PBB Kota Bekasi Siap Gelar Muscab I, Pengurus Serukan Soliditas Kader
“Organisasi ini tidak bisa berjalan dengan mengandalkan satu orang, tetapi membutuhkan kebersamaan dan kekompakan seluruh anggota.” Muslim Tampubolon, Ketua DPC PBB Kota Bekasi.
Browsing monthly archive
“Organisasi ini tidak bisa berjalan dengan mengandalkan satu orang, tetapi membutuhkan kebersamaan dan kekompakan seluruh anggota.” Muslim Tampubolon, Ketua DPC PBB Kota Bekasi.
“Pengembalian kerugian negara tidak menghapus unsur pidana korupsi. Penyidikan tetap berjalan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab.” Denny Achmad, Kajari Kabupaten Bogor.
“Partisipasi masyarakat dalam lelang aset negara menjadi bagian penting dalam mendukung pemulihan kerugian negara dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.” Kuntadi, Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI
“Tidak ada tempat bersembunyi yang aman bagi buronan. Setiap DPO akan terus diburu hingga mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.” Kejaksaan Agung RI.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kualitas sumber daya manusia, karena SDM yang kuat akan menjadi fondasi kemajuan Kota Bekasi di masa depan.” Tri Adhianto, Wali Kota Bekasi.
“Yang paling berharga dalam kegiatan seperti ini adalah kebersamaan dan antusiasme warga dalam menyambut tahun baru Islam.” Samuel Sitompul, Anggota DPRD Kota Bekasi.
“Indonesia Emas 2045 bukan hanya cita-cita, tetapi tanggung jawab bersama. Alumni aktivis mahasiswa harus hadir sebagai bagian dari solusi dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa.” Tomy Suswanto, Ketua Umum IKA BEM Nusantara.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas nasional yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.”
“Kejaksaan harus memberikan dampak positif di setiap kabupaten dan kota. Berikan sumbangsih yang bermanfaat untuk masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang baik.” Dr. Sutikno, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
“Negara hukum menghendaki agar pertanggungjawaban dibebankan kepada pihak yang menggunakan kewenangan. Jangan sampai tanggung jawab pidana dibebankan kepada pejabat yang tidak memiliki kewenangan atribusi dalam menetapkan kebijakan.” Aslam Syah Muda, S.H.I., CT.NNLP, Pengamat Hukum.