Proyek Jalan Rp41,13 Miliar di Toba Terhenti, Upah Pekerja Jadi Sorotan


Aktivitas pembangunan jalan provinsi ruas Parsoburan–Batas Labuhan Batu Utara (PSD-38) di Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba, menjadi sorotan warga setelah pekerjaan dilaporkan terhenti. (Sumber: Dokumentasi lapangan Mediarjn.com.)

Pekerjaan ruas Parsoburan–Batas Labuhan Batu Utara dilaporkan berhenti hampir tiga minggu. Warga mempertanyakan kelanjutan proyek APBD Sumut 2026, sementara pekerja mengaku belum menerima upah dan Camat Nassau berjanji berkoordinasi dengan dinas terkait.

 

TOBA, MEDIARJN.COM – Proyek peningkatan struktur jalan provinsi pada ruas Parsoburan–Batas Labuhan Batu Utara (PSD-38), Kabupaten Toba, Sumatera Utara, menuai sorotan masyarakat setelah warga melaporkan aktivitas pengerjaan terhenti hampir tiga minggu di sekitar Desa Siasom Asom, Kecamatan Nassau.


Proyek yang menggunakan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak mencapai Rp41.133.244.500 tersebut menyisakan pertanyaan mengenai kepastian penyelesaian pekerjaan. Sejumlah pekerja yang ditemui tim Mediarjn.com di lapangan mengaku belum menerima pembayaran upah dari pihak terkait.

Keluhan itu disampaikan warga Desa Siasom Asom, Desa Pagar Gunung, dan sejumlah desa di sekitarnya kepada Mediarjn.com pada Selasa (17/11/2026).

Dua warga yang memberikan keterangan, yakni Gracia Nababan dan seorang warga bermarga Sigalingging, menyebut aktivitas proyek sudah hampir tiga minggu tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Proyek peningkatan struktur jalan provinsi PSD-38 Parsoburan Batas Labuhan Batu Utara di Kabupaten Toba.

Menurut keterangan warga, pekerjaan pengerasan jalan sebelumnya sudah berlangsung dan tersisa sekitar dua kilometer yang belum memasuki tahap pengaspalan. Namun, masyarakat justru melihat aktivitas proyek berhenti, sementara alat berat yang sebelumnya mendukung pekerjaan tidak lagi beroperasi.

Pekerja Mengaku Belum Menerima Upah

Dalam penelusuran lapangan, tim Mediarjn.com meminta keterangan sejumlah pekerja mengenai penyebab berhentinya aktivitas proyek.

Salah seorang pekerja menyampaikan bahwa pihak terkait belum membayarkan upah mereka.

“Gaji kami belum dibayar oleh pihak terkait,” demikian keterangan pekerja kepada tim Mediarjn.com.

Ketika tim meminta penjelasan lebih lanjut mengenai alasan alat berat tidak beroperasi dan pihak yang bertanggung jawab atas terhentinya pekerjaan, pekerja tersebut mengaku tidak mengetahui persoalan itu.

“Kami tidak tahu-menahu masalah tersebut,” ungkap pekerja.

Keterangan pekerja tersebut menjadi salah satu informasi yang perlu ditindaklanjuti. Namun, Mediarjn.com belum memperoleh dokumen pembayaran maupun konfirmasi dari kontraktor untuk memastikan penyebab keterlambatan upah.

Jika persoalan pembayaran benar menjadi salah satu kendala, kontraktor perlu memberikan penjelasan sekaligus memastikan hak para pekerja terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Camat Nassau Akan Berkoordinasi dengan Dinas Terkait

Mediarjn.com juga meminta tanggapan Camat Nassau, Sabam Pardosi, S.E., mengenai keluhan masyarakat dan terhentinya aktivitas pekerjaan jalan provinsi tersebut.

Dalam keterangannya, Sabam menyampaikan akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengetahui penyebab persoalan di lapangan.

Langkah tersebut diharapkan menghasilkan kejelasan mengenai kondisi proyek dan kepastian kelanjutan pekerjaan, bukan hanya berhenti pada komunikasi administratif.

Sebab, ruas jalan tersebut menjadi akses penting bagi masyarakat untuk menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, serta mobilitas antarwilayah.

