Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, Nasomal dalam wawancara mengenai kemiskinan nasional Indonesia
Jakarta, – Mediarjn.com – Menyoroti kondisi kemiskinan yang dinilai makin mengkhawatirkan, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, pakar hukum internasional sekaligus Presiden Partai Oposisi Merdeka, meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen nasional guna melakukan validasi ulang data kemiskinan di Indonesia. Permintaan ini disampaikan dalam wawancara via telepon kepada media pada Selasa (3/6/2025), menanggapi situasi sosial-ekonomi terkini yang dianggap sebagai “lampu merah” kemiskinan nasional.
Prof. Sutan mengungkapkan bahwa Indonesia kini menempati peringkat kedua tertinggi jumlah penduduk miskin di dunia setelah Zimbabwe, menurut sejumlah data yang ia analisis. Ia menegaskan bahwa data resmi pemerintah masih perlu diverifikasi secara komprehensif, karena adanya potensi bias atau manipulasi statistik yang tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Seruan ini ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan harapan dapat dilakukan langkah evaluatif dan strategis terhadap kinerja para menteri dan gubernur yang dinilai tidak cakap atau gagal menyusun kebijakan pro-rakyat. Menurutnya, pemerintah saat ini membutuhkan reshuffle kabinet dan kepala daerah agar Indonesia tidak terus terperosok dalam jebakan kemiskinan struktural.
Pernyataan ini disampaikan oleh Prof. Sutan melalui wawancara eksklusif dengan awak media pada Selasa, 3 Juni 2025, dari Pesantren Terpadu ASS SAQWA PLUS, tempat ia juga berkiprah sebagai pengasuh utama.
Hal Ini Penting.
“Indonesia adalah negeri subur makmur, tongkat kayu pun bisa tumbuh menjadi pohon. Tapi kenapa rakyatnya masih terjajah oleh kemiskinan?” tanya Prof. Sutan retoris. Ia menilai bahwa ketidakefisienan anggaran, lemahnya program kerja, serta ketidakjelasan konsep pembangunan menyebabkan kebijakan pemerintah tak mampu menyentuh akar persoalan.
Bagaimana Solusinya
Prof. Sutan mengusulkan agar pemerintah menghidupkan kembali program transmigrasi nasional seperti era Presiden Soeharto, untuk menyerap tenaga kerja dari wilayah padat ke wilayah yang belum berkembang. Ia juga meminta agar dilakukan audit total terhadap program-program penanggulangan kemiskinan, serta membuka ruang partisipasi publik dalam perumusan kebijakan berbasis data empiris.
Respons Kritis terhadap Kepemimpinan
“Kalau para gubernur gelisah ketika menerima data penduduk miskin, itu artinya mereka tidak punya konsep jelas. Pemimpin harus paham bukan hanya angka, tapi kondisi di balik angka,” tutur Prof. Sutan. Ia juga menyinggung kecenderungan para menteri membawa visi-misi dari partai politik yang belum tentu sesuai dengan realitas kebutuhan rakyat.
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH
(Pakar Hukum Internasional, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS, Jenderal KOMPII)
Frans Simaremare 
Boy Three Immanuel Hutasoit