OPD Toba Diminta Jadi Pasar UMKM Lokal, Audi Murphy Soroti Masalah Pemasaran


Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus mendorong OPD membantu memperluas pemasaran produk UMKM lokal. (Sumber: MC Toba)

Galery Foto: Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus saat Apel Hari Kesadaran Nasional


Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) membantu memperluas pemasaran produk UMKM, termasuk memanfaatkan kebutuhan kegiatan perkantoran sebagai peluang pasar bagi pelaku usaha lokal.

TOBA, MEDIARJN.COM – Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba mengambil peran aktif dalam memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Ia mendorong setiap perangkat daerah membantu membuka akses pemasaran agar produk usaha masyarakat semakin dikenal dan memiliki pasar yang lebih luas.

Audi menyampaikan arahan tersebut saat bertindak sebagai pembina Apel Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang digelar Pemerintah Kabupaten Toba, Selasa (17/11/2026) pagi.

Dalam arahannya, Audi mencontohkan langkah Pemerintah Kota Medan yang mendorong para pengusaha hotel bekerja sama dengan pelaku UMKM. Melalui kerja sama tersebut, produk lokal berpeluang masuk ke hotel dan menjadi bagian dari kebutuhan operasional maupun layanan usaha perhotelan.

Ia mengungkapkan, informasi mengenai kebijakan tersebut diperolehnya saat bertemu dengan Wakil Menteri Investasi di Medan pada Senin sebelumnya.

“Sekadar informasi, Senin lalu saya bertemu dengan Wakil Menteri Investasi di Medan. Ternyata Pemko Medan sekarang meminta para pengusaha hotel bekerja sama dengan UMKM agar produk mereka bisa masuk ke hotel,” ujar Audi dalam arahannya.

Menurut Audi, pendekatan tersebut layak menjadi contoh bagi Pemerintah Kabupaten Toba. Ia menilai, sejumlah pelaku UMKM di daerah itu sebenarnya mampu menghasilkan produk berkualitas, tetapi masih menghadapi persoalan dalam menjangkau konsumen dan memperluas pemasaran.

Akses pasar menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Audi mencontohkan pelaku UMKM yang memproduksi aneka kue basah, tetapi belum memiliki jaringan pemasaran yang memadai.

Karena itu, ia meminta setiap OPD tidak hanya memberikan dukungan secara lisan, tetapi juga mengambil langkah nyata. Salah satunya dengan memanfaatkan produk UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam rapat maupun kegiatan perkantoran, sepanjang sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

“Banyak UMKM yang bisa memproduksi kue-kue basah, tetapi kendala mereka pemasarannya. Saya pikir ini juga menjadi tanggung jawab kita. Kalau misalkan kita rapat, cobalah kita beli produk mereka,” pesannya.

Dorongan tersebut menempatkan OPD sebagai salah satu calon pengguna sekaligus penghubung pasar bagi produk UMKM. Jika berjalan konsisten, kebutuhan rutin kegiatan pemerintahan berpotensi menjadi peluang penjualan bagi pelaku usaha kecil di Kabupaten Toba.

OPD Diminta Libatkan Seluruh Pegawai

Selain membahas pemberdayaan UMKM, Audi juga mengingatkan seluruh OPD agar melibatkan staf dalam pembahasan anggaran dan pelaksanaan program kerja.

Ia menilai, pemahaman mengenai kegiatan organisasi tidak boleh hanya berada di tangan pimpinan atau pejabat tertentu. Seluruh pegawai perlu mengetahui program yang dijalankan agar dapat membangun koordinasi, memahami tanggung jawab, dan saling mendukung dalam menyelesaikan pekerjaan.

“Semua pegawai yang ada di kantor harus memahami setiap kegiatan agar kita bisa saling menopang,” ujarnya.

Pesan tersebut menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur organisasi dalam menjalankan program pemerintahan. Dengan pemahaman bersama, setiap pegawai diharapkan dapat berkontribusi sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Dukungan UMKM Perlu Diikuti Langkah Nyata

Dorongan Wakil Bupati Toba tersebut membuka ruang bagi OPD untuk memperkuat dukungan terhadap ekonomi lokal melalui kegiatan pemerintahan sehari-hari. Namun, upaya pemberdayaan UMKM juga memerlukan langkah yang terukur, mulai dari pendataan produk, pemetaan kebutuhan pasar, standar kualitas, hingga mekanisme kerja sama yang transparan dan sesuai ketentuan.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa peluang pemasaran dapat diakses secara adil oleh pelaku UMKM, bukan hanya oleh kelompok usaha tertentu. Dengan demikian, dukungan pemerintah tidak berhenti pada imbauan, tetapi dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Penguatan akses pasar sebagai salah satu aspek penting dalam pemberdayaan UMKM. Keberhasilan kebijakan ini nantinya dapat dilihat dari sejauh mana produk lokal memperoleh kesempatan pemasaran dan mampu meningkatkan keberlanjutan usaha masyarakat.


(Red)

Audi MurphyHari Kesadaran NasionalOPD TobaPemkab TobaUMKM Toba