Kontrak Rp41,13 Miliar, Masa Pengerjaan 200 Hari

Berdasarkan informasi pada papan proyek yang diperoleh Mediarjn.com, pekerjaan tersebut memiliki identitas sebagai berikut:

  • Paket pekerjaan: Peningkatan Struktur Jalan Provinsi pada Ruas Parsoburan–Batas Labuhan Batu Utara di Kabupaten Toba (PSD-38).
  • Nomor kontrak: 620/223/UPTD-BMCK/TRT/VI/2026.
  • Tanggal kontrak: 4 Juni 2026.
  • Nilai kontrak: Rp41.133.244.500,00 termasuk PPN 11 persen.
  • Waktu pelaksanaan: 200 hari kalender.
  • Kontraktor pelaksana: PT Machasa Valentino Perkasa.
  • Konsultan pengawas: PT Esconsoil Ensan KSO PT Puri Dimensi.
  • Sumber dana: APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026.

Dengan nilai kontrak lebih dari Rp41,13 miliar dan masa pelaksanaan 200 hari kalender, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai perkembangan pekerjaan, terutama ketika aktivitas proyek dilaporkan berhenti hampir tiga minggu.

Sejumlah pertanyaan membutuhkan jawaban dari pihak yang bertanggung jawab. Apakah penghentian pekerjaan berkaitan dengan pembayaran upah pekerja, kendala teknis, administrasi kontrak, ketersediaan material, atau faktor lainnya?

Hingga materi pemberitaan ini disusun, Mediarjn.com belum memperoleh penjelasan resmi dari PT Machasa Valentino Perkasa maupun konsultan pengawas mengenai penyebab penghentian aktivitas proyek.

Warga Minta Gubernur Bobby Nasution Turun Tangan

Keluhan masyarakat juga mengarah kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Warga berharap Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memberi perhatian terhadap kondisi pembangunan jalan di Desa Siasom Asom dan wilayah sekitarnya.

Masyarakat meminta Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara, khususnya UPTD yang menangani ruas tersebut, segera mengecek kondisi lapangan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan.

Mereka berharap pemerintah memastikan alasan terhentinya proyek, perkembangan fisik pekerjaan, pemenuhan kewajiban kontraktor, serta kepastian jadwal pengerjaan kembali.

Mediarjn.com juga meminta PT Machasa Valentino Perkasa memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi pembayaran upah pekerja, alasan tidak beroperasinya alat berat, dan target penyelesaian pekerjaan.

Konsultan pengawas serta dinas teknis terkait juga perlu menjelaskan hasil pengawasan, kesesuaian progres fisik dengan kontrak, dan langkah yang akan ditempuh untuk mengatasi persoalan tersebut.

Uang Negara Harus Dipertanggungjawabkan, Pekerjaan Harus Dituntaskan

Pembangunan infrastruktur jalan bukan sekadar menyelesaikan administrasi kontrak atau merealisasikan anggaran. Pemerintah dan pelaksana proyek harus memastikan setiap pekerjaan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jika pelaksanaan proyek menghadapi kendala, pihak terkait perlu segera mengidentifikasi penyebab dan menyelesaikannya secara transparan. Pemenuhan hak pekerja, kepastian kelanjutan pekerjaan, dan kualitas konstruksi sesuai spesifikasi kontrak juga harus menjadi perhatian.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan janji pembangunan. Mereka membutuhkan jalan yang selesai, berkualitas, aman, dan dapat digunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari.

Karena itu, proyek PSD-38 perlu mendapat perhatian dan pengawasan bersama. Transparansi pelaksanaan anggaran, kejelasan tanggung jawab kontraktor, serta pengawasan dinas teknis menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pembangunan infrastruktur daerah.

Mediarjn.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, PT Machasa Valentino Perkasa, konsultan pengawas, serta pihak terkait lainnya.


(Red)

APBD Sumut 2026Bobby NasutionDesa Siasom AsomDinas Bina MargainfrastrukturKabupaten TobaKecamatan NassauParsoburanProyek JalanPSD-38PT Machasa Valentino PerkasaSumatera Utara