Prosesi peresmian pembangunan RS Adhyaksa Jawa Barat di Desa Kayuambon, Lembang, dihadiri pimpinan Kejaksaan dan unsur Forkopimda.
Peletakan Batu Pertama RS Adhyaksa Digelar di Kayuambon, Lembang
Bandung Barat, – Mediarjn.com – Kejaksaan Republik Indonesia memulai pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa Jawa Barat melalui seremoni peletakan batu pertama (groundbreaking) yang digelar di Jalan Maribaya No. 94, Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Senin (23/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Wakil Jaksa Agung Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Dr. Hermon Dekristo, serta sejumlah pejabat tinggi Kejaksaan dan unsur Forkopimda tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dihadiri Pimpinan Kejaksaan dan Unsur Forkopimda Jawa Barat

Selain Plt. Wakil Jaksa Agung dan Kajati Jawa Barat, acara ini turut dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan Dr. Hendro Dewanto, Kepala Pusat Kesehatan Yustisial Dr. Faizal Arief Nurokhman, Ketua DPRD Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tinggi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Bupati Bandung Barat, Wali Kota Bandung, unsur Forkopimda, serta perwakilan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dan para pemangku kepentingan lainnya.
Kehadiran lintas institusi ini menunjukkan kuatnya sinergi antara Kejaksaan, pemerintah daerah, serta mitra strategis dalam mendukung pembangunan fasilitas kesehatan berbasis pelayanan publik dan yustisial.
Komitmen Perluasan Akses Layanan Kesehatan dan Yustisial

Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyampaikan bahwa pembangunan RS Adhyaksa merupakan wujud komitmen Kejaksaan dalam mendukung pemenuhan hak masyarakat atas layanan kesehatan yang layak dan berkualitas.
Rumah sakit ini dibangun di atas lahan seluas ±89.085 meter persegi yang merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2025. Status lahan tersebut telah diverifikasi secara administratif dan legal.
Lebih dari sekadar fasilitas kesehatan umum, RS Adhyaksa Jawa Barat juga dirancang untuk mendukung pelayanan kesehatan yustisial, termasuk layanan medis, forensik klinik, serta dukungan medikolegal yang berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Dukungan terhadap Sistem Penegakan Hukum Terintegrasi

Plt. Wakil Jaksa Agung dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan rumah sakit ini merupakan bagian dari strategi Kejaksaan untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat luas.
Selain memberikan pelayanan kesehatan profesional dan humanis, keberadaan rumah sakit ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas tugas penegakan hukum melalui dukungan layanan medis dan forensik yang terintegrasi.
Momentum groundbreaking ini juga menandai komitmen bersama untuk memastikan proses pembangunan berjalan tepat waktu, sesuai perencanaan, serta menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Sambutan dan Harapan Masyarakat Sekitar
Pembangunan RS Adhyaksa Jawa Barat mendapat sambutan positif dari masyarakat sekitar.
Kepala Desa Kayuambon, Hari Irawan, menyatakan dukungannya terhadap proyek tersebut karena dinilai akan menjadi fasilitas kesehatan modern pertama di wilayahnya.
Tokoh masyarakat setempat, Tata S, juga menyambut baik pembangunan ini dan berharap keberadaannya dapat menyerap tenaga kerja lokal, khususnya tenaga kesehatan dari Lembang. Ia juga berharap rumah sakit tersebut dapat menyediakan layanan kesehatan lengkap dengan biaya terjangkau, bahkan membuka peluang layanan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Sementara itu, Titi S, warga yang sebelumnya menggarap lahan pertanian di lokasi tersebut, mengaku terbantu karena pemerintah memberikan kompensasi atau kerohiman atas dampak pembangunan.
Sinergi Lintas Institusi untuk Pembangunan Berkelanjutan
Melalui kolaborasi antara Kejaksaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan, RS Adhyaksa Jawa Barat diharapkan berkembang menjadi fasilitas kesehatan modern, unggul, dan berorientasi pada pelayanan prima.
Pembangunan ini tidak hanya menjadi simbol penguatan institusi, tetapi juga representasi nyata kehadiran negara dalam menjamin akses kesehatan sekaligus mendukung sistem penegakan hukum yang profesional dan berintegritas.
(Red)

