Browsing tag
“Kepatuhan terhadap aturan adalah harga mati. Siapa pun yang melanggar harus bertanggung jawab, termasuk pihak yang menerbitkan izin yang tidak sesuai prosedur.” Ridwan Sumangkara, Ketua Bidang Investigasi DPC LAKI Kabupaten Bekasi
“Kolaborasi antarpemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, dan KPK merupakan fondasi penting dalam membangun tata kelola yang bersih. Dengan keterbukaan data, pengawasan yang kuat, dan komitmen bersama, kami optimistis mampu menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.” Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.
“Kami mendorong Dinas Perhubungan dan Bina Marga Provinsi Jawa Barat untuk melakukan penelusuran menyeluruh. Jika ditemukan pelanggaran, instansi wajib menjatuhkan sanksi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum,” Hisar Pardomuan, Ketua RJN Bekasi Raya
“Penertiban bukan hanya tindakan hukum, tetapi ikhtiar bersama untuk mewariskan lingkungan yang aman dan tertib kepada generasi mendatang.” Kepala Desa Jejalenjaya
“Ini bukan sekadar soal bangunan sekolah, tapi menyangkut keberlangsungan program normalisasi kali dan pencegahan banjir di wilayah hilir. Pemerintah Kabupaten Bekasi harus segera melakukan audit menyeluruh terhadap perizinan serta menertibkan bangunan liar yang berdiri di atas atau di bantaran aliran kali, karena berpotensi menghambat aliran air dan memperparah risiko banjir,”
— Hisar Pardomuan, Ketua Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya