Rangkap Jabatan BPD dan P3K di Kabupaten Bekasi Disorot: Efektivitas Kinerja Publik Dipertanyakan
“Jika benar terjadi rangkap jabatan tanpa izin dan evaluasi, maka dikhawatirkan publik akan dirugikan oleh pelayanan yang tidak optimal,” Hisar Pardomuan, Ketua RJN Bekasi Raya