Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melantik dr. Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif untuk sisa masa jabatan 2025–2030 di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (23/10/2026). (Sumber: Dok. Diskominfosantik Kabupaten Bekasi.)
Lima agenda yang menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi setelah Asep Surya Atmaja dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif, dengan target penting pada 2027. 5 Pekerjaan Rumah Asep Surya Atmaja Usai Dilantik Jadi Bupati Bekasi.
-
Memperluas layanan kesehatan dan mendorong program dokter keluarga.
Membuka akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu.
Mempercepat perbaikan jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan.
Membenahi sampah, sungai, ruang publik, dan tata ruang.
Memastikan pengadaan proyek transparan dan profesional.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Bupati Bekasi definitif Asep Surya Atmaja memprioritaskan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, penataan lingkungan, dan transparansi pengadaan. Dedi menargetkan perbaikan jalan dan sekolah menjadi agenda penting pada 2027.
Apa yang Perlu Diketahui?
Asep Surya Atmaja resmi dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif untuk sisa masa jabatan 2025–2030. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menitipkan agenda peningkatan layanan kesehatan, pemerataan pendidikan, percepatan pembangunan, penataan lingkungan, dan pengadaan proyek yang transparan. Dedi juga meminta Pemkab Bekasi menargetkan tidak ada lagi jalan berlubang dan sekolah yang memprihatinkan pada 2027.
Editorial Note: Artikel ini telah melalui proses penyuntingan dan peninjauan oleh tim redaksi Mediarjn.com.
Galery Foto: Pelantikan Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan Bandung.
Gubernur Jawa Barat menitipkan agenda peningkatan layanan kesehatan, pendidikan gratis bagi warga kurang mampu, percepatan infrastruktur, penataan lingkungan, dan pengadaan proyek yang transparan.
Bandung, Mediarjn.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Bupati Bekasi definitif dr. Asep Surya Atmaja memprioritaskan peningkatan pelayanan kesehatan, pemerataan pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, serta penataan lingkungan Kabupaten Bekasi. Dedi juga menetapkan target perbaikan jalan dan sekolah pada 2027.
Dedi menyampaikan arahan tersebut setelah melantik Asep Surya Atmaja untuk melanjutkan sisa masa jabatan Bupati Bekasi periode 2025–2030 di Bale Gede, Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandar Dinata Nomor 1, Kota Bandung, Jumat (23/10/2026).
Dalam arahannya, Dedi menilai besarnya potensi ekonomi dan pendapatan daerah Kabupaten Bekasi harus sejalan dengan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Ia secara khusus menyoroti warga asli Kabupaten Bekasi yang dinilainya belum menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi secara optimal.
“Untuk itu, hari ini saya minta Pak dr. Asep memfokuskan Bekasi dari sisi layanan kesehatan. Kenapa? Karena mayoritas warga yang harus mendapat perhatian Pak dr. Asep adalah warga asli Kabupaten Bekasi yang tersisih karena gagal dalam meraih pergulatan ekonomi,” kata Dedi.
Dedi Dorong Dokter Keluarga hingga Desa
Sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas yang Dedi tekankan kepada Asep. Ia meminta pemerintah Kabupaten Bekasi meningkatkan mutu rumah sakit dan puskesmas sekaligus memperluas akses pelayanan kesehatan hingga desa dan kelurahan.
Dedi juga mendorong pemerintah daerah menghadirkan program dokter keluarga melalui perekrutan dokter kontrak yang dapat menjangkau warga secara langsung, terutama masyarakat kurang mampu.
“Sekarang menjadi bupati, rumah sakitnya harus lebih baik, layanan puskesmasnya harus lebih baik. Dokternya jangan hanya ada di puskesmas, tetapi sudah selayaknya ada dokter keluarga,” ujarnya.
Menurut Dedi, pemerintah daerah perlu membangun pola pelayanan yang tidak hanya menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan, tetapi juga mendatangi warga yang kesulitan memperoleh pengobatan.
“Kalau warga sakit dijemput ambulans itu biasa. Warga yang sakit dirujuk itu biasa. Tapi orang miskin ada dokter datang ke rumah, mengobati seperti orang kaya punya dokter pribadi. Itu baru luar biasa,” tuturnya.
Dorongan tersebut menempatkan pemerataan akses kesehatan sebagai pekerjaan penting pemerintah daerah. Namun, pelaksanaannya membutuhkan perencanaan anggaran, ketersediaan tenaga medis, serta mekanisme pelayanan yang jelas agar program benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.
Pendidikan Gratis hingga Perguruan Tinggi Jadi Sorotan
Selain kesehatan, Dedi meminta pemerintah Kabupaten Bekasi memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia menilai pendidikan menjadi salah satu jalan penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Tidak ada jalan lain kecuali satu, pendidikannya harus mendapat perhatian. Mereka harus sekolah gratis sampai perguruan tinggi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan pendidikan menyentuh kelompok yang paling membutuhkan. Pemerintah perlu menerjemahkan arahan itu ke dalam program yang terukur, termasuk skema pembiayaan, kriteria penerima manfaat, serta keberlanjutan bantuan pendidikan.
Dedi juga menyoroti kualitas sekolah dan kesiapan lulusan SMA maupun SMK dalam memasuki dunia kerja. Ia berharap pendidikan di Kabupaten Bekasi mampu menjawab kebutuhan industri yang berkembang di wilayah tersebut.
Infrastruktur Harus Sejalan dengan Potensi Ekonomi
Dedi meminta Asep mempercepat pembangunan infrastruktur agar manfaat belanja pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menekankan perbaikan jalan, peningkatan kualitas sekolah, dan pembenahan fasilitas kesehatan.
“Dokter Asep sebagai bupati pimpin seluruh organisasi perangkat daerah di Bekasi. Tingkatkan layanan masyarakatnya, perbanyak belanja infrastrukturnya. Jalannya harus pada mulus, sekolahnya harus pada bagus, puskesmasnya harus menjadi puskesmas yang terbaik,” katanya.
Dedi kemudian menetapkan target untuk 2027 agar tidak ada lagi jalan berlubang dan sekolah dalam kondisi memprihatinkan di Kabupaten Bekasi.
“Pesan terakhir, targetkan tahun 2027 tidak boleh ada lagi jalan bolong di Kabupaten Bekasi. Tahun 2027 tidak boleh lagi ada sekolah jelek di Bekasi. SMA dan SMK juga harus bisa bekerja di pabrik-pabrik yang ada di Bekasi,” pungkasnya.
Target tersebut menuntut pemerintah daerah menetapkan prioritas berdasarkan kondisi lapangan, kemampuan anggaran, serta kebutuhan masyarakat. Publik juga perlu memperoleh informasi mengenai lokasi pekerjaan, jadwal pelaksanaan, alokasi anggaran, dan hasil pembangunan agar capaian program dapat dievaluasi secara terbuka.
Dedi Soroti Sampah, Sungai, dan Penataan Wilayah
Di luar pembangunan fisik, Dedi menyoroti kondisi lingkungan Kabupaten Bekasi. Ia menilai persoalan sampah, sungai yang tidak terawat, dan kawasan yang belum tertata perlu mendapat perhatian serius.
“Bekasi itu duitnya banyak, tapi daerahnya enggak rapi. Sungainya penuh sama sampah, sampah di tiap daerah menumpuk. Untuk itu sekarang dipimpin Dokter Asep, Bekasi harus kinclong dan Pemprov Jabar akan membantu penuh menata estetika Kabupaten Bekasi,” ujarnya.
Dedi meminta penataan wilayah mencakup kawasan permukiman, ruang publik, sungai, trotoar, hingga kawasan perbatasan. Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar mempertahankan ruang terbuka, lahan pertanian, dan kawasan rawa supaya pembangunan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan.
“Harus ada ruang sawahnya tetap, ruang kalinya harus ada, rawanya tetap harus ada. Semua harus tertata,” katanya.
Arahan itu menempatkan penataan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab pembangunan daerah, bukan sekadar persoalan estetika. Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu menyelaraskan penanganan sampah, pemeliharaan sungai, penataan ruang, dan pengawasan pembangunan agar persoalan lingkungan tidak terus berulang.
Pengadaan Proyek Diminta Transparan dan Profesional
Dedi juga mengingatkan Asep agar memimpin birokrasi dengan tegas, menjaga integritas, dan memastikan pengadaan barang serta jasa berlangsung secara terbuka. Ia menegaskan bahwa penentuan pemenang proyek harus mengutamakan profesionalitas, bukan titipan atau intervensi.
“Lakukan seluruh pekerjaan, lelang secara terbuka. Yang menangnya adalah profesional. Bupati enggak boleh dititip-titip siapa yang akan menang. Terserah siapa yang terbaik,” tegasnya.
Pesan tersebut menempatkan transparansi pengadaan sebagai salah satu tolok ukur tata kelola pemerintahan. Pelaksanaannya perlu tercermin dalam proses pemilihan penyedia yang sesuai ketentuan, informasi pengadaan yang dapat diakses, serta pengawasan terhadap mutu dan hasil pekerjaan.
Dedi juga meminta kepala perangkat daerah, camat, dan lurah turun langsung memantau pelayanan serta kondisi masyarakat. Menurutnya, pejabat publik tidak cukup bekerja dari balik meja, tetapi perlu melihat persoalan secara langsung dan memastikan tindak lanjutnya.
“Saya minta Bapak-Bapak jangan jadi bupati kantoran. Harus jadi bupati trotoar, bupati sawah, bupati kebun, bupati pabrik. Muter tiap hari, pulang ke rumah jam 10, tidur, besok berangkat lagi,” ujarnya.
Ia turut mengingatkan Asep agar tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan bisnis pribadi dan tetap memusatkan perhatian pada tanggung jawab pemerintahan.
“Bupati fokus pada pekerjaan. Saya yakin gaji Bapak sudah cukup. Kalau sudah sukses di Bekasi, kariernya masih panjang. Buat yang terbaik di Bekasi,” katanya.
Target 2027 Menjadi Ujian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi
Arahan Dedi Mulyadi setelah pelantikan Asep Surya Atmaja memuat sejumlah agenda besar: peningkatan layanan kesehatan, pemerataan pendidikan, perbaikan infrastruktur, penataan lingkungan, dan tata kelola pengadaan yang transparan.
Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan arahan tersebut menjadi program kerja dengan indikator yang jelas, dukungan anggaran, jadwal pelaksanaan, dan hasil yang dapat diperiksa masyarakat.
Target tidak adanya jalan berlubang dan sekolah yang memprihatinkan pada 2027 akan menjadi salah satu tolok ukur yang perlu dipantau. Demikian pula rencana dokter keluarga, akses pendidikan hingga perguruan tinggi bagi warga kurang mampu, dan penataan lingkungan membutuhkan penjelasan teknis mengenai mekanisme serta tahapan pelaksanaannya.
Bagi masyarakat Kabupaten Bekasi, keberhasilan kepemimpinan Asep tidak hanya diukur dari besarnya potensi ekonomi daerah, tetapi juga dari sejauh mana layanan publik membaik, pembangunan menjangkau warga yang membutuhkan, dan pengelolaan pemerintahan berjalan transparan serta akuntabel.
(Red)