersebut menjadi salah satu pembanding dalam pemeriksaan setempat. Pihaknya ingin memastikan kesesuaian antara data pertanahan yang mereka miliki dengan kondisi aktual di lapangan.
“Dasarnya tetap dari girik yang kami punya. Kami juga pernah melakukan pengukuran dengan BPN pada 2017 dan sudah ada gambar ukurnya. Jadi tadi kami mencocokkan antara dokumen itu dengan kondisi di lapangan,” jelasnya.
Klaim tumpang tindih SHGB masih harus dibuktikan
Bambang menyatakan pihak ahli waris menilai sebagian bidang yang mereka klaim berdasarkan girik bersinggungan dengan tanah yang tercakup dalam SHGB milik pihak Lippo. Namun, ia menegaskan bahwa menurut pihaknya, keberadaan SHGB tersebut tidak otomatis mencakup seluruh objek tanah yang mereka sengketakan.
“SHGB itu secara keseluruhan memang besar, tetapi menurut kami tidak mencakup seluruh objek yang kami klaim. Ada bagian yang bertindihan dengan tanah yang berdasarkan girik kami merupakan bagian dari objek sengketa,” katanya.
Bambang juga menyebut pihak Lippo tidak menyampaikan bantahan secara langsung terhadap posisi lahan yang ditunjukkan pihak ahli waris saat pemeriksaan berlangsung.
“Pihak Lippo tadi tidak ada bantahan. Mungkin mereka juga melihat bahwa lokasi yang kami tunjuk memang sesuai dengan kondisi di lapangan. Tetapi tentu soal kepemilikan tetap menjadi materi persidangan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan keterangan kuasa hukum ahli waris. Sikap pihak Lippo mengenai posisi bidang tanah, dasar penerbitan SHGB, dan klaim tumpang tindih tetap perlu dikonfirmasi secara langsung.
Ahli waris pertimbangkan pemasangan plang
Bambang mengatakan pihak ahli waris mempertimbangkan pemasangan plang pemberitahuan di lokasi untuk menandai bahwa tanah tersebut masih menjadi objek sengketa dalam proses peradilan. Mereka juga mempertimbangkan pemasangan kembali patok agar batas yang mereka klaim lebih mudah dikenali.
“Kami pikirkan untuk membuat plang bahwa tanah ini dalam sengketa dan sedang dalam proses peradilan. Untuk patok juga kemungkinan besar akan kami pasang kembali dari pihak ahli waris, supaya batasnya jelas,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pihak ahli waris tidak bermaksud menghambat pemeriksaan. Mereka justru meminta proses pengukuran berlangsung terbuka dan menghasilkan catatan yang dapat diketahui bersama.
Perkara berlanjut pada pembuktian di pengadilan
Sengketa tanah antara ahli waris Uji Bin Otong dan pihak Lippo disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pihak ahli waris mengklaim memiliki dasar kepemilikan melalui dokumen girik dan mempertanyakan dokumen peralihan hak yang menjadi dasar penerbitan SHGB atas bidang tanah yang mereka persoalkan.
Dalam perkara perdata Nomor 71/Pdt.G/2026/PN Cikarang, majelis hakim sebelumnya menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan tergugat. Dengan demikian, perkara berlanjut ke pemeriksaan substansi sengketa.
Pihak ahli waris juga menyatakan keluarga Uji Bin Otong tidak pernah mengetahui adanya transaksi penjualan tanah tersebut. Klaim mengenai riwayat kepemilikan dan peralihan hak itu masih harus dibuktikan melalui dokumen serta keterangan para pihak dalam persidangan.
Sementara itu, berdasarkan bahan pemberitaan yang tersedia, redaksi belum memperoleh tanggapan substantif dari pihak Lippo maupun BPN mengenai tudingan ahli waris terkait dasar peralihan hak, penerbitan SHGB, dan mekanisme penyampaian hasil pengukuran.
Pemeriksaan setempat yang belum selesai membuat sejumlah persoalan masih menunggu pembuktian. Di antaranya, kecocokan antara dokumen girik, gambar ukur 2017, patok di lapangan, dan bidang tanah yang tercakup dalam SHGB.
Agenda pemeriksaan lokasi berikutnya menjadi penting untuk memperjelas batas fisik objek sengketa. Namun, penentuan hak kepemilikan tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan keseluruhan alat bukti dan proses persidangan, bukan semata-mata hasil penunjukan lokasi.
Mediarjn.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini.