Memuat berita terbaru...  

 (001) Ucapan Ramadhan 1447 H 2026 M. Cristin Novalia Simanjuntak. SH, MH.
Media Rubrik Jurnal Nusantara - Inspiratif - Inovatif - Kompetitif- Marhaban Ya Ramadhan 1447 H/ 2026 M."
Slider Banner HUT RI 80  
   
 (1) Ucapan Ramadhan 1447 H 2026 M. WALUYO,Kepsek M.Si SMAN 5 KOTA BEKASI (2) UcapanRamadhan 1447-H/2026-M Unang Permana, S.Pd., M.Pd Kepsek SMPN 2 Tambun Selatan (3) UcapanRamadhan 1447-H/2026-M H. Kunpul Sebra Kepala Desa Jejalen Jaya Tambun Utara Umiyati Ketua TP PKK (4) UcapanRamadhan 1447-H/2026-M H. PSF. PARULIAN HUTAHAEAN (5) UcapanRamadhan 1447-H/2026-M H. oy utasoit  (6) Ucapan Ramadhan 1447 H 2026 M. Kepsek smpn 4 setu  (7) Ucapan Ramadhan 1447 H 2026 M. Hisar Pardomuan    

Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI Tinjau Penegakan Hukum Terpadu di Jawa Barat

Rombongan Komisi III DPR RI saat melakukan kunjungan kerja di Mapolda Jawa Barat bersama Kajati Jabar dan pimpinan instansi penegak hukum lainnya.

Kajati Jabar Sambut Rombongan Komisi III DPR RI di Bandung

Bandung, – Mediarjn.comKepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H., didampingi Wakil Kepala Kejati Jawa Barat, Dr. Taufan Zakaria, S.H., M.H., resmi menyambut kedatangan rombongan Komisi III DPR RI dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik di wilayah Jawa Barat, pada Jumat, 21 November 2025.
Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan nasional terhadap pelaksanaan penegakan hukum di Provinsi Jawa Barat.

Rapat Kunjungan Kerja Digelar untuk Evaluasi Kinerja Penegakan Hukum

Acara rapat yang digelar di Mapolda Jawa Barat tersebut turut dihadiri oleh para Asisten pada Kejati Jabar, para Kepala Kejaksaan Negeri se-Jawa Barat, serta jajaran pimpinan instansi penegak hukum lainnya.
Kunjungan kerja ini diselenggarakan dalam rangka Pengawasan Penegakan Hukum Terpadu pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026.

Kehadiran Pimpinan Penegak Hukum Tingkat Provinsi

Tokoh penting yang hadir antara lain:

  • Moh. Rano Alfath, S.H., M.H., Ketua Tim Komisi III DPR RI
  • Wakil Ketua Komisi III DPR RI
  • Anggota Komisi III DPR RI
  • Kapolda Jabar Irjen Pol Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. beserta jajaran
  • Kepala BNN Provinsi Jawa Barat Brigjen Pol M. Arief Ramdhani, S.I.K. beserta jajaran

Kehadiran para pimpinan ini menandakan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menjaga stabilitas hukum dan keamanan di wilayah Jawa Barat.

Paparan Kinerja dan Tantangan Antarinstansi Penegak Hukum

Dalam forum tersebut, masing-masing instansi memaparkan perkembangan kinerja, capaian strategis, serta tantangan yang dihadapi selama menjalankan tugas penegakan hukum.
Pertemuan ini dinilai memiliki nilai penting karena berfungsi sebagai instrumen evaluasi dan penguatan tata kelola penegakan hukum di daerah.

Kajati Jabar: Penanganan Perkara Tiga Tahun Terakhir dan Prioritas Penuntutan

Dalam kesempatan itu, Kajati Jabar Dr. Hermon Dekristo menyampaikan gambaran umum penanganan perkara oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam tiga tahun terakhir.
Ia memaparkan sejumlah capaian strategis, termasuk penanganan perkara prioritas serta upaya Kejati Jabar dalam menjaga profesionalitas penegakan hukum.

Kebutuhan Dukungan Regulasi untuk Penguatan Penegakan Hukum

Kajati Jabar turut menegaskan perlunya dukungan regulasi dan kebijakan dari DPR RI guna meningkatkan kualitas penegakan hukum serta efektivitas penuntutan di wilayah Jawa Barat.
Menurutnya, sinergi antara Kejaksaan dan legislatif menjadi prasyarat penting untuk memastikan penegakan hukum dapat berjalan optimal, adaptif, dan berkeadilan.

Apresiasi atas Dukungan dan Pengawasan DPR RI

Kajati Jabar juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan penghargaan yang diberikan Komisi III DPR RI terhadap kinerja Kejati Jabar.
Ia berharap momentum kunjungan ini menjadi dasar untuk meningkatkan kolaborasi, koordinasi, dan harmonisasi antar lembaga penegak hukum.

Harapan Terhadap Sinergi Penguatan Penegakan Hukum di Jawa Barat

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kerja sama yang lebih erat antara Kejaksaan, Kepolisian, BNN, dan DPR RI dalam menciptakan sistem penegakan hukum terpadu yang efektif dan responsif.
Kolaborasi tersebut dipandang strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum bagi masyarakat Jawa Barat.


(Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *